SuaraJogja.id - Kementerian Luar Negeri memastikan kondisi 145 WNI yang berada di Ukraina aman dan sehat, di tengah meningkatnya ketegangan antara negara tersebut dengan Rusia.
“Terkait dengan situasi di Ukraina, dapat kami sampaikan bahwa kondisi di Ukraina berdasarkan laporan dari KBRI Kiev saat ini aman dan dalam kondisi normal,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha dalam pengarahan media secara daring seperti dikutip dari Antara, Kamis (10/2/2022).
KBRI juga telah membangun komunikasi melalui grup aplikasi pesan WhatsApp dengan para WNI yang mayoritas tinggal di wilayah Kiev dan Odesa, serta sebagian wilayah lain di Ukraina.
Lebih lanjut Judha menjelaskan bahwa Kemlu bekerja sama dengan KBRI Kiev, KBRI Warsawa, KBRI Moskow, serta sejumlah kementerian terkait di dalam negeri telah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi situasi di Ukraina.
Baca Juga: Berharap Akhiri Krisis, Paus Fransiskus Dukung Dialog antara Ukraina dengan Rusia
Sesuai Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri, langkah-langkah kontingensi yang disiapkan meliputi penetapan beberapa status mulai dari darurat 1 sampai 3 di mana masing-masing status terdapat parameter untuk melakukan tindakan baik oleh KBRI maupun oleh Pemerintah Pusat.
“Rencana kontingensi merupakan prosedur operasi standar yang dimiliki seluruh perwakilan untuk wajib memiliki perencanaan (jika menghadapi keadaan darurat). Jadi kami sampaikan situasi (di Ukraina) masih normal dan aman, namun sesuai SOP kami juga harus membangun sebuah urgensi untuk mengantisipasi berbagai macam situasi yang mungkin terjadi,” tutur Judha.
Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali meningkat ketika Moskow menempatkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina.
Langkah ini dikhawatirkan sebagai upaya Rusia untuk menginvasi Ukraina, yang kemudian memicu respon keras termasuk ancaman sanksi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Rusia membantah anggapan tersebut tetapi mengancam akan mengambil tindakan militer kecuali tuntutannya soal jaminan keamanan dipenuhi oleh Barat.
Baca Juga: Kenaikan Inflasi Hingga Ketegangan Rusia-Ukraina Bikin Investor Berburu Emas
Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menuntut perubahan dalam pengaturan keamanan di Eropa, termasuk janji bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak akan pernah mengakui Ukraina, bahwa rudal tidak akan pernah dikerahkan ke dekat perbatasan Rusia, dan bahwa aliansi Barat itu akan mengurangi infrastruktur militer mereka.
Berita Terkait
-
Unjuk Kekuatan, Putin Klaim Rusia Punya Senjata Tak Tertandingi oleh Negara Manapun
-
Putin Tunjukkan Kekuatan Militer Rusia, Uji Rudal Baru dan Ancaman Balas Dendam
-
Tangan Vladimir Putin Tampak Membeku saat Pidato, Beragam Spekulasi Mengenai Kondisi Kesehatannya Jadi Perbincangan
-
Peringatan Keras dari Dubes Ukrana Valeriy Zaluzhny: Perang Dunia Ketiga Telah Dimulai!
-
Pejabat Korea Selatan Tuding Rusia Pasok Rudal ke Korea Utara sebagai Imbalan Pengiriman Pasukan ke Ukraina
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi
-
Fadli Zon: Indonesia Tak Boleh Lengah Usai Reog, Kebaya, dan Kolintang Diakui UNESCO
-
Dukung Pemberdayaan Disabilitas, BRI Hadir di OPPO Run 2024