SuaraJogja.id - India memanggil duta besar Korea Selatan dan menyampaikan rasa tidak senang pada unggahan di media sosial dari mitra Hyundai Motor di Pakistan tentang wilayah sengketa Kashmir, kata kementerian luar negeri India, Selasa.
Para menlu India dan Korsel juga berbicara via telepon ketika produsen otomotif itu mendapat kecaman di India dari para pelanggan yang dibuat berang oleh komentar yang menunjukkan solidaritas pada masyarakat Kashmir.
Menlu Korea Selatan Chung Eui-yong mengungkapkan penyesalannya selama berbicara dengan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar, kata juru bicara kemenlu India.
India dan seterunya, Pakistan, menguasai daerah-daerah di Kashmir tapi keduanya saling mendaku (mengklaim) secara penuh wilayah di Himalaya itu.
Sengketa itu meletus pada Minggu, sehari setelah Pakistan merayakan Hari Solidaritas Kashmir.
Unggahan-unggahan dari mitra Hyundai, Nishat Group, muncul di Twitter, Facebook dan Instagram yang memperingati apa yang disebutnya sebagai pengorbanan rakyat Kashmir dalam memperjuangkan nasib sendiri.
India menuding Pakistan mendukung pemberontakan bersenjata pada 1990 melawan New Delhi di wilayah Kashmir yang dikuasai India.
Pakistan membantah tudingan itu dan mengatakan mereka hanya memberikan dukungan diplomatik dan moral bagi rakyat Kashmir.
Kemenlu India memanggil dubes Korsel untuk menyampaikan protes pemerintahnya terhadap unggahan-unggahan itu, kata juru bicara kemenlu India Arindam Bagchi.
"Perasaan pemerintah yang sangat tidak senang pada unggahan media sosial oleh Hyundai Pakistan telah disampaikan kepadanya," kata dia.
Baca Juga: Curhat Perempuan Kashmir Memintal Benang Demi Berjuang Hidup
"Digarisbawahi bahwa masalah ini menyangkut integritas teritorial India yang tidak bisa dikompromikan. Kami berharap pihak perusahaan mengambil tindakan yang pantas untuk mengatasi persoalan ini dengan tepat."
Sebelumnya pada Selasa Hyundai mengeluarkan pernyataan berisi penyesalan yang mendalam terhadap tindakan yang melukai rakyat India oleh cuitan "tidak resmi" dari akun mitra Pakistan mereka.
"Sebagai kebijakan perusahaan, Hyundai Motor Company tidak membuat komentar pada isu-isu politik atau agama di wilayah mana pun," kata Hyundai di Twitter.
Nishat Group, konglomerat bisnis terbesar Pakistan, tidak membalas permintaan dari Reuters untuk berkomentar.
Penjualan mobil Hyundai adalah yang terbesar kedua di India setelah Maruti Suzuki.
Ratusan orang di media sosial menuntut perusahaan itu meminta maaf karena tidak sensitif terhadap kepentingan India. Beberapa dari mereka mengatakan sedang membatalkan pesanan mobil.
Berita Terkait
-
5 Fakta Lata Mangeshkar, Penyanyi Legendaris India yang Ngetop Sampai Indonesia
-
4 Fakta Lata Mangeshkar yang Meninggal Dunia, Jadi Hari Berkabung Nasional India
-
Penyanyi Legendaris India Lata Mangeshkar Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Usia 92
-
Bagaimana Netflix Mengubah Industri Film Bollywood di India
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
Terkini
-
Skandal Internet Sleman: Kejati DIY segera Umumkan Calon Tersangka Korupsi!
-
Mensos Tegaskan Tiga Dosa Besar di Sekolah Rakyat, Siapkan Pengawasan Ketat
-
Dinamika Mengejutkan di Sekolah Rakyat: Dari Rindu Rumah Hingga Rehabilitasi Kecanduan Rokok
-
Proyek Tol Jogja-Solo Sentuh Ring Road Kronggahan, Bagaimana Dampaknya ke Lalu Lintas?
-
Bansos Kulon Progo Bocor? Modus Judi Online Terungkap, NIK Penerima Disalahgunakan