SuaraJogja.id - Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sujito menegaskan bahwa berbagai istilah penyebutan untuk kejahatan jalanan atau klitih tidaklah penting. Hal yang jauh lebih mendesak adalah penanganan terhadap fenomena itu sendiri.
"Apapun sebutannya yang jelas ada masalah di anak-anak. Menurut saya enggak penting istilah itu, bahwa ada masalah sebutannya bocah nongkrong, bocah nakal, klitih, kejahatan jalanan itu nggak penting, yang penting itu mendiagnosis problemnya lalu intervensi policy-nya sama pendekatan yang dinamis," tegas Arie saat dihubungi awak media, Selasa (4/1/2022).
Perdebatan soal nama atau sebutan fenomena kejahatan jalanan itu dinilai bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Sehingga seharusnya hal itu bukan yang menjadi fokus untuk situasi sekarang ini.
Belum lagi, kata Arie, jika di dalam nama atau sebutan itu kemudian malah tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Sebab bisa saja sebutan itu malah bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi.
"Namanya bagus tapi kalau tindakannya kacau juga nanti apa hubungannya, enggak penting nama itu. Menurutku tidak perlu debat dengan namanya klitih atau kejahatan jalanan. Kalau misalnya bergeser ya, tindakan yang namanya baik misalnya tapi ternyata tujuannya provokasi ya apa gunanya," tuturnya.
Menurut Arie, hal yang perlu difokuskan adalah penanganannya sendiri. Pasalnya secara sosiologis kejadian itu memang benar ada.
Belum lagi dengan fenomena yang terus-menerus berulang. Lantas memang diperlukan adanya upaya-upaya guna menekan kejadian itu tidak kembali muncul.
"Menurutku debat kita itu bukan pada isitilah tetapi secara sosiologis ada kejadian. Secara sosiologis ini berulang dan kita harus mengatakan bahwa ada masalah yang besar dan jangan menunggu masalah-masalah baru muncul," ujarnya.
Sebelumnya Sekda DIY, Baskara Aji menambahkan kejahatan jalanan yang terjadi beberapa waktu terakhir sebenarnya tidak bisa disebut klitih. Dari data kepolisian, peristiwa yang terjadi merupakan pembacokan, pengeroyokan dengan senjata tajam (sajam).
Baca Juga: Pokja Genetik UGM Sebut Varian Omicron Belum Terdeteksi di DIY
Dengan penyebutan tindak kejahatan yang terjadi, maka Pemda dan pihak kepolisian lebih mudah melakukan klasifikasi. Dengan demikian penyelesaian masalah yang terjadi pun bisa dilakukan secara tepat.
Apalagi istilah klitih tidak ada pada urusan hukum. Karenanya butuh penegasan jenis tindakan pidana pelaku kejahatan jalanan.
"Jadi supaya kita bisa pilah-pilah kalau apa-apa klitih ya nggak menyelesaikan masalah," kata Aji.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Shin Tae-yong Kasih Kode Rotasi Skuad Persija, Shayne Pattynama Bisa Unjuk Gigi di League Cup
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Jelang COP31, Jaringan Orang Muda Kritik Eksploitasi Alam di Jogja, Rakyat yang Tanggung Akibatnya
-
Korban Luka Kericuhan Malioboro Capai 116 Orang, 13 Jalani Dirawat Inap
-
Bukti Negara Hadir Tingkatkan Kesehatan Masyarakat: Program CKG Sudah Deteksi Medis 105 Juta Orang
-
Usung Pelestarian Budaya Berkelanjutan, Ini Rangkaian Acara Tentrem Cultural Week 2026
-
JPW Pertanyakan Sikap Humanis Polda DIY: Ada Pelempar Berlindung di Balik Barikade Polisi