SuaraJogja.id - Demokrasi Terpimpin (1959-1965) adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya diambil oleh pemimpin Indonesia saat itu, Ir. Soekarno. Pemberlakuan demokrasi terpimpin Indonesia sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
- Pembubaran konstituante
- Menetapkan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin adalah karena tidak stabilnya keamanan negara, serta perekonomian yang tersendat akibat pergantaian kabinet, dan konstituante yang gagal menggantikan UUDS 1950.
Pada masa orde lama, kekuasaan presiden tidak dibatasi, partai komunis semakin berkembang, militer masuk dalam jajaran pemerintah, dan partai politik semakin terbatas.
Demokrasi ini pada dasarnya menggunakan keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Namun kenyataannya pelaksanaan demokrasi terpimpin dianggap melenceng jauh dan tidak pada keinginan luhur melainkan ambisi pemimpin.
Bukti penyelewengan yang terjadi dalam demokrasi terpimpin terhadap UUD 1945 sebagai berikut:
- Terbentuknya Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
- Diangkatnya Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- DPR dibubarkan
- Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara
Berikutnya tentang perjalanan politik dalam demokrasi terpimpin terhadap politik luar negeri. Saat itu terjadi 2 kubu negara yang bersaing Oldefo dan Nefo.
Indonesia sendiri lebih dekat dengan negara Nefo. Selain itu Indonesia ikut menanggapi Gerakan Non Blok yang dipimpin Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagi blok timur.
Indonesia juga terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan pengeluaran dwikora yang berisi:
Baca Juga: Pernah Bekerja di Perusahaan Kereta Api Belanda, KAI Bangun Patung Bung Karno di Semarang
- Perhebat pertahanan revolusi Indonesia.
- Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Dan yang terakhir Indonesia memilih keluar dari PBB pada 7 januari 1965. Sebab tak puas atas permasalahan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam negeri Indonesia pula terjadi aksi konfrontasi juga terhadap Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Kemudian menghasilkan tri kora yang berisi:
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
- Bersiap untuk mobilisasi umum dan mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa iIndonesia.i
Pada akhirnya masa pemerintahan orde lama tumbang setelah peristiwa G 30 S PKI 1965. Begitulah sejarah demokrasi terpimpin di Indonesia.
Kontributor : Cahya Hanifah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Penyelenggara Event di Jogja Ketar-ketir,Imbas Rupiah Melemah dan BBM Naik
-
Harga Pertamax Naik, Pekerja Bergaji UMR di Jogja Kian Terjepit
-
Hasil Audit Kasus Dugaan Malapraktik Balita, RSUD Prambanan Sebut Tak Ada Kelalaian Medis
-
BRI Perluas QRIS Cross Border BRImo ke China, Transaksi Makin Praktis
-
Rekonstruksi 23 Adegan Kasus Little Aresha, Ketua Yayasan Diduga Beri Instruksi ke Pengasuh