SuaraJogja.id - Demokrasi Terpimpin (1959-1965) adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya diambil oleh pemimpin Indonesia saat itu, Ir. Soekarno. Pemberlakuan demokrasi terpimpin Indonesia sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
- Pembubaran konstituante
- Menetapkan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin adalah karena tidak stabilnya keamanan negara, serta perekonomian yang tersendat akibat pergantaian kabinet, dan konstituante yang gagal menggantikan UUDS 1950.
Pada masa orde lama, kekuasaan presiden tidak dibatasi, partai komunis semakin berkembang, militer masuk dalam jajaran pemerintah, dan partai politik semakin terbatas.
Demokrasi ini pada dasarnya menggunakan keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Namun kenyataannya pelaksanaan demokrasi terpimpin dianggap melenceng jauh dan tidak pada keinginan luhur melainkan ambisi pemimpin.
Bukti penyelewengan yang terjadi dalam demokrasi terpimpin terhadap UUD 1945 sebagai berikut:
- Terbentuknya Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
- Diangkatnya Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- DPR dibubarkan
- Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara
Berikutnya tentang perjalanan politik dalam demokrasi terpimpin terhadap politik luar negeri. Saat itu terjadi 2 kubu negara yang bersaing Oldefo dan Nefo.
Indonesia sendiri lebih dekat dengan negara Nefo. Selain itu Indonesia ikut menanggapi Gerakan Non Blok yang dipimpin Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagi blok timur.
Indonesia juga terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan pengeluaran dwikora yang berisi:
Baca Juga: Pernah Bekerja di Perusahaan Kereta Api Belanda, KAI Bangun Patung Bung Karno di Semarang
- Perhebat pertahanan revolusi Indonesia.
- Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Dan yang terakhir Indonesia memilih keluar dari PBB pada 7 januari 1965. Sebab tak puas atas permasalahan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam negeri Indonesia pula terjadi aksi konfrontasi juga terhadap Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Kemudian menghasilkan tri kora yang berisi:
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
- Bersiap untuk mobilisasi umum dan mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa iIndonesia.i
Pada akhirnya masa pemerintahan orde lama tumbang setelah peristiwa G 30 S PKI 1965. Begitulah sejarah demokrasi terpimpin di Indonesia.
Kontributor : Cahya Hanifah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais