Napak Tilas Sejarah Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Ir. Soekarno

SuaraJogja.id - Demokrasi Terpimpin (1959-1965) adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya diambil oleh pemimpin Indonesia saat itu, Ir. Soekarno. Pemberlakuan demokrasi terpimpin Indonesia sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

1. Pembubaran konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin adalah karena tidak stabilnya keamanan negara, serta perekonomian yang tersendat akibat pergantaian kabinet, dan konstituante yang gagal menggantikan UUDS 1950.

Pada masa orde lama, kekuasaan presiden tidak dibatasi, partai komunis semakin berkembang, militer masuk dalam jajaran pemerintah, dan partai politik semakin terbatas.

Baca Juga: Pernah Bekerja di Perusahaan Kereta Api Belanda, KAI Bangun Patung Bung Karno di Semarang

Demokrasi ini pada dasarnya menggunakan keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Namun kenyataannya pelaksanaan demokrasi terpimpin dianggap melenceng jauh dan tidak pada keinginan luhur melainkan ambisi pemimpin.

Bukti penyelewengan yang terjadi dalam demokrasi terpimpin terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

1. Terbentuknya Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
2. Diangkatnya Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
3. DPR dibubarkan
4. Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara

Berikutnya tentang perjalanan politik dalam demokrasi terpimpin terhadap politik luar negeri. Saat itu terjadi 2 kubu negara yang bersaing Oldefo dan Nefo.

Indonesia sendiri lebih dekat dengan negara Nefo. Selain itu Indonesia ikut menanggapi Gerakan Non Blok yang dipimpin Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagi blok timur.

Indonesia juga terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan pengeluaran dwikora yang berisi:

Baca Juga: Wow! Patung Bung Karno Tertinggi di Dunia Bakal Diresmikan Sore Ini

1. Perhebat pertahanan revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Dan yang terakhir Indonesia memilih keluar dari PBB pada 7 januari 1965. Sebab tak puas atas permasalahan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam negeri Indonesia pula terjadi aksi konfrontasi juga terhadap Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Kemudian menghasilkan tri kora yang berisi: