SuaraJogja.id - Pemerintah pusat telah menyiapkan obat antivirus menyusul adanya Covid-19 varian Omicron. Ini sebagai upaya antisipasi menghadapi gelombang Omicron.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menjelaskan, obat antivirus yang disediakan yaitu Molnupiravir. Pihaknya sudah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA)
"Molnupiravir sudah mendapat izin sejak Januari ini. Sekarang pemerintah pusat sedang melakukan proses pengadaan," ujarnya kala meninjau vaksinasi booster di JEC, Sabtu (15/1/2022).
Ihwal proses pendistribusiannya akan diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). BPOM hanya memberi regulasi sehingga dimungkinkan akses kepada obat tersebut bisa diberikan dengan mudah.
Baca Juga: Menkes Budi Siapkan 400 Ribu Molnupiravir Buat Lawan Lonjakan Omicron, Sudah Dapat Izin BPOM?
"Kemungkinan akan didistribusikan ke apotek-apotek. Padahal biasanya obat yang mendapat izin dalam masa kedaruratan sangat ketat pengawasannya. Hanya diberikan di rumah sakit besar dan dalam pengawasan dokter tapi sekarang ini obatnya ringan dan dalam bentuk tablet," ucapnya.
Dia berharap tidak terjadi lonjakan kasus akibat varian Omicron. Bila memang terjadi lonjakan, sudah tersedia obat antivirus.
"Dulu ketika terjadi lonjakan seperti varian Delta dan harus menyediakan obat untuk yang isolasi mandiri. Sehingga dengan tersedianya obat antivirus ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya di lokasi masing-masing," katanya.
Obat Molnupiravir hanya bisa dikonsumsi pasien yang tertulari Covid-19 namun bergejala ringan sampai sedang yang berusia 18 tahun ke atas. Kemudian kriteria pasien adalah tidak memerlukan pemberian oksigen dan memiliki peningkatan risiko menjadi infeksi berat.
"Obatnya diberikan dua kali sehari sebanyak empat kapsul (@200 mg) selama lima hari," katanya.
Baca Juga: Cegah Kematian Hingga 30 Persen, BPOM Izinkan Penggunaan Obat Covid-19 Molnupiravir
Adapun efek samping yang muncul usai mengonsumsi obat tersebut ialah mual, sakit kepala, mengantuk, nyeri abdomen, dan nyeri orofaring. Selain itu, hasil uji non-klinik dan uji klinik menunjukkan bahwa molnupiravir tidak menyebabkan gangguan fungsi hati.
"Namun, Molnupiravir tidak boleh digunakan pada wanita hamil dan untuk wanita usia subur yang tidak hamil harus menggunakan kontrasepsi selama pemberian Molnupiravir," tambahnya.
Seperti diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap pada April hingga Mei 2022 obat ini sudah bisa diproduksi dan dijual secara massal di Indonesia.
"Bisa dijual di pasar April dan Mei. Langkah ini bisa menunjukan Indonesia sudah siap hadapi gelombang berikutnya, dan kita bisa menangani dengan lebih baik," ujarnya.
Berita Terkait
-
Peran Vaksinasi Dewasa dalam Meningkatkan Kesehatan dan Mengurangi Biaya Medis Jangka Panjang
-
Ngeri, Ternyata Ini yang Terjadi Kalau Dari Lahir Anak Tidak Diimunisasi
-
Tren DIY Thrift: Solusi Kreatif Gen Z Melawan Fast Fashion
-
Siswa Rentan Tertular Penyakit, Ketua IDAI Minta Pelaksanaan Vaksinasi di Sekolah Terus Diperkuat
-
Penjualan Ritel Merangkak Naik Jelang Pergantian Tahun, MR DIY Berencana Perluas Jaringan
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025