SuaraJogja.id - Pascapembatalan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) oleh pemerintah, maka tidak ada larangan bagi wisatawan untuk berkunjung ke DIY. Pemda pun tidak akan melakukan penyekatan karena saat ini DIY masuk PPKM Level 2.
Namun bukan berarti wisatawan bisa bebas keluar masuk ke DIY. Pemda tetap memberlakukan sejumlah aturan yang wajib ditaati. Apalagi DIY kemungkinkan besaar menjadi salah satu daerah tujuan wisata wisatawan untuk menghabirkan libur akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Walaupun tidak ada penyekatan, kita tetap akan melakukan pengawasan," ujar Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas COVID-19 DIY, Noviar Rahmad saat dikonfirmasi, Kamis (16/12/2021).
Menurut Kepala Satpol PP DIY tersebut, Pemda akan melakukan pengawasan mobilitas wisatawan jauh sebelum libur Nataru. Rencananya 598 petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI/Polri akan diterjunkan ke berbagai titik mulai 21 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang, termasuk di kawasan Malioboro yang dimungkinkan banyak didatangi wisatawan.
Dari jumlah itu, sebanyak 270 personil ditugaskan untuk melakukan pengawasan di ruang publik seperti fasiltas umum dan empat usaha seperti mall dan restoran.
Pengawasan dilakukan mulai dari perbatasan, pusat keramaian, tempat usaha hingga destinasi wisata. Di perbatasan, petugas dari dinas perhubungan serta kepolisian akan melakukan pengecekan syarat perjalanan wisatawan.
"Wisatawan yang masuk ke DIY harus menunjukkan surat vaksinasi serta surat tes antigen dengan hasil negatif," jelasnya.
Sementara 328 petugas lainnya akan diterjunkan melakukan pengawasan protokol kesehatan di destinasi wisata. Mereka akan menyebar di 33 titik destinasi wisata di lima kabupaten/kota.
Petugas memastikan wisatawan yang masuk ke destinasi wisata menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini penting untuk mendeteksi kapasitas wisatawan yang masuk ke destinasi
Baca Juga: Ini 3 Kegiatan Online yang Bisa Kamu Lakukan untuk Mengisi Libur Nataru
"Kita awasi protokol kesehatan dan vaksin, serta antigen dari para pengunjung destinasi wisata, termasuk penggunaan peduli lindungi," jelasnya.
Noviar menyebutkan, bila nantinya ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, petugas akan memberikan sanksi, baik ke wisatawan maupun pengelola destinasi wisata. Apalagi saat ini sudah ada Pergub DIY nomor 24 Tahun 2021 yang jadi dasar hukum untuk pemberian sanksi.
Sanksi bagi wisatawan yang melanggar prokes mulai dari teguran lisan hingga kerja sosial. Sedangkan bagi pengelola destinasi wisata, jika ketahuan melangagr protokol kesehatan akan ditutup.
"Kita lakukan pembinaan, kalau masih melanggar yang ditutup sementara tempat usahanya selama 3x24 jam," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Pencipta Sound Horeg? Ini Sosok Edi Sound yang Dijuluki Thomas Alva Edisound dari Jawa Timur
- Jelang Ronde Keempat, Kluivert Justru Dikabarkan Gabung Olympique Lyon
- Bupati Sleman Akui Pahit, Sakit, Malu Usai Diskominfo Digeledah Kejati DIY Terkait Korupsi Internet
- Akal Bulus Dibongkar KPK, Ridwan Kamil Catut Nama Pegawai Demi Samarkan Kepemilikan Kendaraan
- Pemain Keturunan Purwokerto Tiba di Indonesia, Diproses Naturalisasi?
Pilihan
-
7 Sepatu Lari Murah 200 Ribuan untuk Pelajar: Olahraga Oke, buat Nongkrong Juga Kece
-
Masih Layak Beli Honda Jazz GK5 Bekas di 2025? Ini Review Lengkapnya
-
Daftar 5 Mobil Bekas yang Harganya Nggak Anjlok, Tetap Cuan Jika Dijual Lagi
-
Layak Jadi Striker Utama Persija Jakarta, Begini Respon Eksel Runtukahu
-
8 Rekomendasi HP Murah Anti Air dan Debu, Pilihan Terbaik Juli 2025
Terkini
-
Bupati Bantul Setuju PSIM Main di SSA, Tapi Suporter Wajib Patuhi Ini
-
Efek Prabowo: Pacuan Kuda Meledak! Harga Kuda Pacu Tembus Miliaran
-
Bahaya di Balik Kesepakatan Prabowo-Trump: Data Pribadi WNI Jadi Taruhan?
-
Dampak Larangan Study Tour: Keraton Jogja Ubah Haluan, Tawarkan Wisata yang Bikin Anak Betah
-
Fakta Sebenarnya Jurusan Jokowi di UGM: Bukan Teknologi Kayu? Teman Kuliah Ungkap Ini