Fenomena Warga Kampung Miliarder Tuban Gigit Jari, Pakar UGM: Perlu Pendampingan dan Berpikir Jangka Panjang

SuaraJogja.id - Masa kejayaan sejumlah warga di Desa Wadung dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur kini semakin memudar. Bagaimana tidak, warga desa yang sempat mendadak jadi miliarder usai mendapat ganti untung dalam rangka pembangunan kilang minyak Pertamina kini harus gigit jari. Sebab diketahui belum lama ini penduduk setempat itu malah menjadi pengangguran karena tak memiliki pekerjaan tetap.

Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Hempri Suyatna menilai bahwa fenomena yang dialami sejumlah masyarakat di Tuban itu adalah culture shock atau gegar budaya. Mereka dianggap tidak sepenuhnya bisa mengelola keterjutan budaya itu dengan baik saat dulu menjadi miliarder.

"Budaya konsumtif dan budaya instan yang ada di masyarakat seringkali menyebabkan masyarakat tidak berpikir untuk jangka panjang," kata Hempri dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).

Hempri menuturkan bahwa dalam kasus ini masyarakat tidak siap untuk menghadapi proses perubahan yang terjadi. Ditambah pula nihilnya kehadiran pemerintah atau perusahaan dalam mengelola uang ganti untung tersebut yang membuatnya semakin parah.

"Tidak adanya arahan dari pemerintah misalnya terkait penggunaan dana kompensasi tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk kepentingan konsumtif membeli mobil, rumah dan sebagainya," terangnya.

Ia tidak menutup kemungkinan fenomena miliarder yang kemudian justru jatuh miskin ini tidak hanya terjadi di Tuban saja. Sehingga perlu diperhatikan secara lebih lagi khususnya pada masyarakat yang akan mengalami ganti rugi lahan sebagai dampak dari proyek pembangunan. 

Selama ini, kata Hempri tidak sedikit kasus yang ada justru masyarakat menganggap bahwa kompensasi ganti rugi lahan itu selesai hanya ketika masyarakat sudah menerima uangnya. Padahal ada berbagai hal yang perlu diperhatikan setelah menerima uang ganti rugi itu.

"Kalaupun misalnya masyarakat kemudian membuka usaha seringkali kecenderungan hampir sama seperti membuka warung kelontong atau usaha dagang. Padahal, masyarakat tidak memiliki bekal untuk itu sehingga mereka mengalami kegagalan di dalam merintis usaha," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi fenomena warga Tuban ini kembali terjadi, Hempri menyebut perlu kehadiran perusahaan untuk membantu masyarakat yang terdampak tersebut. Hal ini bertujuan agar tetap bisa membuat masyarakat tetap bertahan. 

Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Cuma Naik 1 Poin, Pukat UGM: Perbaikan Tak Signifikan

Perusahaan yang hadir di tengah masyarakat terdampak itu bisa saja membuat berbagai progam. Salah satunya dengan membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat mendorong masyarakat untuk merintis UMKM. 

Sehingga memang, disampaikan Hempri, pemerintah maupun perusahaan harus memperhatikan dampak jangka panjang dari pembebasan lahan masyarakat ke depan. Sehingga kasus di Tuban ini tidak kembali terjadi. 

"Jangan sampai proyek-proyek pembangunan justru memarginalisasikan masyarakat kecil dengan munculnya masyarakat miskin dan pengangguran," tegasnya.

Ditambahkan Hempri, pemerintah maupun perusahaan dapat memberikan pendampingan manajemen keuangan dan membentuk mental masyarakat untuk lebih berpikir jangka panjang. 

Dalam hal ini kemudian, bisa saja kompensasi yang diberikan tidak hanya sekadar uang. Melainkan dibarengi juga dengan program-program alih profesi, pelatihan hingga keterampilan.

"Perusahaan dapat mengembangkan program-program tersebut melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mengembangkan program-program alih profesi ini," pungkasnya.