SuaraJogja.id - Sejumlah guru di Prancis menilai bahwa pemerintah gagal menerapkan kebijakan yang masuk akal di sekolah dalam pencegahan Covid-19. Lantaran kebijakan yang seharunya melindungi siswa dan staf dari Covid-19 ini dianggap kacau, para guru pun akan mogok kerja secara massal pada Kamis.
Para guru, orang tua, dan administrator sekolah telah berjuang untuk mengikuti aturan-aturan baru pengujian COVID, yang diumumkan sebelum akhir liburan Natal, yang berubah dua kali karena dikritik.
Pemerintah Prancis telah membalikkan kebijakan sebelumnya yang dengan cepat menutup kelas-kelas dengan kasus positif virus corona.
Pemerintah mengatakan beberapa kerumitan dalam aturan-aturan yang diterapkan adalah harga yang harus dibayar untuk terus menjaga sekolah-sekolah dapat tetap buka.
Namun, lonjakan kasus infeksi pada tahun baru di Prancis mencapai rekor harian mendekati 370.000 kasus dan telah menyebabkan kasus COVID-19 juga melonjak di sekolah-sekolah.
Hal itu berarti banyak sekolah telah kesulitan untuk tetap mengadakan kegiatan belajar secara luring yang sebagian disebabkan adanya kasus infeksi di antara murid dan staf.
Selain itu, setiap kasus positif COVID-19 di sekolah juga mengakibatkan puluhan orang harus pergi ke laboratorium dan instalasi farmasi untuk pengujian.
"Kelelahan dan kekesalan seluruh komunitas pendidikan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata sebelas serikat pekerja dalam sebuah pernyataan bersama.
"Menteri dan pemerintah harus bertanggung jawab total atas situasi kacau ini akibat gencarnya perubahan kebijakan, protokol yang tidak berjalan dan kurangnya alat yang tepat untuk menjamin (sekolah) dapat berfungsi dengan baik," demikian pernyataan bersama tersebut.
Serikat-serikat pekerja itu mengatakan mereka memperkirakan banyak sekolah di Prancis akan ditutup pada Kamis dan sejumlah besar guru - termasuk sekitar 75 persen guru sekolah dasar - akan bergabung dalam aksi mogok kerja satu hari itu.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer mendesak para guru untuk tidak melakukan aksi mogok kerja. Dalam wawancara dengan BFM TV, Blanquer berkata: "Kita tidak bisa melakukan aksi protes terhadap virus."
Sebagai tanggapan terhadap pernyataan menteri pendidikan Prancis itu, serikat pekerja mengatakan mereka telah menyerukan pemogokan bukan untuk melawan virus tetapi karena kekacauan yang disebabkan oleh tes dan aturan pelacakan kontak, peningkatan risiko penularan dan kekurangan pasokan masker untuk staf. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Protes Pemerintah yang Gagal Lindungi Komunitas Pendidikan dari COVID-19, Para Guru di Prancis akan Mogok Kerja
-
Protes, Ribuan Karyawan Perusahaan Sawit di Solok Selatan Mogok Kerja 3 Hari
-
Vaksinasi Covid-19 di Sekolah, Ini yang Harus Diperhatikan oleh Orangtua dan Guru
-
Mulai Besok, PTM Terbatas di Jakarta dengan Kapasitas 100 Persen
-
Ada Kesepakatan, Serikat Pekerja Pertamina Cabut Surat Mogok Kerja Nasional
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Permohonan Data Publik Menguat, KDI Tangani 41 Sengketa Informasi Pertanahan di DIY
-
Seminar Moderasi Beragama UNY, Generasi Z Sleman Belajar Toleransi di Era Digital
-
Bukan Tanpa Alasan, Ini Penyebab Utama Proyek Pengolahan Sampah di DIY Tertunda
-
Tragedi Daycare Little Aresha: Pemkot Yogya Kerahkan 94 Psikolog
-
Enam Warga DIY Pernah Positif Hantavirus pada 2025, Masyarakat Diminta Tak Panik