SuaraJogja.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengevaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah untuk menerapkan PTM 50 persen akibat makin banyaknya klaster penularan COVID-19 varian Omicron, termasuk di DIY.
Tercatat sudah muncul klaster penularan COVID-19 di empat sekolah di DIY. Dua sekolah di Slemanm satu sekolah di Kota Yogyakarta dan satu sekolah lain di Bantul.
"MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center-red) kami minta mengawal sekolah. Kita tinjau ulang [PTM] satu dua minggu supaya kita mundur ke belakang agar aman kedepan," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir disela penetapan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) di Yogyakarta, Kamis (03/02/2022).
Menurut Haedar, evaluasi PTM di sekolah Muhammadiyah ini diharapkan dapat menekan penularan Omicron yang makin masif di Indonesia. Apalagi diperkirakan tren kasus COVID-19 akan semakin meningkat pada pertengahan hingga akhir Februari 2022 mendatang.
Karenanya selain mengevaluasi PTM, Haedar menghimbau seluruh warga masyarakat Indonesia untuk mewaspadai penularan Omicron. Bila lengah, maka kekhawatiran gelombang ketiga pandemi akan benar-benar terjadi.
"Jika kita seluruh warga bangsa dan kelompok masyarakat tetap seksama, jaga prokes, waspada dan jangan lengah, maka insya Allah bisa mengatasi [pandemi]. Kita semua diharapkan untuk lebih hati-hati, seksama dan berpuasa dari berbagai kerumunan dan kegiatan yang masih bisa tunda," tandasnya.
Sementara Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, Agus Syamsudin mengungkapkan Muhammadiyah mensiagakan 86 rumah sakit dibawah Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia untuk menghadapi Omicron. Sekitar 3.000 tempat tidur pun disiapkan bagi pasien COVID-19.
"Kami akan meningkatkan kapasitas rumah sakit seperti tahun lalu [saat varian delta] bila terjadi [tren penularan yang tinggi] tapi mudah-mudahan tidak. Tapi jika terjadi, kita sedang mempersiapkan tempat tidur di rumah-rumah sakit muhammadiyah," jelasnya.
Sementara terkait akreditasi RS, Slamet Budiarto selalu Direktur PT Larsi Mentari Medika mengungkapkan saat ini ada sekitar 1.000 RS di Indonesia yang akan habis masa akreditasinya. Karena itu, LARSI akan melakukan survei kepada RS-RS yang membutuhkan perpanjangan akreditasi.
Baca Juga: Omicron Melonjak, Pemerintah Putuskan PTM Kembali Terbatas 50 Persen
"Kami menunggu kebijakan dari kementerian kesehatan untuk melakukan survei karena ada lebih dari seribu rumah sakit yang akan abis akreditasinya," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Pemuda Muhammadiyah Jatim Sebut Khofifah Layak Maju Pilpres 2024, Ini Pertimbangannya
-
Wow! Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat Diakui Pemerintah Negara Paman Sam
-
Puluhan Anak Ikut Sunatan Massal Pemuda Muhammadiyah Makassar
-
Harapan Kapolri Ke RS Muhammadiyah: Dapat Berkembang Dengan Faskes Berstandar Internasional
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
-
Whoosh Berpotensi Tembus Jogja, KCIC Ungkap Sejumlah PR yang Wajib Dipenuhi
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling
-
Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
-
Belum Ada Instruksi Pusat, Pemda DIY dan Pemkot Sudah Turunkan Foto Gibran