Pukat UGM Minta Dewas Tak Lembek Berikan Sanksi jika Pelanggaran Etik Lili Pintauli Terbukti

Terlebih dengan kepercayaan publik yang tergerus kepada tidak hanya KPK tapi juga Dewas itu sendiri. Mengingat seorang pimpinan KPK tidak memahami nilai dasar integritas dan itu merupakan bentuk pelanggaran etik.

"Jadi itu cara membaca perbuatan Lili ya. Tetapi itu semua tergantung kepada kemampuan Dewas untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar di dalam dugaan penerimaan gratifikasi di gelaran MotoGP," urainya

"Ya kalau misalnya nanti terbukti tapi Lili tetep disanksi sedang ya saya pikir dewas tidak akan mendapat kepercayaan publik lagi. Saya ragu ke depan publik akan lapor adanya dugaan pelanggaran etik kepada dewas. Karena ternyata dewas ini sangat lembek. Kinerja dewas selama ini sangat mengecewakan, tidak menerapkan prinsip zero tolerance di internal KPK," sambungnya.

Memang, kata Zaenur semua tergantung kepada pembuktian itu sendiri. Namun dengan nama-nama besar yang ada di Dewas seharusnya penegakan kode etik di internal KPK berdasarkan zero tolerance harus dilakukan.

Baca Juga: Soal Laporan AS Terkait Lili Pintauli, Pukat UGM: Memalukan dan Coreng Nama Indonesia

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tidak pernah menutup-nutupi kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang kini tengah bergulir.

Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK setelah diduga mendapat sejumlah fasilitas mewah. Diduga fasilitas tersebut diterima Lili berupa nonton MotoGP Mandalika serta penginapan di Lombok.

Hingga kini, Dewas KPK masih memproses dugaan pelanggaran etik tersebut, dengan melakukan klarifikasi memanggil sejumlah pihak-pihak terkait.

"Tidak ada yg ditutup-tutupi. Saat ini Dewas masih dalam tahap pengumpulan informasi, bahan, dan keterangan dari pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dan memiliki informasi tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ibu LPS (Lili PIntauli Siregar)," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Senin (18/4/2022).

Baca Juga: Dewas KPK Tegaskan Tidak Menutup-nutupi Dugaan Kasus Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli