SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman mencatat ada 62 Sekolah Dasar (SD) Negeri yang kekurangan siswa pada Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) 2025 tahun ajaran 2025/2026.
Puluhan SD Negeri di Bumi Sembada itu hanya tercatat mendapat kurang dari 10 siswa.
"Dari 374 SD Negeri itu, setelah proses SPMB dan daftar ulang dengan jalur yang ada, itu ada 62 SD Negeri yang penerimaan murid di bawah 10," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman, Sri Adi Marsanto dikutip Minggu (13/7/2025).
Menurut Sri Adi, ada dua penyebab utama yang membuat sejumlah SD Negeri sepi peminat.
Pertama, meningkatnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan swasta yang dianggap memiliki kualitas lebih baik.
"Sebabnya apa, pertama kecenderungan orang tua atau wali murid menyekolahkan anak untuk jenjang TK atau PAUD dan SD itu lebih tinggi ke swasta," ujarnya.
Dia tidak menampik bahwa sebagian orang tua memilih sekolah swasta sebab dianggap unggul dalam segi manajemen dan kualitas guru.
"Ya bisa jadi dari segi quality itu di bawahnya, kalau sekolah swasta di bawah yayasan yang kuat otomatis manajemen bagus, kompetensi guru dan lainnya," ucapnya.
Selain itu, faktor kedua tak lepas dari rendahnya populasi anak usia masuk sekolah dasar di beberapa wilayah.
Baca Juga: Nasib Transmigran Sleman di Ujung Tanduk? Pemkab Sleman Kembali Datangi Konawe Selatan
"Bisa jadi masyarakat di situ khususnya siswa yang berusia sekolah SD itu sedikit. Mungkin SD 3-4 atau di bawah balita misalkan," imbuhnya.
Ditegaskan Sri Adi, Disdik Sleman tak tinggal diam terkait persoalan ini. Pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar SD Negeri tetap diminati masyarakat.
Peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, hingga perbaikan sarana prasarana menjadi beberapa poin yang penting untuk dijadikan evaluasi.
"Memperbaiki kualitas dari sisi tenaga pendidik, kependidikannya, guru, kepala sekolah, manajemen harus bagus. Kepala sekolah berperan untuk ini seperti sebuah usaha, promosi bagus, kualitas bagus, pasti didatangi orang," tuturnya.
Terkait peningkatan kompetensi dan kapasitas guru, kata Sri Adi, hal itu sudah rutin dilakukan. Baik melalui pelatihan, sosialisasi, serta forum diskusi.
"Kembali lagi kalau keinginan orang tua ke swasta ya apa boleh buat," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Es Jeruk di Malioboro Rp20 Ribu Viral, Hasto Bakal Turunkan Satpol PP
-
BPPD DIY Dorong Yogyakarta Jadi Destinasi Cultural Wellness Berkelanjutan Lewat Festival 2026
-
Gandung Pardiman Meninggal Dunia di RS Panti Rapih, Dimakamkan di Ponjong
-
BRI Terus Lakukan Buyback Saham, Fundamental Perseroan Jadi Penopang Pertumbuhan
-
JPW Desak Ketegasan Polda DIY Tindak Parkir Liar Selama Operasi Patuh Progo 2026