SuaraJogja.id - Demokrasi Terpimpin (1959-1965) adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya diambil oleh pemimpin Indonesia saat itu, Ir. Soekarno. Pemberlakuan demokrasi terpimpin Indonesia sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
- Pembubaran konstituante
- Menetapkan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin adalah karena tidak stabilnya keamanan negara, serta perekonomian yang tersendat akibat pergantaian kabinet, dan konstituante yang gagal menggantikan UUDS 1950.
Pada masa orde lama, kekuasaan presiden tidak dibatasi, partai komunis semakin berkembang, militer masuk dalam jajaran pemerintah, dan partai politik semakin terbatas.
Demokrasi ini pada dasarnya menggunakan keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Namun kenyataannya pelaksanaan demokrasi terpimpin dianggap melenceng jauh dan tidak pada keinginan luhur melainkan ambisi pemimpin.
Bukti penyelewengan yang terjadi dalam demokrasi terpimpin terhadap UUD 1945 sebagai berikut:
- Terbentuknya Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
- Diangkatnya Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- DPR dibubarkan
- Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara
Berikutnya tentang perjalanan politik dalam demokrasi terpimpin terhadap politik luar negeri. Saat itu terjadi 2 kubu negara yang bersaing Oldefo dan Nefo.
Indonesia sendiri lebih dekat dengan negara Nefo. Selain itu Indonesia ikut menanggapi Gerakan Non Blok yang dipimpin Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagi blok timur.
Indonesia juga terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan pengeluaran dwikora yang berisi:
Baca Juga: Pernah Bekerja di Perusahaan Kereta Api Belanda, KAI Bangun Patung Bung Karno di Semarang
- Perhebat pertahanan revolusi Indonesia.
- Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Dan yang terakhir Indonesia memilih keluar dari PBB pada 7 januari 1965. Sebab tak puas atas permasalahan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam negeri Indonesia pula terjadi aksi konfrontasi juga terhadap Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Kemudian menghasilkan tri kora yang berisi:
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
- Bersiap untuk mobilisasi umum dan mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa iIndonesia.i
Pada akhirnya masa pemerintahan orde lama tumbang setelah peristiwa G 30 S PKI 1965. Begitulah sejarah demokrasi terpimpin di Indonesia.
Kontributor : Cahya Hanifah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
Ucapan 'Londo Ireng' Prabowo Dinilai Ancam Demokrasi, Jurnalis: Kami Bukan Musuh Negara
-
BRI Peduli Libatkan Petani Lokal Hijaukan Pesisir dengan 24.000 Mangrove
-
Kongres 3 Organisasi Kedokteran, Satukan Visi Hadapi Tantangan Penyakit Pencernaan dan Hati
-
GEMPAR Dorong Pasar Kebonagung Berkembang sebagai Destinasi Wisata Kuliner
-
Menjangkau yang Terpencil, Mantri BRI Layani Toraja Utara