SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan untuk menekan angka kemiskinan pada tahun ini sekitar satu persen. Pada 2021 angka kemiskinan di Bumi Projotamansari meningkat yakni 14,04 persen, yang mana sebelumnya pada 2020 yakni 12,5 persen.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, kemiskinan bukan sekadar urusan pendapatan. Namun, pengertian kemiskinan adalah orang yang tidak memiliki akses kepada kehidupan yang layak seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, makanan, dan pekerjaan.
Sementara angka kemiskinan 14,04 persen sudah berisi nama serta alamat orang yang berada dalam garis kemiskinan. Sehingga strategi penanggulangannya adalah sektor-sektor ekonomi yang diampu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) harus diarahkan untuk menyasar by name by address.
"Maka di sini diperlukan peta overlay kemiskinan," ujarnya, Rabu (12/1/2022).
Dijelaskannya, overlay ialah memetakan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Bantul kemudian ditumpangi sektor unggulan di wilayahnya. Sektor yang dimaksud antara lain sektor industri, sektor pertanian, dan pariwisata.
"Semisal di daerah kemiskinan seperti Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri setelah dipetakan ternyata sektor unggulannya pertanian. Maka sektor pertanian yang harus dimajukan," terangnya.
Halim menilai bahwa upaya menekan angka kemiskinan sebesar satu persen butuh yang sangat besar. Dengan peta overlay kemiskinan, harapannya bisa diketahui mana saja sektor-sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan.
"Tahun ini kami targetkan kemiskinan turun sekitar satu persen, ini berat lho. Dengan peta overlay kemiskinan bisa tahu apa saja sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan," kata dia.
Selain itu, sambungnya, kemiskinan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengatakan, orang yang punya kemampuan dan pendidikan yang memadai berpotensi untuk lebih cepat keluar dari kemiskinan. Sementara banyak orang miskin merupakan lulusan SD dan SMP.
Baca Juga: Tambah Satu Pasien Covid-19, Kasus Aktif di Bantul Satu Orang
"Berarti ini soal pengembangan SDM yang harus jadi salah satu upaya kami dalam menanggulangi kemiskinan. Maka pelatihan-pelatihan yang diampu OPD harus menyasar orang-orang miskin," katanya.
Salah satu caranya dengan memberi pelatihan kerja. Semisal OPD perindustrian memberi pelatihan tentang finishing mebel.
"Maka peserta yang ikut harus 50 persennya adalah warga yang miskin," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Mandala Krida Terkendala Status Hukum, Erick Thohir Siap Jembatani Pemda dan KPK
-
Sukses Bikin Merinding, '402: Rumah Sakit Angker Korea' Jadi Kandidat Horor Terseram Tahun Ini
-
Prabowo Dampingi PM India Narendra Modi Beribadah di Prambanan, 2.690 Personel Gabungan Siaga Penuh
-
Rekonstruksi Pembunuhan di Depan SMA 3 Jogja Digelar, Empat Orang Masih DPO
-
Perpres Cap LGBTQ Ancaman Nonmiliter, Dinsos DIY Belum Lakukan Penindakan, Fokus Perkuat Keluarga