SuaraJogja.id - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015 Profesor KH Muhammad Din Syamsuddin jadi penceramah tarawih di Masjid Kampus UGM pada Selasa (12/4/2022). Tema ceramah yang disampaikan yaitu Mengembangkan Toleransi Membangun Indonesia Maju.
Dalam ceramahnya, Din menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk baik dari agama, suku, ras, hingga golongan. Kemajemukan ini bak pisau bermata dua apabila tidak dikelola dengan baik.
"Kemajemukan yang dimiliki Indonesia bisa menjadi peluang tapi sekaligus bisa menjadi ancaman yang membawa perpecahan," ucapnya.
Kemajemukan bisa menjadi perpecahan, sambungnya, kalau muncul sektarianisme. Ini akan menjadi faktor kelemahan yang bisa berujung pada perpecahan bangsa.
"Kalau muncul sebuah sektarianisme bisa berujung pada perpecahan di tengah masyarakat," katanya.
Untuk itu, kemajemukan harus dirawat dan dikelola sebaik mungkin agar jadi kekuatan untuk memajukan bangsa.
"Modal sosial bangsa untuk bisa terus eksis dan merajut kemajemukan yang ada ini. Susah diamalkan tapi mudah dikatakan," ungkap dia.
Ia menyatakan kemajemukan tersebut selama ini hanya selalu diungkapkan dalam slogan pancasila dan kebhinnekaan. Menurutnya, ungkapan seperti itu adalah sebuah ekspresi yang bersifat eksklusif.
"Oleh karena itu tidak bisa diklaim sepihak (yang mengaku paling Pancasila) tapi harus dihayati betul oleh individu, umat beragama, kelompok kesukuan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah," terangnya.
Dia menekankan, yang paling bertanggung jawab tentang kemajemukan ialah pemerintah. Alasannya karena pemerintah mendapat mandat dari rakyat.
"Maka isi sila keempat maknanya sangat dalam tapi ini justru yang diabaikan," katanya.
Sila keempat, ujarnya, padat isi perihal Keislaman di mana terdapat kata rakyat. Dijelaskannya bahwa rakyat merupakan serapan dari Bahasa Arab yakni ro'iyah yang berarti kepemimpinan.
"Maka rakyat hakekatnya pemimpin tertinggi daripada penguasa, maka harus ada keseimbangan. Hubungannya paling tidak ada dimensi cinta, penguasa harus mencintai rakyatnya, tanggung jawab, dan
tidak boleh menelantarkan rakyatnya. Itulah dimensi relasi rakyat dan penguasa," paparnya.
Dengan begitu, pemerintah harus berada di atas semua golongan serta jadi pemersatu dalam keragaman.
"Sekali saja (pemerintah) berpihak kepada kelompok tertentu, di situlah akan terjadi ketidakseimbangan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, Viral Rombongan Supermoto Masuk Tol
-
Selain Amien Rais, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin Kembali ke Gelanggang Politik, Kini Gabung Partai Pelita
-
Ungkap Akan Ada Purnawirawan TNI-Polri Gabung Partai Pelita, Din Syamsuddin: Rata-rata Jenderal
-
Partai Pelita Resmi Dideklarasikan, Din Syamsuddin Disebut Jabat Ketua MPP
Terpopuler
- Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain China Emosi: Saya Lihat Itu dari Kamar Hotel
- 9 Mobil Bekas Murah Sekelas Alphard Mulai Rp 60 Juta: Captain Seat Nyaman Selonjoran
- 5 Rekomendasi Moisturizer untuk Usia 50 Tahun ke Atas: Wajah Jadi Lembap dan Awet Muda
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 7 Mobil Bekas Toyota-Suzuki: Harga Mulai Rp40 Jutaan, Cocok buat Keluarga Kecil
Pilihan
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
-
Hadapi Jepang, Patrick Kluivert Akui Timnas Indonesia Punya Rencana Bagus
-
Usai Tepuk Pundak Prabowo Subianto, Kini Handphone Ole Romeny Disita
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Jumbo Terbaru Juni 2025
Terkini
-
KPK Dapat Kekuatan Super Baru? Bergabung OECD, Bisa Sikat Korupsi Lintas Negara
-
Pemkab Sleman Pastikan Ketersediaan Hewan Kurban Terpenuhi, Ternak dari Luar Daerah jadi Opsi
-
8 Tersangka, 53 Miliar Raib: KPK Sikat Habis Mafia Pungli TKA di Kemenaker
-
Dapur Kurban Terbuka, Gotong Royong Warga Kauman Yogyakarta di Hari Idul Adha
-
Masjid Gedhe Kauman Sembelih Puluhan Hewan Kurban, Ada dari Gubernur DIY