SuaraJogja.id - Pascapembatalan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) oleh pemerintah, maka tidak ada larangan bagi wisatawan untuk berkunjung ke DIY. Pemda pun tidak akan melakukan penyekatan karena saat ini DIY masuk PPKM Level 2.
Namun bukan berarti wisatawan bisa bebas keluar masuk ke DIY. Pemda tetap memberlakukan sejumlah aturan yang wajib ditaati. Apalagi DIY kemungkinkan besaar menjadi salah satu daerah tujuan wisata wisatawan untuk menghabirkan libur akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Walaupun tidak ada penyekatan, kita tetap akan melakukan pengawasan," ujar Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas COVID-19 DIY, Noviar Rahmad saat dikonfirmasi, Kamis (16/12/2021).
Menurut Kepala Satpol PP DIY tersebut, Pemda akan melakukan pengawasan mobilitas wisatawan jauh sebelum libur Nataru. Rencananya 598 petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI/Polri akan diterjunkan ke berbagai titik mulai 21 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang, termasuk di kawasan Malioboro yang dimungkinkan banyak didatangi wisatawan.
Dari jumlah itu, sebanyak 270 personil ditugaskan untuk melakukan pengawasan di ruang publik seperti fasiltas umum dan empat usaha seperti mall dan restoran.
Pengawasan dilakukan mulai dari perbatasan, pusat keramaian, tempat usaha hingga destinasi wisata. Di perbatasan, petugas dari dinas perhubungan serta kepolisian akan melakukan pengecekan syarat perjalanan wisatawan.
"Wisatawan yang masuk ke DIY harus menunjukkan surat vaksinasi serta surat tes antigen dengan hasil negatif," jelasnya.
Sementara 328 petugas lainnya akan diterjunkan melakukan pengawasan protokol kesehatan di destinasi wisata. Mereka akan menyebar di 33 titik destinasi wisata di lima kabupaten/kota.
Petugas memastikan wisatawan yang masuk ke destinasi wisata menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini penting untuk mendeteksi kapasitas wisatawan yang masuk ke destinasi
Baca Juga: Ini 3 Kegiatan Online yang Bisa Kamu Lakukan untuk Mengisi Libur Nataru
"Kita awasi protokol kesehatan dan vaksin, serta antigen dari para pengunjung destinasi wisata, termasuk penggunaan peduli lindungi," jelasnya.
Noviar menyebutkan, bila nantinya ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, petugas akan memberikan sanksi, baik ke wisatawan maupun pengelola destinasi wisata. Apalagi saat ini sudah ada Pergub DIY nomor 24 Tahun 2021 yang jadi dasar hukum untuk pemberian sanksi.
Sanksi bagi wisatawan yang melanggar prokes mulai dari teguran lisan hingga kerja sosial. Sedangkan bagi pengelola destinasi wisata, jika ketahuan melangagr protokol kesehatan akan ditutup.
"Kita lakukan pembinaan, kalau masih melanggar yang ditutup sementara tempat usahanya selama 3x24 jam," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Tren Kasus DBD di Kota Yogyakarta Menurun, Pengendalian Tetap Jadi Prioritas
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
MUI DIY Terbitkan Seruan Jelang Ramadan 1447 H, Soroti Potensi Perbedaan Awal Puasa
-
Menjelajahi Kekayaan Rasa Durian Lokal: 7 Varietas Unggulan Asli Indonesia
-
7 Fakta Pembunuhan Eks Sekjen Pordasi di Gumuk Pasir Bantul Yogyakarta, Bisnis Gagal Hutang Menumpuk