SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan untuk menekan angka kemiskinan pada tahun ini sekitar satu persen. Pada 2021 angka kemiskinan di Bumi Projotamansari meningkat yakni 14,04 persen, yang mana sebelumnya pada 2020 yakni 12,5 persen.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, kemiskinan bukan sekadar urusan pendapatan. Namun, pengertian kemiskinan adalah orang yang tidak memiliki akses kepada kehidupan yang layak seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, makanan, dan pekerjaan.
Sementara angka kemiskinan 14,04 persen sudah berisi nama serta alamat orang yang berada dalam garis kemiskinan. Sehingga strategi penanggulangannya adalah sektor-sektor ekonomi yang diampu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) harus diarahkan untuk menyasar by name by address.
"Maka di sini diperlukan peta overlay kemiskinan," ujarnya, Rabu (12/1/2022).
Dijelaskannya, overlay ialah memetakan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Bantul kemudian ditumpangi sektor unggulan di wilayahnya. Sektor yang dimaksud antara lain sektor industri, sektor pertanian, dan pariwisata.
"Semisal di daerah kemiskinan seperti Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri setelah dipetakan ternyata sektor unggulannya pertanian. Maka sektor pertanian yang harus dimajukan," terangnya.
Halim menilai bahwa upaya menekan angka kemiskinan sebesar satu persen butuh yang sangat besar. Dengan peta overlay kemiskinan, harapannya bisa diketahui mana saja sektor-sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan.
"Tahun ini kami targetkan kemiskinan turun sekitar satu persen, ini berat lho. Dengan peta overlay kemiskinan bisa tahu apa saja sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan," kata dia.
Selain itu, sambungnya, kemiskinan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengatakan, orang yang punya kemampuan dan pendidikan yang memadai berpotensi untuk lebih cepat keluar dari kemiskinan. Sementara banyak orang miskin merupakan lulusan SD dan SMP.
Baca Juga: Tambah Satu Pasien Covid-19, Kasus Aktif di Bantul Satu Orang
"Berarti ini soal pengembangan SDM yang harus jadi salah satu upaya kami dalam menanggulangi kemiskinan. Maka pelatihan-pelatihan yang diampu OPD harus menyasar orang-orang miskin," katanya.
Salah satu caranya dengan memberi pelatihan kerja. Semisal OPD perindustrian memberi pelatihan tentang finishing mebel.
"Maka peserta yang ikut harus 50 persennya adalah warga yang miskin," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais
-
Konsumsi Daging di Jawa Menggila, Ternak Terbatas, Selandia Baru Siap Ekspor Sperma Sapi ke Jogja