SuaraJogja.id - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015 Profesor KH Muhammad Din Syamsuddin jadi penceramah tarawih di Masjid Kampus UGM pada Selasa (12/4/2022). Tema ceramah yang disampaikan yaitu Mengembangkan Toleransi Membangun Indonesia Maju.
Dalam ceramahnya, Din menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk baik dari agama, suku, ras, hingga golongan. Kemajemukan ini bak pisau bermata dua apabila tidak dikelola dengan baik.
"Kemajemukan yang dimiliki Indonesia bisa menjadi peluang tapi sekaligus bisa menjadi ancaman yang membawa perpecahan," ucapnya.
Kemajemukan bisa menjadi perpecahan, sambungnya, kalau muncul sektarianisme. Ini akan menjadi faktor kelemahan yang bisa berujung pada perpecahan bangsa.
"Kalau muncul sebuah sektarianisme bisa berujung pada perpecahan di tengah masyarakat," katanya.
Untuk itu, kemajemukan harus dirawat dan dikelola sebaik mungkin agar jadi kekuatan untuk memajukan bangsa.
"Modal sosial bangsa untuk bisa terus eksis dan merajut kemajemukan yang ada ini. Susah diamalkan tapi mudah dikatakan," ungkap dia.
Ia menyatakan kemajemukan tersebut selama ini hanya selalu diungkapkan dalam slogan pancasila dan kebhinnekaan. Menurutnya, ungkapan seperti itu adalah sebuah ekspresi yang bersifat eksklusif.
"Oleh karena itu tidak bisa diklaim sepihak (yang mengaku paling Pancasila) tapi harus dihayati betul oleh individu, umat beragama, kelompok kesukuan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah," terangnya.
Dia menekankan, yang paling bertanggung jawab tentang kemajemukan ialah pemerintah. Alasannya karena pemerintah mendapat mandat dari rakyat.
"Maka isi sila keempat maknanya sangat dalam tapi ini justru yang diabaikan," katanya.
Sila keempat, ujarnya, padat isi perihal Keislaman di mana terdapat kata rakyat. Dijelaskannya bahwa rakyat merupakan serapan dari Bahasa Arab yakni ro'iyah yang berarti kepemimpinan.
"Maka rakyat hakekatnya pemimpin tertinggi daripada penguasa, maka harus ada keseimbangan. Hubungannya paling tidak ada dimensi cinta, penguasa harus mencintai rakyatnya, tanggung jawab, dan
tidak boleh menelantarkan rakyatnya. Itulah dimensi relasi rakyat dan penguasa," paparnya.
Dengan begitu, pemerintah harus berada di atas semua golongan serta jadi pemersatu dalam keragaman.
"Sekali saja (pemerintah) berpihak kepada kelompok tertentu, di situlah akan terjadi ketidakseimbangan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, Viral Rombongan Supermoto Masuk Tol
-
Selain Amien Rais, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin Kembali ke Gelanggang Politik, Kini Gabung Partai Pelita
-
Ungkap Akan Ada Purnawirawan TNI-Polri Gabung Partai Pelita, Din Syamsuddin: Rata-rata Jenderal
-
Partai Pelita Resmi Dideklarasikan, Din Syamsuddin Disebut Jabat Ketua MPP
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Unik! Malioboro Turunkan Tokoh 'Edan-edanan' untuk Tertibkan Perokok Bandel secara Humanis
-
BRI Sediakan Kemudahan dalam Menerima dan Mengelola Kiriman Dana untuk Keluarga PMI
-
Ekonom UGM Wanti-wanti: Jangan Sampai WFH Demi Hemat BBM 'Bunuh' Warung dan Ojol
-
Waspada Campak Mengintai di Musim Liburan: Kenali Gejala, Komplikasi, dan Pentingnya Vaksinasi!
-
Ingin Berwisata ke Lereng Merapi saat Libur Lebaran, Simak Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Sepekan