Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Rahmat jiwandono
Jum'at, 11 Maret 2022 | 14:43 WIB
Menag Yaqut Cholil Qoumas kala memberikan sambutan dalam Launching Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam 3 Bulan Terakhir Pranikah untuk Mencegah Stunting di Pendopo Parasamya Bantul, Jumat (11/3/2022). [Rahmat Jiwandono / SuaraJogja.id]

SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Pada 2021 lalu statistik stunting di Indonesia berada di angka 24,4 persen.

Sebagai informasi, stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

Untuk bisa mencapai target tersebut dibutuhkan peran Kementerian Agama (Kemenag) kaitannya dengan sosialisasi dampak stunting kepada calon pasangan yang akan menikah.

Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa pihaknya juga diberi tugas untuk ikut menekan kasus stunting di Indonesia. Sehingga bimbingan yang diberikan oleh Kemenag tidak hanya tentang menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Baca Juga: PTM Semua Jenjang di DIY Dihentikan Imbas PPKM Level 4, Ini Kata Bupati Bantul

"Namun kami concern dengan isu-isu kesehatan sebelum calon pasangan pengantin menikah," ujar Yaqut di sela-sela Launching Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam 3 Bulan Terakhir Pranikah untuk Mencegah Stunting di Pendopo Parasamya Bantul, Jumat (11/3/2022).

Menurutnya, ketahanan keluarga merupakan salah satu pondasi bernegara. Dengan demikian, apabila kasus stunting tidak ditekan maka generasi yang akan datang akan tumbuh pendek dan secara intelektual juga terbatas.

"Sehingga mereka tidak mampu berkompetisi. Kami ingin generasi ke depan bangsa ini generasi yang bisa berkompetisi bukan hanya di dalam negeri tapi juga secara global. Oleh karena itu, keluarga jadi palang pintu utama," tuturnya.

Dia juga menyoroti perkawinan yang tidak direncanakan, dalam hal ini konteksnya ialah orang yang dijodohkan. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk merencanakan pengecekan kesehatan sebelum menikah.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih (tengah) mendampingi Menag Yaqut Cholil Qoumas serta Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (SuaraJogja.id/Rahmat Jiwandono)

"Masih banyak perkawinan yang tanpa direncanakan (perjodohan) oleh pasangan pengantin. Ini harus ada jawabannya," ujarnya.

Baca Juga: Sekolah di DIY Akan Kembali ke PJJ, Ini Upaya Disdikpora Bantul Agar Tak Terjadi Learning Loss

Untuk itu, Kemenag bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menangani stunting. Harapannya kerjasama ini dapat diteruskan hingga ke tingkat Dinas Kesehatan (Dinkes) masing-masing daerah.

"Kami berharap ini bisa diikuti oleh daerah lain, bagaimana pelibatan Dinkes dan puskesmas bisa berjalan baik sehingga apa yang diharapkan atas penanganan stunting bisa diselesaikan sebagaimana target yang diberikan," katanya.

Jawatannya juga akan melibatkan penyuluh agama yang jumlahnya kurang lebih ada 55 ribu. Mereka akan diberdayakan untuk bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan masalah stunting.
 
"Kami juga akan melibatkan penyuluh agama sebanyak 55 ribu, ini bisa diberdayakan sebab isu stunting ini sudah kami adopsi. Ini jadi pekerjaan kami semua," tambahnya.

Load More