SuaraJogja.id - Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sujito menegaskan bahwa berbagai istilah penyebutan untuk kejahatan jalanan atau klitih tidaklah penting. Hal yang jauh lebih mendesak adalah penanganan terhadap fenomena itu sendiri.
"Apapun sebutannya yang jelas ada masalah di anak-anak. Menurut saya enggak penting istilah itu, bahwa ada masalah sebutannya bocah nongkrong, bocah nakal, klitih, kejahatan jalanan itu nggak penting, yang penting itu mendiagnosis problemnya lalu intervensi policy-nya sama pendekatan yang dinamis," tegas Arie saat dihubungi awak media, Selasa (4/1/2022).
Perdebatan soal nama atau sebutan fenomena kejahatan jalanan itu dinilai bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Sehingga seharusnya hal itu bukan yang menjadi fokus untuk situasi sekarang ini.
Belum lagi, kata Arie, jika di dalam nama atau sebutan itu kemudian malah tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Sebab bisa saja sebutan itu malah bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi.
"Namanya bagus tapi kalau tindakannya kacau juga nanti apa hubungannya, enggak penting nama itu. Menurutku tidak perlu debat dengan namanya klitih atau kejahatan jalanan. Kalau misalnya bergeser ya, tindakan yang namanya baik misalnya tapi ternyata tujuannya provokasi ya apa gunanya," tuturnya.
Menurut Arie, hal yang perlu difokuskan adalah penanganannya sendiri. Pasalnya secara sosiologis kejadian itu memang benar ada.
Belum lagi dengan fenomena yang terus-menerus berulang. Lantas memang diperlukan adanya upaya-upaya guna menekan kejadian itu tidak kembali muncul.
"Menurutku debat kita itu bukan pada isitilah tetapi secara sosiologis ada kejadian. Secara sosiologis ini berulang dan kita harus mengatakan bahwa ada masalah yang besar dan jangan menunggu masalah-masalah baru muncul," ujarnya.
Sebelumnya Sekda DIY, Baskara Aji menambahkan kejahatan jalanan yang terjadi beberapa waktu terakhir sebenarnya tidak bisa disebut klitih. Dari data kepolisian, peristiwa yang terjadi merupakan pembacokan, pengeroyokan dengan senjata tajam (sajam).
Baca Juga: Pokja Genetik UGM Sebut Varian Omicron Belum Terdeteksi di DIY
Dengan penyebutan tindak kejahatan yang terjadi, maka Pemda dan pihak kepolisian lebih mudah melakukan klasifikasi. Dengan demikian penyelesaian masalah yang terjadi pun bisa dilakukan secara tepat.
Apalagi istilah klitih tidak ada pada urusan hukum. Karenanya butuh penegasan jenis tindakan pidana pelaku kejahatan jalanan.
"Jadi supaya kita bisa pilah-pilah kalau apa-apa klitih ya nggak menyelesaikan masalah," kata Aji.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais
-
Konsumsi Daging di Jawa Menggila, Ternak Terbatas, Selandia Baru Siap Ekspor Sperma Sapi ke Jogja