Prevalensi Stunting Masih Mencapai 16 Persen, Pemkab Bantul Gelontorkan Rp50 Juta untuk Tiap Padukuhan

SuaraJogja.id - Prevalensi kasus stunting di Kabupaten Bantul sampai saat ini mencapai 16 persen. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berkomitmen untuk menekan jumlah tersebut hingga 14 persen. 

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp46,5 miliar untuk penanggulangan stunting. Dana tersebut lantas diberikan ke 933 padukuhan yang ada di Bumi Projotamansari. 

"Jumlah posyandunya juga ada 933 dan kami beri anggaran Rp50 juta di padukuhan-padukuhan tersebut," jelasnya, Jumat (11/3/2022).  

Adapun cara penanggulangan stunting yakni memberdayakan posyandu-posyandu di padukuhan. Petugas posyandu harus tahu secara pasti berapa orang yang hamil dan berisiko di wilayahnya.  

Baca Juga: 13 Daerah di Sumut Miliki Angka Stunting di Atas 30 Persen

"Kemudian dikoordinasikan dengan pihak puskesmas karena datanya sudah ada," paparnya. 

Halim menyatakan bahwa petugas posyandu harus mendampingi warga desa yang tidak berpendidikan tinggi. Biasanya mereka kurang memahami perihal merawat kandungannya. 

"Untuk itu butuh bantuan dan panduan dari tenaga posyandu yang berada di padukuhan itu," ujarnya. 

Terlebih dengan adanya program pemantauan pemeriksaan tiga bulan sebelum menikah, diharapkan bisa mendukung pemkab untuk sosialisasi tentang dampak stunting. Posyandu punya peran untuk turut mensosialisasikan

"Cara baru yang hari ini diluncurkan yaitu pemantauan pemeriksaan tiga bulan sebelum pernikahan. Saya kira dengan dukungan posyandu itu, sosialisasi bisa dilakukan secara cepat dan masif di seluruh Bantul," katanya. 

Baca Juga: Musa Rajekshah Optimis Kasus Stunting di Sumut Turun 14 Persen di 2024

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menambahkan, dengan cara baru ini akan melibatkan 1.200 tim pendamping keluarga (TPK) dari BKKBN di Bumi Projotamansari. TPK terdiri dari tiga unsur yaitu kader KB, PKK, dan bidan/petugas kesehatan yang diberikan tugas untuk memberikan informasi, edukasi, dan konseling secara virtual atau tatap muka kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat.