Santer Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Politik UGM: Tidak Masuk Akal Hanya Akan Buat Gaduh

SuaraJogja.id - Wacana penundaan 2024 tengah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu belakangan. Pro kontra tentang usulan tersebut pun bermunculan dari berbagai tokoh dan lapisan elemen masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut pakar politik UGM Wawan Masudi mengatakan bahwa setidaknya ada dua alasan yang membuat wacana penundaan pemilu itu menjadi tidak masuk akal. Pertama tidak ada situasi mendesak yang memerlukan pemilu itu ditunda. 

"Untuk pendapat saya nggak masuk akal ya pemilu ditunda. Karena satu tidak ada situasi yang betul-betul mendesak," kata Wawan saat dihubungi awak media, Selasa (1/3/2022).

Kedua, kata Dekan Fisipol UGM tersebut, para pemimpin partai politik (parpol) sudah seharusnya memahami bahwa ukuran dasar dari demokrasi yang prosedural adalah diselenggarakannya pemilu secara rutin. 

Baca Juga: Pakar UGM Sebut Kemunculan Berbagai Wujud dan Penyebutan Lelembut di Indonesia Dipengaruhi Faktor Kebudayaan

"Jadi lebih baik semua orang berkomitmen pada itu karena ini akan terkait dengan kepercayaan rakyat terhadap sistem yang kita bangun," ungkapnya. 

Ia menyebut bahwa wacana itu hanya sebatas aspirasi politik saja. Sebab jika melihat kembali komitmen awal maka pergantian kepemimpinan secara rutin ini adalah salah satu pilar untuk menjaga dan mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. 

Kemudian masih ada pula legitimasi lembaga-lembaga perwakilan yang dilakukan secara rutin oleh rakyat. Sehingga usulan penundaan pemilu semakin menjadi tidak masuk akal.

"Saya kira usulan tersebut (penundaan pemilu) tidak masuk akal dan kontraproduktif terhadap perkembangan dan pembangunan demokrasi yang kita lakukan sejauh ini," ucapnya.

Para politisi dan elit politik diminta untuk tidak seenaknya memutuskan penunandaan pemilu nanti. Disampaikan Wawan, mereka perlu tahu bahwa negara ini dimiliki banyak pihak. 

Baca Juga: Tak Melulu Gaib, Pakar UGM Beberkan Hubungan Sesajen dengan Ekosistem Alam

"Jadi mereka tidak boleh juga berpikir seolah-olah bahwa semua bisa mereka tentukan sendiri. Mereka harus belajar dari sejarah. Kalau melakukan, mengusulkan sesuatu tanpa memperhatikan apa yang menjadi semacam aspirasi publik ya justru akan kontraproduktif kan," urainya.