SuaraJogja.id - Merespons kebijakan pemerintah pusat, yang membatalkan rencana penerapan PPKM Level 3 menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta, Selasa (7/12/2021), mengatakan, Pemda DIY akan mengikuti regulasi pemerintah pusat.
"Saya kira pada prinsipnya DIY akan mengikuti kebijakan-kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat sehingga Yogyakarta pun akan menyesuaikan dengan kebijakan baru," ujar Aji.
Menurut Aji, penerapan PPKM Level 3 memiliki dampak positif dan negatif.
Satu sisi efektif menekan potensi penularan COVID-19, namun memiliki dampak negatif terhadap aktivitas pariwisata sebagai penyokong perekonomian di DIY.
Baca Juga: Kadin Sambut Baik Pembatalan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Bisa Dongkrak Ekonomi
"Memberikan batasan masyarakat supaya tidak lalai atau tidak abai terhadap protokol kesehatan. Namun tentu akan berdampak negatif dari sisi ekonomi karena kehadiran wisatawan selama ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di DIY," kata dia.
Meski PPKM Level 3 dibatalkan oleh pemerintah pusat, ia meminta seluruh pelaku industri pariwisata di DIY tetap menerapkan protokol kesehatan menjelang libur akhir tahun.
"Kita akan melaksanakan PPKM sesuai dengan asesmen, bukan berdasarkan kebijakan yang dilakukan secara umum," kata dia.
Pemda DIY, kata Aji, menunggu hasil asesmen situasi COVID-19 dari pemerintah pusat terkait penerapan PPKM menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
"Kalau kemudian PPKM disesuaikan dari hasil asesmen maka tentu kami dari DIY menunggu hasil asesmen nanti, kita akan berada pada level berapa, apakah level 3, level 2, atau level 1," tegasnya.
Baca Juga: PPKM Level 3 Batal, Pemda DIY Siap Tutup Destinasi Wisata yang Ngeyel
Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM Level 3 pada periode libur Natal dan Tahun Baru secara merata pada semua wilayah melainkan memberlakukan sejumlah pengetatan.
Dengan demikian, penerapan level PPKM selama libur Natal dan Tahun Baru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan. [ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Sudah Dibuka? Simak Syarat dan Kualifikasinya
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
Pilihan
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
Terkini
-
Sultan HB X Angkat Bicara, Polemik Penggusuran Warga Lempuyangan Dibawa ke Keraton
-
Konten Kreator TikTok Tantang Leluhur Demi Viral? Keraton Yogyakarta Meradang
-
'Saya Hidupkan Semua!' Wali Kota Jogja Kerahkan 10 Mesin untuk Tangani 300 Ton Sampah Per Hari
-
Curhat Petani Gulurejo, Ladang Terendam, Harapan Pupus Akibat Sungai Mendangkal
-
Rahasia Pertemuan Prabowo-Mega Terungkap? Pengamat Ungkap Sinyal Penting di Balik Pintu Tertutup