SuaraJogja.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar baru saja dilaporkan ke dewan pengawas KPK terkait dugaan menerima gratifikasi fasilitas umum saat gelaran MotoGP. Dewan Pengawas KPK kini tengah mempelajari aduan tersebut.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut akan menyerahkan klarifikasi kasus tersebut kepada yang bersangkutan. Hal tersebut diungkapkan seusai mengukuhkan Pengurus Komite Advokasi Daerah Antikorupsi DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (14/04/2022), Alex menyerahkan klarifikasi kasus tersebut pada Lili.
"Biarlah nanti yang melakukan klarifikasi [dugaan gratifikasi MotoGP] yang bersangkutan sendiri," ujarnya.
Menurut Alex, gratifikasi merupakan pelaporan yang dilakukan secara sukarela. Karenanya yang tahu apakah seseorang menerima gratifikasi atau tidak ya orang yang bersangkutan.
Baca Juga: Tambah 30 Hari Penahanan, Bupati PPU Abdul Gafur Nikmati Lebaran di Rutan KPK
Pihaknya tidak mengetahui detil penerimaan fasilitas MotoGP kepada Lili Pintauli. Untuk itu Lili sebagai penerima gratifikasilah yang memiliki kewenangan untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya tersebut.
"Saya kan tidak tahu," tandasnya.
Dalam laporan yang diterima Dewan Pengawas, Lili diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel di Amber Lombok Beach Resort dari dari salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Lili juga diduga mendapatkan tiket menonton MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red. Bila terbukti.
Dugaan gratifikasi ini akhirnya memunculkan desakan pemecatan Lili jika terbukti melanggar etik. Desakan pemecatan tersebut disampaikan mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute.
Lili diketahui tidak hanya sekali ini tersandung kasus. Sebelumnya Lili pernah dijatuhi sanksi etik berat karena berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Jamin Prabowo Tak Langgar Aturan jika Ganti Capim KPK Bentukan Jokowi, Mahfud MD: Persoalannya Presiden Mau atau Tidak
-
Hitung Total Loss dan Real Cost, KPK Taksir Kerugian Negara di Kasus Taspen Capai Rp1 Triliun Lebih
-
Ogah Bongkar Ulang Capim KPK, Prabowo Ternyata Ikut Pilihan Jokowi
-
KPK Yakin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Kabur ke Luar Negeri, Ini Alasannya
-
'Ngilang' usai Tersangka, Dalih KPK Belum Tetapkan Paman Birin DPO: Takutnya Ganggu Penyidikan
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Harga Emas Antam Hari Ini Terpeleset Jatuh Rp30.000, Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Meski Diupayakan, Menhub Tak Jamin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru
-
Derbi Keturunan! Julian Oerip Cetak Gol Saat AZ Bantai Samuel Silalahi di UEFA Youth League
-
Tersangka Kasus Judol Bisa Kerja Padahal Tak Lulus Seleksi, SOP Komdigi Kini Diusut Polisi
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
Terkini
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi
-
DLH Wacanakan Buang Sampah Berbayar di Kota Jogja, Caranya Bagaimana?
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab