SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan untuk menekan angka kemiskinan pada tahun ini sekitar satu persen. Pada 2021 angka kemiskinan di Bumi Projotamansari meningkat yakni 14,04 persen, yang mana sebelumnya pada 2020 yakni 12,5 persen.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, kemiskinan bukan sekadar urusan pendapatan. Namun, pengertian kemiskinan adalah orang yang tidak memiliki akses kepada kehidupan yang layak seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, makanan, dan pekerjaan.
Sementara angka kemiskinan 14,04 persen sudah berisi nama serta alamat orang yang berada dalam garis kemiskinan. Sehingga strategi penanggulangannya adalah sektor-sektor ekonomi yang diampu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) harus diarahkan untuk menyasar by name by address.
"Maka di sini diperlukan peta overlay kemiskinan," ujarnya, Rabu (12/1/2022).
Dijelaskannya, overlay ialah memetakan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Bantul kemudian ditumpangi sektor unggulan di wilayahnya. Sektor yang dimaksud antara lain sektor industri, sektor pertanian, dan pariwisata.
"Semisal di daerah kemiskinan seperti Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri setelah dipetakan ternyata sektor unggulannya pertanian. Maka sektor pertanian yang harus dimajukan," terangnya.
Halim menilai bahwa upaya menekan angka kemiskinan sebesar satu persen butuh yang sangat besar. Dengan peta overlay kemiskinan, harapannya bisa diketahui mana saja sektor-sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan.
"Tahun ini kami targetkan kemiskinan turun sekitar satu persen, ini berat lho. Dengan peta overlay kemiskinan bisa tahu apa saja sektor andalan di kantong-kantong kemiskinan," kata dia.
Selain itu, sambungnya, kemiskinan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengatakan, orang yang punya kemampuan dan pendidikan yang memadai berpotensi untuk lebih cepat keluar dari kemiskinan. Sementara banyak orang miskin merupakan lulusan SD dan SMP.
Baca Juga: Tambah Satu Pasien Covid-19, Kasus Aktif di Bantul Satu Orang
"Berarti ini soal pengembangan SDM yang harus jadi salah satu upaya kami dalam menanggulangi kemiskinan. Maka pelatihan-pelatihan yang diampu OPD harus menyasar orang-orang miskin," katanya.
Salah satu caranya dengan memberi pelatihan kerja. Semisal OPD perindustrian memberi pelatihan tentang finishing mebel.
"Maka peserta yang ikut harus 50 persennya adalah warga yang miskin," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
Terkini
-
Leo Pictures Gelar Gala Premiere Terbesar: 'Jangan Buang Ibu' Bakal Sentuh Hati Penonton Indonesia
-
Rupiah Melemah, Purbaya Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, Kurs Kembali ke Rp15 Ribu
-
Bukan Sekadar Spot Foto, Ini Realita Pahit Penyandang Disabilitas Saat Berwisata ke Tamansari
-
Jogja Mulai Kembangkan KKMP, Wamira Disiapkan Jadi Mesin Ekonomi Warga dan Penekan Harga Pokok
-
Edwin Hadirkan Horor Industrial, 'Monster Pabrik Rambut' Jadi Cermin Budaya Kerja Berlebihan