SuaraJogja.id - Demokrasi Terpimpin (1959-1965) adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya diambil oleh pemimpin Indonesia saat itu, Ir. Soekarno. Pemberlakuan demokrasi terpimpin Indonesia sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
- Pembubaran konstituante
- Menetapkan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin adalah karena tidak stabilnya keamanan negara, serta perekonomian yang tersendat akibat pergantaian kabinet, dan konstituante yang gagal menggantikan UUDS 1950.
Pada masa orde lama, kekuasaan presiden tidak dibatasi, partai komunis semakin berkembang, militer masuk dalam jajaran pemerintah, dan partai politik semakin terbatas.
Demokrasi ini pada dasarnya menggunakan keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Namun kenyataannya pelaksanaan demokrasi terpimpin dianggap melenceng jauh dan tidak pada keinginan luhur melainkan ambisi pemimpin.
Bukti penyelewengan yang terjadi dalam demokrasi terpimpin terhadap UUD 1945 sebagai berikut:
- Terbentuknya Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
- Diangkatnya Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- DPR dibubarkan
- Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara
Berikutnya tentang perjalanan politik dalam demokrasi terpimpin terhadap politik luar negeri. Saat itu terjadi 2 kubu negara yang bersaing Oldefo dan Nefo.
Indonesia sendiri lebih dekat dengan negara Nefo. Selain itu Indonesia ikut menanggapi Gerakan Non Blok yang dipimpin Amerika Serikat sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagi blok timur.
Indonesia juga terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan pengeluaran dwikora yang berisi:
Baca Juga: Pernah Bekerja di Perusahaan Kereta Api Belanda, KAI Bangun Patung Bung Karno di Semarang
- Perhebat pertahanan revolusi Indonesia.
- Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Dan yang terakhir Indonesia memilih keluar dari PBB pada 7 januari 1965. Sebab tak puas atas permasalahan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam negeri Indonesia pula terjadi aksi konfrontasi juga terhadap Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Kemudian menghasilkan tri kora yang berisi:
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
- Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
- Bersiap untuk mobilisasi umum dan mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa iIndonesia.i
Pada akhirnya masa pemerintahan orde lama tumbang setelah peristiwa G 30 S PKI 1965. Begitulah sejarah demokrasi terpimpin di Indonesia.
Kontributor : Cahya Hanifah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Batik Malessa Mendapatkan Pendampingan dari BRI untuk Pembekalan Bisnis dan Siap Ekspor
-
Dukung Konektivitas Sumatra Barat, BRI Masuk Sindikasi Pembiayaan Flyover Sitinjau Lauik
-
Hidup dalam Bayang Kejang, Derita Panjang Penderita Epilepsi di Tengah Layanan Terbatas
-
Rayakan Tahun Baru di MORAZEN Yogyakarta, Jelajah Cita Rasa 4 Benua dalam Satu Malam
-
Derita Berubah Asa, Jembatan Kewek Ditutup Justru Jadi Berkah Ratusan Pedagang Menara Kopi