Diterpa Isu Kekerasan Seksual, Perdana Menteri Australia Scott Morrison Minta Maaf

SuaraJogja.id - Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Selasa (8/2) meminta maaf pada seorang staf politik yang mengatakan ia diperkosa di sebuah kantor kementerian setelah sebuah reviu menemukan bahwa separuh dari staf parlemen telah mengalami pelecehan, perundungan atau kekerasan seksual.

Permintaan maaf itu menandai awal yang terjal menuju tahun pemilihan bagi Morrison dan terjadi saat pengunjuk rasa antivaksinasi berkumpul di luar parlemen.

Selain itu, partai Konservatif yang mendukungnya menghadapi kecaman atas rancangan undang-undang (RUU) kebebasan beragama.

Pemilihan harus digelar pada Mei sehingga parlemen hanya punya sedikit hari kerja sebelum anggaran federal dicairkan pada Maret.

Baca Juga: Scott Morrison Buka Pintu bagi Novak Djokovic Tampil di Australia Open Tahun Depan

Kondisi itu kemungkinan akan mendorong dimulainya kampanye resmi.

Ketika parlemen mengawali tugas tahun ini pada Selasa, sebuah pernyataan dibacakan oleh ketua parlemen yang meminta maaf atas “sejarah yang tak bisa diterima terkait perundungan di tempat kerja, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja parlemen”.

Brittany Higgins tahun lalu mengumumkan rincian dugaan pemerkosaannya yang mendorong dilakukannya reviu.

Pada Selasa dia menyaksikan dari ruang duduk publik di parlemen saat seluruh pemimpin partai menjanjikan perubahan.

“Kami memohon maaf, saya memohon maaf kepada saudari Higgins atas hal buruk yang terjadi di sini,” kata Morrison seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/2/2022).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Australia Tembus 1 Juta, PM Scott Morrison Akan Lakukan Lockdown?

Dia menambahkan tempat yang seharusnya aman itu berubah menjadi mimpi buruk.

Integritas pribadi Morrison sudah diserang dengan kebocoran yang merusak, termasuk oleh Higgins, terkait pesan-pesan dari pemimpin negara bagian dan mitra koalisi, beberapa di antaranya mencap Morrison sebagai “pembohong”.

Jajak-jajak pendapat menunjukkan elektabilitas Morisson juga sudah diturunkan oleh pemilih terkait penanganannya terhadap pandemi COVID-19.

Pada Senin (7/2), pemerintah mengumumkan Australia akan membuka perbatasannya --setelah ditutup dua tahun-- bagi pelancong internasional pada 21 Februari 2022 untuk menggenjot bisnis dan pariwisata.

Tentara juga dikerahkan untuk membantu panti-panti wreda yang mengalami kekurangan staf di tengah wabah COVID.

Jajak pendapat Guardian Essential pada Selasa pagi menunjukkan kenaikan pemilih yang menilai baik penanganan pandemi Morrison menjadi 40 persen dari 35 persen pada dua pekan lalu, tetapi koalisinya masih tertinggal jauh dari oposisi, Partai Buruh.

Perubahan kontroversial pada undang-undang diskriminasi agama yang berusaha menyeimbangkan antara kebebasan beragama dengan perlindungan kaum LGBT menjadi salah satu RUU yang akan digodok sebelum pemilihan.

Yang menjadi sorotan adalah apakah pemerintah sudah cukup bertindak dalam melindungi pelajar di sekolah agama dari diskriminasi berdasarkan identitas gender, di mana beberapa anggota moderat dari partai Liberal di kubu Morrison mengancam untuk memberikan suara yang menentang RUU tersebut.

Mantan perenang Olimpiade Ian Thorpe adalah salah satu di antara mereka yang melobi terkait RUU itu di parlemen pada Selasa. Dia mengatakan RUU itu tidak melindungi pelajar transgender sebagai kelompok paling terpinggirkan di negara itu.

“RUU itu menjadi diskriminasi yang didukung negara,” ujarnya.

Morrison mengatakan kepada wartawan bahwa banyak orang yang sudah bermigrasi ke Australia untuk melarikan diri dari diskriminasi berdasarkan agama dan dia sudah berjanji sebelum pemilihan lalu untuk mengesahkan undang-undang itu guna memastikan kebebasan mereka.

“Bagi banyak warga Australia, kepercayaan dan agama mereka adalah budaya mereka,” katanya.