SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan untuk menekan angka kemiskinan pada tahun ini sekitar satu persen. Pada 2021 angka kemiskinan di Bumi Projotamansari meningkat yakni 14,04 persen, yang mana sebelumnya pada 2020 yakni 12,5 persen.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, kemiskinan bukan sekadar urusan pendapatan. Namun, pengertian kemiskinan adalah orang yang tidak memiliki akses kepada kehidupan yang layak seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, makanan, dan pekerjaan.
Sementara angka kemiskinan 14,04 persen sudah berisi nama serta alamat orang yang berada dalam garis kemiskinan. Sehingga strategi penanggulangannya adalah sektor-sektor ekonomi yang diampu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) harus diarahkan untuk menyasar by name by address.
"Maka di sini diperlukan peta overlay kemiskinan," ujarnya, Rabu (12/1/2022).
Dijelaskannya, overlay ialah memetakan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Bantul kemudian ditumpangi sektor unggulan di wilayahnya. Sektor yang dimaksud antara lain sektor industri, sektor pertanian, dan pariwisata.
"Semisal di daerah kemiskinan seperti Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri setelah dipetakan ternyata sektor unggulannya pertanian. Maka sektor pertanian yang harus dimajukan," terangnya.
Halim menilai bahwa upaya menekan angka kemiskinan sebesar satu persen butuh yang sangat besar. Dengan peta overlay kemiskinan, harapannya bisa diketahui mana saja sektor-sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan.
"Tahun ini kami targetkan kemiskinan turun sekitar satu persen, ini berat lho. Dengan peta overlay kemiskinan bisa tahu apa saja sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan," kata dia.
Selain itu, sambungnya, kemiskinan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengatakan, orang yang punya kemampuan dan pendidikan yang memadai berpotensi untuk lebih cepat keluar dari kemiskinan. Sementara banyak orang miskin merupakan lulusan SD dan SMP.
Baca Juga: Tambah Satu Pasien Covid-19, Kasus Aktif di Bantul Satu Orang
"Berarti ini soal pengembangan SDM yang harus jadi salah satu upaya kami dalam menanggulangi kemiskinan. Maka pelatihan-pelatihan yang diampu OPD harus menyasar orang-orang miskin," katanya.
Salah satu caranya dengan memberi pelatihan kerja. Semisal OPD perindustrian memberi pelatihan tentang finishing mebel.
"Maka peserta yang ikut harus 50 persennya adalah warga yang miskin," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Pohon Tumbang Jadi Momok saat Cuaca Ekstrem, BPBD DIY Waspadai Dampak Siklon Mendekat
-
Antisipasi Scam di Wisata Keraton Jogja saat Nataru, BPPD DIY Perketat Pengawasan
-
100 Tahun Perjuangan Perempuan Masih Jauh dari Keadilan, Stigma Korban KDRT Masih Seputar Pakaian
-
BRI Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Puluhan Lokasi Bencana Sumatra, Bukti Komitmen Sosial
-
Yogyakarta Jadi Fokus Pengadaan SPKLU untuk Hadapi Lonjakan Wisatawan Natal dan Tahun Baru