Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Biodiesel B30, Pemerintah Justru Rencanakan Kenaikan

SuaraJogja.id - Pemerintah dikabarkan bakal memangkas campuran biodiesel 30 persen (B30) beberapa waktu lalu. Hal itu menyusul melonjakkan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada rencana untuk melakukan penurunan campuran biodiesel. 

"Jadi sudah dapat informasi dari Menko Airlangga bahwa tidak ada rencana penurunan campuran biodiesel. Tadi siang juga pada waktu wawancara dengan Pak Menteri ESDM sudah dikatakan bahwa tidak ada rencana (penurunan campuran)," ujar Paulus kepada awak media pada acara 3rd Palm Biodiesel Conference di Hotel Sheraton Mustika, Kamis (24/3/2022).

Malah, kata Paulus, campuran biodiesel itu akan ditingkatkan lagi. Kendati memang belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Dorong Transisi Energi, Kementerian ESDM Ungkap Tiga Isu Utama yang Perlu Diselesaikan

Sebab masih ada beberapa uji penelitian di laboratorium mengenai penambahan campuran biodiesel itu ke prosentase yang lebih tinggi. Terkhusus nantinya terkait dengan pemanfaatan campuran biodiesel itu sendiri.

"Kita malah merencanakan untuk menaikkan. Meskipun saat ini sedang dilakukan uji lab," imbuhnya.

Disampaikan Paulus, selain uji laboratorium pihaknya juga tengah menunggu kesepakatan yang terjalin antara setiap stakeholder terkait. Mulai dari Pertamina, ESDM, PT Migas, ITB hingga Gaikindo sebagai pemilik kendaraan. 

"Kalau sudah sepakat dapat melakukan uji jarak 50 ribu km. Itu tidak mudah, biasanya 6 sampai 7 bulan. Nanti setiap 10 ribu km kita cek semua itu engine-nya dari ujung sampai ujung dicek semuanya di lab. Sehingga memang lama. Kita sedang mengupayakan itu," paparnya.

"Jadi tidak ada rencana dari pemerintah untuk menurunkan campuran (B30) saat ini, sudah ada konfirmasi," imbuhnya. 

Baca Juga: Pantau Perkembangan Konflik Geopolitik Rusia-Ukraina, Menteri ESDM Terkait Harga Pertamax: Kita Lihat Semester II

Dalam kesempatan ini Paulus menilai bahwa rangkaian acara Energy Transitions Working Group (ETWG) 1 Presidensi G20 merupakan sebuah momentum emas. Untuk kemudian dapat terciptanya kolaborasi di antara negara-negara produsen sawit. 

Sehingga pemanfaatan biodiesel yang khususnya berbasis sawit kemudian akan bisa lebih berkelanjutan. Mengingat beberapa negara juga hadir dalam pertemuan kali ini, di antaranya ada Thailand, Malaysia hingga Kolombia. 

Sejumlah negara tersebut, kata Paulus juga telah berkomitmen dalam hal ini secara inklusif agar bisa melakukan percepatan atau akselerasi terhadap transisi energi bersih yang itu melalui biofuel.

"Biodiesel sendiri sebagai transisi energi mengingat perannya dalam dekarboniasasi sektor transportasi," tandasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa pemerintah dimita segera menurunkan program biodiesel B30 ke B20. Hal ini dilakukan karena menurut Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), kebijakan itu menghabiskan bahan baku minyak goreng.

Disampaikan oleh Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, keputusan pemerintah untuk menaikan pungutan dana sawit adalah kesalahan yang berulang kali terjadi tanpa perbaikan.

Padahal, ujar dia, selama ini banyak petani yang mengeluhkan harga TBS terdampak pungutan dana Sawit. Masalah kelangkaan minyak goreng, petani sawit jadi korban. 

"Karena itu, masalah ini bisa di atasi jika program B30 dikurangi menjadi B20. Ini adalah solusi untuk masalah bahan baku, karena bahan baku habis disedot untuk Program Biodiesel. Selain itu, program peremajaan sawit harus dimudahkan, agar peningkatan produktivitas petani lebih baik. Selama ini, terlalu birokratis dan menyulitkan petani sawit untuk mengakses dana peremajaan sawit. Kami melihat, ada strategi dibelakang layar oleh pelaku usaha besar untuk membuka lahan baru secara luas, untuk mengatasi masalah minyak goreng," kata Darto di Jakarta, Senin (21/3/2022).