Banyak Perubahan Pola Konsumsi Warga, BPS DIY Gelar Survei Biaya Hidup 2022

SuaraJogja.id - Badan Pusat Statistik (BPS) DI Yogyakarta menggelar Survei Biaya Hidup (SBH) untuk tahun 2022. Hal itu menyusul adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di era teknologi saat ini.

Kepala BPS DIY, Sugeng Arianto mengungkapkan bahwa SBH ini dilakukan ketujuh kalinya sejak 1970-an lalu. SBH di tahun 2022 nanti akan diikuti 90 kota yang ada di Indonesia.

"Yogyakarta sendiri sudah melakukan SBH sejak lama dan terakhir dilakukan pada 2018 lalu. Nah tahun 2022 ini kami lakukan karena ada beberapa hal perubahan salah satunya perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari warga Yogyakarta," ujar Sugeng saat konferensi pers di Kantor Diskominfo Kota Yogyakarta, Senin (13/12/2021).

Ia menjelaskan melandainya kasus Covid-19 yang ada di Indonesia ini, mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembaruan SBH. Sehingga hasil dari SBH nanti bisa memperoleh paket komoditas untuk memperbaharui Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi.

Baca Juga: 264 Ribu Anak Usia 6-11 Tahun di DIY Siap Dapat Vaksinasi COVID-19

Sugeng menerangkan SBH yang dilakukan jajarannya juga memotret pola perilaku konsumen, termasuk perubahan pasar serta jasa dan komoditas kebutuhan warga. Pihaknya menyasar ke-1.600 responden yang digelar selama satu tahun penuh.

"Responden sudah kami siapkan. Jadi pada awal Januari 2022 kami akan mendatangi responden yang mayoritas ibu-ibu yang telah kami pilih untuk mengisi quisioner. Mulai apa yang dia beli, apa yang dimakan. Tidak hanya makanan tapi juga kebutuhan non makanan," terang dia.

Lebih lanjut SBH yang disebut berbeda dengan survei yang pernah dilakukan sebelumnya, kali ini BPS DIY membagi setiap waktu sebanyak 4 triwulan.

"Nantinya setiap 3 bulan sekali kami terus mengecek apa yang dibeli oleh warga hingga akhir 2022. Setiap triwulan ada 400 orang yang menjadi responden di kota Jogja," jelas dia.

Sugeng mengatakan bahwa untuk tahun 2022 nanti, terdapat dua kabupaten/kota yang mengikuti SBH ini. Diantaranya Kota Jogja dan Gunungkidul.

Baca Juga: Jelang Nataru, PHRI DIY Minta Pemerintah juga Awasi Hotel dan Restoran Non Anggota

"Karena harus seimbang antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, dua kabupaten/kota ini yang kami pilih untuk disurvei. Baik di Gunungkidul dan Kota Jogja jumlah metode dan respondennya sama yakni 1.600 orang. Sementara kabupaten yang lain akan dibuat pedoman untuk menyusun penimbang," katanya.

Terpisah Plt Kepala BPS Kota Yogyakarta, Rahmawati mengatakan bahwa 14 Kemantren di Kota Jogja mendapat kesempatan untuk dilakukan SBH. Namun di triwulan pertama Kemantren Gondomanan tidak akan masuk untuk surveinya.

"Baru di triwulan kedua hingga keempat Gondomanan ikut dalam survei ini. Jadi kami harapkan setiap ibu rumah tangga yang sudah terpilih menjadi responden bisa mengisi quisioner yang telah diberikan petugas," ujar Rahmawati.

Ia menambahkan beberapa kelompok makanan dan non-makanan yang akan disurvei pihak BPS antar lain makanan, minuman, tembakau. Selain itu alas kaki, pakaian, pendidikan, transportasi.

"Adapun seperti penggunaan air, listrik, bahan bakar rumah tangga dan juga kesehatan, masuk dalam quisioner yang akan kami survei nanti," terang dia.

Setelah SBH diselesaikan pada 2022, selanjutnya di 2023 akan disebarkan yang dapat difungsikan untuk bahan penelitian perekonomian, melengkapi perhitungan pendapatan regional dan nasional, termasuk mendapatkan nilai konsumsi dasar.