SuaraJogja.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggencarkan konversi bahan bakar fosil ke listrik. Salah satu sektor yang tidak lepas dari konversi itu adalah kompor gas menjadi kompor listrik.
Lantas jika memang konversi kompor gas ke listrik itu sudah dapat dilakukan secara masif apakah nantinya juga akan ada subsidi bagi masyarakat? Sebagai mana dulu yang diberikan saat konversi minyak tanah ke gas.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini tengah merancang kemungkinan subsidi tersebut. Walaupun memang untuk saat ini sasaran untuk kompor listrik masih masyarakat menengah ke atas.
"Ya nanti itu sedang dirancang oleh PLN ya (kemungkinan subsidi kompor listrik). Entah kompornya yang dibantu ya. Nah yang penting memang mungkin kita masuk ke segmen yang memang segmen ini dulu menengah ke atas," kata Arifin kepada awak media di Hotel Sheraton Mustika, Kamis (24/3/2022).
Lebih lanjut, Arifin menjelaskan pemilihan sasaran masyarakat menengah ke atas bukan tanpa alasan. Mengingat pemakaian listrik yang dimungkinkan juga akan tinggi pula akibat konversi tersebut.
"Ya kan untuk bisa mendemonstrasikan karena memang pemakaian listriknya pasti akan lebih tinggi. Nah tadi saya sudah bilang Pak Dirut (PLN) bagaimana ya kita punya demand kemudian kita bisa menunggu teknologi yang memang memanfaatkan teknologi yang lebih kompetitif," ungkapnya.
Nantinya, kata Arifin, pemerintah akan melihat lagi secara keseluruhan sektor-sektor mana saja yang memang layak mendapatkan bantuan. Walaupun memang bantuan yang dimaksudkan pun tidak selalu harus berbentuk subsidi.
"Kemudian secara keseluruhan itu dilihat sektor mana yang memang nanti memang harus mendapatkan bantuan. Untuk yang bisa lebih ya segmen ke bawah itu bisa nggak dibantu dengan balancing cost di PLN. Kita jangan bicara subsidi dulu," tuturnya.
Terkait kemungkinan peralihan subsidi sendiri, Arifin menyebut masih akan melihat lebih jauh ke depan menyesuaikan kondisi yang ada.
Baca Juga: Hasil Studi BMW Group Asia: 8 dari 10 Pengemudi Indonesia Pilih Mobil Listrik
"Nah itu juga (peralihan subsidi) kita lihat juga dari LPG. Entah LPG nanti kan bisa juga dengan jaringan gas (jargas),"
Disinggung mengenai pelaksanaan subsidi LPG 3 kilogram secara tertutup, diakui Arifin hingga saat ini masih terkendala data-data yang dibutuhkan.
"Ini memang sedang dirampungkan data-datanya. Memang masalah kita didatanya. Kita akui harus kita sempurnakan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Dapat Hemat Bahan Bakar Fosil, Kementerian ESDM Targetkan Konversi 120 Juta Motor BBM ke Motor Listrik
-
Kurangi Emisi di Indonesia, Kementerian ESDM Dorong Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik
-
Sesuaikan Harga Minyak Internasional, Menteri ESDM Sebut Belum Akan Naikkan Harga Pertamax
-
Kepala Disnaker ESDM dan Ketua DPRD Bali Respons Kasus Penipuan Yang Timpa Calon PMI, Ini Pesannya
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
Terkini
-
Tegas! 17 SPPG di DIY Ditutup, Buntut Kasus Keracunan hingga Masalah Izin
-
BRI Jadi Andalan Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Beri Apresiasi atas Penyaluran KUR Perumahan
-
Puluhan Tangki Tiap Musim Kemarau Tak Selesaikan Masalah, Warga Kemesu Minta Pencarian Sumber Air
-
Ramai Wisatawan Dipalak Saat Foto di Plang Malioboro, UPT Tertibkan Fotografer
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas