Rapat Kabinet Thailand dengan PM Prayuth Diwarnai Aksi Boikot Tujuh Menteri

SuaraJogja.id - Rapat kabinet Thailand yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha diboikot oleh tujuh menterinya pada Selasa.

Aksi tersebut menjadi pertanda baru tentang perselisihan yang memanas dalam tubuh koalisi 18 partai pimpinan mantan kepala staf angkatan darat itu.

Ketidakhadiran para menteri dari Partai Bhumjaithai, anggota koalisi terbesar kedua, menjadi insiden kedua yang mempermalukan Prayuth. Bulan lalu partai Prayuth, Palang Pracharat, terpaksa mengusir sebuah faksi yang menguasai 21 kursi parlemen karena dianggap telah menyulut perpecahan.

Boikot tersebut dilakukan sebagai protes atas rencana pemerintah yang akan memperpanjang konsesi BTS Group Holdings untuk mengoperasikan kereta layang Green Line di Bangkok.

Baca Juga: Emosi, Wartawan Disemprot Cairan Hand Sanitizer Perdana Menteri Thailand

Rencana itu dinilai sejumlah menteri akan menaikkan tarif jasa angkutan tersebut.

Perpanjangan konsesi itu didukung oleh sebuah partai lain dalam koalisi Prayuth.

Belum jelas apa dampak dari ketidakhadiran para menteri itu terhadap jalannya pemerintahan. Prayuth menolak berbicara kepada awak media usia rapat kabinet tersebut.

Namun, penentangan terang-terangan terhadap Prayuth menggarisbawahi kekacauan dalam tubuh koalisi menjelang 12 bulan terakhir pemerintahan mereka, kata peneliti politik Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phakdeewanich.

"Tawar menawar kekuasaan menjadi lebih terbuka di antara faksi-faksi pemerintah, masing-masing ingin menaikkan taruhannya saat pemilu semakin dekat," kata Titipol.

Baca Juga: Militer Ambil Alih Posisi Perdana Menteri Thailand

Pemerintah juga bersusah payah memobilisasi anggota parlemen untuk mengesahkan legislasi.

Sidang DPR pada tahun ini telah dibatalkan empat kali karena kuorum tidak terpenuhi, dibandingkan delapan kali pada 2021 dan sekali pada 2020.

Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan kabinet pada Selasa memutuskan untuk mengembalikan proposal kereta layang ke menteri dalam negeri untuk dikonsultasikan dengan badan-badan lain yang menentangnya.