SuaraJogja.id - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015 Profesor KH Muhammad Din Syamsuddin jadi penceramah tarawih di Masjid Kampus UGM pada Selasa (12/4/2022). Tema ceramah yang disampaikan yaitu Mengembangkan Toleransi Membangun Indonesia Maju.
Dalam ceramahnya, Din menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk baik dari agama, suku, ras, hingga golongan. Kemajemukan ini bak pisau bermata dua apabila tidak dikelola dengan baik.
"Kemajemukan yang dimiliki Indonesia bisa menjadi peluang tapi sekaligus bisa menjadi ancaman yang membawa perpecahan," ucapnya.
Kemajemukan bisa menjadi perpecahan, sambungnya, kalau muncul sektarianisme. Ini akan menjadi faktor kelemahan yang bisa berujung pada perpecahan bangsa.
"Kalau muncul sebuah sektarianisme bisa berujung pada perpecahan di tengah masyarakat," katanya.
Untuk itu, kemajemukan harus dirawat dan dikelola sebaik mungkin agar jadi kekuatan untuk memajukan bangsa.
"Modal sosial bangsa untuk bisa terus eksis dan merajut kemajemukan yang ada ini. Susah diamalkan tapi mudah dikatakan," ungkap dia.
Ia menyatakan kemajemukan tersebut selama ini hanya selalu diungkapkan dalam slogan pancasila dan kebhinnekaan. Menurutnya, ungkapan seperti itu adalah sebuah ekspresi yang bersifat eksklusif.
"Oleh karena itu tidak bisa diklaim sepihak (yang mengaku paling Pancasila) tapi harus dihayati betul oleh individu, umat beragama, kelompok kesukuan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah," terangnya.
Dia menekankan, yang paling bertanggung jawab tentang kemajemukan ialah pemerintah. Alasannya karena pemerintah mendapat mandat dari rakyat.
"Maka isi sila keempat maknanya sangat dalam tapi ini justru yang diabaikan," katanya.
Sila keempat, ujarnya, padat isi perihal Keislaman di mana terdapat kata rakyat. Dijelaskannya bahwa rakyat merupakan serapan dari Bahasa Arab yakni ro'iyah yang berarti kepemimpinan.
"Maka rakyat hakekatnya pemimpin tertinggi daripada penguasa, maka harus ada keseimbangan. Hubungannya paling tidak ada dimensi cinta, penguasa harus mencintai rakyatnya, tanggung jawab, dan
tidak boleh menelantarkan rakyatnya. Itulah dimensi relasi rakyat dan penguasa," paparnya.
Dengan begitu, pemerintah harus berada di atas semua golongan serta jadi pemersatu dalam keragaman.
"Sekali saja (pemerintah) berpihak kepada kelompok tertentu, di situlah akan terjadi ketidakseimbangan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, Viral Rombongan Supermoto Masuk Tol
-
Selain Amien Rais, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin Kembali ke Gelanggang Politik, Kini Gabung Partai Pelita
-
Ungkap Akan Ada Purnawirawan TNI-Polri Gabung Partai Pelita, Din Syamsuddin: Rata-rata Jenderal
-
Partai Pelita Resmi Dideklarasikan, Din Syamsuddin Disebut Jabat Ketua MPP
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Sah Nikahi Amanda Rigby, Ramalan Lama Hard Gumay Tentang Asmara Andre Taulany Jadi Kenyataan?
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Media Israel Sindir Presiden Prabowo: Setahun Lalu Dukung Kami Sekarang Teriak Free Palestina
Pilihan
-
Miras Oplosan Tewaskan 4 Orang di Cianjur, 2 Korban Masih Kritis
-
Tangis Ibrahim al-Madani Saat Pertama Azan di Masjidil Haram, Sang Muazin Tutup Usia di 51 Tahun
-
Merumuskan Kembali Bisnis Media Masa Depan di Local Media Summit 2026
-
KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
-
KPK Geledah Rumah Mewah Polisi Yayat Sudrajat di Depok, Terkait Kasus Suap Bekasi
Terkini
-
4 Atlet Junior Padel DIY Tembus Seleksi Timnas KU-18, Buktikan Bakat Tak Kenal Latar Belakang
-
Jogja Disesaki Ratusan Kampus, Tapi Tambang Ide Belum Banyak Terserap Masyarakat
-
11 Bangunan Lama Diratakan dengan Tanah, Wajah Stasiun Lempuyangan Mulai Diubah
-
Perkuat Portofolio, BRI Wealth Management Ungkap Strategi Diversifikasi Investasi Syariah
-
Hanung Bramantyo Bawa Sejarah Kelam 1965 Lewat Film Horor Lobang Buaya, Berharap Buka Ruang Diskusi