Haedar Nashir: Kepentingan Politik Kekuasaan Kerap Mengubah Realitas Sejarah

SuaraJogja.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkapkan sejarah menjadi bagian dari pengetahuan yang obyektif, hikayat bahkan legenda dan mitos suatu bangsa yang hidup di masyarakat. Namun dalam kenyataannya, seringkali sejarah tidak sesuai realitasnya.

Konstruksi dan kepentingan politik yang membuat sejarah hanya dipandang dari satu sisi. Padahal sejarah biasanya terjadi secara kompleks dan tidak bisa dipahami secara sepihak.

"Namun saat masuk dalam politik, tergantung siapa pemenang politik dan rezim yang kemudian menjadi pemroduksi tunggal sejarah," ujar Haedar dalam Konggres Sejarawan Muhammadiyah, Sabtu (27/11/2021).

Menurut Haedar, dengan adanya kepentingan politik maka akhirnya terjadi perebutan tafsir sejarah. Hal ini tidak masalah asal tafsir tersebut obyektif dan mengikuti kaidah ilmu pengetahuan yang terbuka.

Baca Juga: Jarang yang Tahu, Begini Sejarah Terciptanya Zebra Cross

Tetapi pada kenyataannya kaidah ilmu pengetahuan akan sejarah tersebut mandeg atau berhenti bila ada politik kekuasaan. Realitas sejarah terkunci oleh keputusan rezim.

"Tergantung siapa yang memaksakan kekuaasaan sehingga menjadi reseprentasi sejarah. Ada peran otoritas [dalam mengubah sejarah sesuai kepentingan politik] meski bisa saja di-counter  oleh otoritas baru yang bisa saja berbeda," tandasnya.

Karena itulah dalam memahami sejarah yang multitafsir, lanjut Haedar diperlukan kaidah ilmu pengetahuan yang terbuka. Apalagi realitas sejarah mempunyai dasar yang bisa diperbincangkan meski berbeda perspektif.

Keterbukaan tersebut akan sejarah bisa tetapi hidup dinamis dan membuat masyarakat cerdas  dan tercerdaskan meski berbeda perspektif atau tafsir. Laiknya yang disampaikan sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirdjo yang melihat konstruksi sejarah bersifat lintas ilmu, pandangan dan paradigma.

"Sejarah itu terbuka untuk cek and ricek sebuah peristiwa," ujarnya.

Baca Juga: Sejarah Kabupaten Bandung, Asal Mula hingga Perjuangan Rakyat Melawan Penjajah

Sementara Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Restu Gunawan mengungkapkan sejarah tidak hanya merupakan romantisme masa lalu. Namun sebenarnya adalah masa lalu, masa kini dan masa depan.

"Sehingga siapapun yang mampu menguasai sejarah maka bisa memproyeksikan masa depan seperti apa," tandasnya.

Dicontohkan Restu, sejarah rempah-rempah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak abad VIII dari Timur Tengah. Realitas sejarah ini bisa menjadi pertimbangan bagi banyak pihak, termasuk Muhammadiyah untuk ikut berperan menggali manuskrip terkait Jalur Rempah.

"Di Indonesia baru ada sedikit informasi tentang jalur rempah, sejarawan Muhammadiyah bisa ikut berperan dalam melakukan riset mendalam tentang rempah yang akan diusulkan sebagai warisan budaya dunia," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi