Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DIY Turun ke Simpang Tiga UIN, Tolak Penundaan Pemilu 2024

SuaraJogja.id - Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY melangsungkan aksi unjuk rasa di simpang tiga UIN, Caturtunggal, Depok, Sleman, Selasa (12/4/2022) siang. Sejumlah tuntutan dilayangkan dalam aksi kali ini, mulai dari penolakan penundaan pemilu hingga kenaikan BBM.

Pantauan SuaraJogja.id di Simpang Tiga UIN, massa mulai datang ke lokasi pukul 14.55 WIB. Massa yang datang dari arah utara langsung menuju ke tengah jalan untuk membentuk formasi lingkaran besar.

Ratusan massa tersebut membawa sejumlah atribut. Mulai dari tulisan-tulisan berisi tuntutan kepada pemerintah hingga pengeras suara yang digunakan untuk berorasi. Sejumlah perwakilan silih berganti mengisi orasi di tengah jalan tersebut.

"Jadi massa hari ini adalah aksi dari pada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia DIY. Kalau kita sadar bahwa kita juga tersentuh hatinya untuk bagaimana membela penindasan yang hari ini terjadi di negara rezim yang pengen meneruskan kekuasaannya," kata Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DIY Sayid Habiburokhman, ditemui di lokasi unjuk rasa, Selasa (12/4/2022).

Sayid menilai bahwa saat ini negara sedang tidak baik-baik saja. Terlebih dengan banyaknya wacana yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Mulai dari wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga wacana amandemen yang juga kembali terdengar. Kondisi tersebut dianggap sebagai nafsu para penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaannya.

"Kita tahu bahwa amandemen adalah bentuk pengkhianatan terhadap orde yang dulu ketika mahasiswa bersatu untuk menduduki gedung DPR untuk menuntaskan orde baru. Hari ini mahasiswa kita menuntut bahwa kita menolak amandemen undang-undang 1945, kita juga menolak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, menolak IKN dan menolak dan menuntas reformasi agraria yang ada di Indonesia," tegasnya.

Ditanya terkait pernyataan Jokowi yang menyebut tidak akan ada penundaan Pemilu, kata Sayid, hal itu tidak menahan bola liar wacana-wacana tadi untuk muncul.

"Ya ketika 2019 presiden mengatakan bahwa mukanya tertampar, tertampar dan segala macamnya, kemarin Presiden mengatakan bahwa presiden akan taat terhadap konstitusi, kita tahu kalau hari ini adalah hari pelantikan KPU dan Bawaslu tapi wacana amandemen ini lahir datang dari para politisi, para ketua partai," jelasnya.

Baca Juga: Pacaran dengan Anggota TNI, Viral Video Mahasiswi Beberkan Percakapan Jelang Ikut Demo

"Artinya para pemimpin yang ada di DPR, bahwa kita suarakan bahwa kita menolak akan adanya amandemen undang-undang 1945," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, ia meminta presiden dan jajarannya untuk menuntaskan dan menegakkan demokrasi di Indonesia.

"Maka dari itu kita juga ingin menegaskan sekali lagi kepada Presiden, menteri-menteri, para DPR, para politisi, bahwa demokrasi harus dituntaskan, harus diwujudkan sebenar-benarnya demokrasi," ujarnya.

Disebutkan, Sayid setidaknya ada 300 hingga 500 massa yang terlibat dalam aksi kali ini. Namun ia menyatakan bahwa aksi kali ini bukan yang terakhir, terlebih saat berbagai tuntutan yang dilayangkan belum didengar oleh pemerintah.

"Kita tahu bahwa tuntutan kita sampai tuntas, ketika nanti tuntutan kita belum didengar oleh para pemimpin di seberang sana, kita akan bawa massa aksi yang lebih banyak lagi," pungkasnya.

Hingga pukul 16.40 WIB, massa kembali merapatkan barisan untuk membacakan pernyataan sikap. Pukul 16.50 massa mulai berangsur-angsur membubarkan diri meninggalkan simpang tiga UIN.