SuaraJogja.id - Sejumlah guru di Prancis menilai bahwa pemerintah gagal menerapkan kebijakan yang masuk akal di sekolah dalam pencegahan Covid-19. Lantaran kebijakan yang seharunya melindungi siswa dan staf dari Covid-19 ini dianggap kacau, para guru pun akan mogok kerja secara massal pada Kamis.
Para guru, orang tua, dan administrator sekolah telah berjuang untuk mengikuti aturan-aturan baru pengujian COVID, yang diumumkan sebelum akhir liburan Natal, yang berubah dua kali karena dikritik.
Pemerintah Prancis telah membalikkan kebijakan sebelumnya yang dengan cepat menutup kelas-kelas dengan kasus positif virus corona.
Pemerintah mengatakan beberapa kerumitan dalam aturan-aturan yang diterapkan adalah harga yang harus dibayar untuk terus menjaga sekolah-sekolah dapat tetap buka.
Namun, lonjakan kasus infeksi pada tahun baru di Prancis mencapai rekor harian mendekati 370.000 kasus dan telah menyebabkan kasus COVID-19 juga melonjak di sekolah-sekolah.
Hal itu berarti banyak sekolah telah kesulitan untuk tetap mengadakan kegiatan belajar secara luring yang sebagian disebabkan adanya kasus infeksi di antara murid dan staf.
Selain itu, setiap kasus positif COVID-19 di sekolah juga mengakibatkan puluhan orang harus pergi ke laboratorium dan instalasi farmasi untuk pengujian.
"Kelelahan dan kekesalan seluruh komunitas pendidikan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata sebelas serikat pekerja dalam sebuah pernyataan bersama.
"Menteri dan pemerintah harus bertanggung jawab total atas situasi kacau ini akibat gencarnya perubahan kebijakan, protokol yang tidak berjalan dan kurangnya alat yang tepat untuk menjamin (sekolah) dapat berfungsi dengan baik," demikian pernyataan bersama tersebut.
Serikat-serikat pekerja itu mengatakan mereka memperkirakan banyak sekolah di Prancis akan ditutup pada Kamis dan sejumlah besar guru - termasuk sekitar 75 persen guru sekolah dasar - akan bergabung dalam aksi mogok kerja satu hari itu.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer mendesak para guru untuk tidak melakukan aksi mogok kerja. Dalam wawancara dengan BFM TV, Blanquer berkata: "Kita tidak bisa melakukan aksi protes terhadap virus."
Sebagai tanggapan terhadap pernyataan menteri pendidikan Prancis itu, serikat pekerja mengatakan mereka telah menyerukan pemogokan bukan untuk melawan virus tetapi karena kekacauan yang disebabkan oleh tes dan aturan pelacakan kontak, peningkatan risiko penularan dan kekurangan pasokan masker untuk staf. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Protes Pemerintah yang Gagal Lindungi Komunitas Pendidikan dari COVID-19, Para Guru di Prancis akan Mogok Kerja
-
Protes, Ribuan Karyawan Perusahaan Sawit di Solok Selatan Mogok Kerja 3 Hari
-
Vaksinasi Covid-19 di Sekolah, Ini yang Harus Diperhatikan oleh Orangtua dan Guru
-
Mulai Besok, PTM Terbatas di Jakarta dengan Kapasitas 100 Persen
-
Ada Kesepakatan, Serikat Pekerja Pertamina Cabut Surat Mogok Kerja Nasional
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Jogja Fashion Week 2026: Panggung Kreativitas dan Regenerasi Desainer Muda
-
Bentangkan Merah Putih 1.000 Meter, Serukan Rakyat Masih Bersatu di Tengah Persoalan Bangsa
-
Hari UMKM Nasional, BRI Peduli Perkuat UMKM Desa Brilian melalui Pendampingan Berkelanjutan
-
Perusakan Makam Mertua Seniman Djaduk Berakhir Damai, Polisi Ungkap Alasan Juru Kunci
-
Prabowo Rombak Buku Pelajaran karena Font Kekecilan, Dewan Pendidikan DIY Sebut Tak Urgen