SuaraJogja.id - Istilah halalbihalal jamak dikenal ketika syawal alias lebaran tiba. Ketua DPR RI Puan Maharani mengisahkan ternyata ada peran Presiden Pertama RI Soekarno dan ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Wahab Hasbullah dalam kemunculan istilah halalbihalal tersebut.
Puan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (1/5/2022), menyebutkan pada 1948 atau tiga tahun pascamerdeka, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa.
Para elite politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum, sementara pemberontakan terjadi di mana-mana.
Pada pertengahan bulan Ramadhan Tahun 1948, Bung Karno memanggil KH Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan saran dalam mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat.
Kemudian, kata Puan, KH Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahim karena sebentar lagi Hari Raya Idulfitri.
"Mendengar saran itu, Bung Karno menyanggah dan menganggap silaturahim memang sudah biasa dilakukan umat Islam setiap Lebaran," ujar Puan seperti dikutip dari Antara.
KH Wahab akhirnya mengusulkan istilah halalbihalal pada Bung Karno. KH Wahab saat itu menganggap para elite politik tidak mau bersatu karena mereka saling menyalahkan.
"Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram, supaya mereka tidak punya dosa maka harus dihalalkan sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halalbihalal," ujar Puan menirukan perkataan KH Wahab kepada Bung Karno kala itu.
Dari saran KH Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idulfitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara. Acara silaturahim itu kemudian diberi tajuk halalbihalal.
Sejak saat itulah instansi-instansi pemerintah yang merupakan orang-orang Bung Karno menyelenggarakan halalbihalal yang diikuti masyarakat secara luas.
"Jadi, Bung Karno bergerak menyebarkan istilah halalbihalal lewat instansi pemerintah, sementara KH Wahab menggerakkan warga melalui institusi nonformal," kata Puan.
Istilah halalbihalal akhirnya masih terus dipakai sampai hari ini sebagai kegiatan rutin dan budaya Indonesia setiap perayaan Idul Fitri.
"Semangat yang digagas KH Wahab dan Bung Karno soal halalbihalal selalu relevan untuk terus memupuk persatuan Indonesia yang penuh keberagaman," kata Puan.
Oleh karena itu, dia mengharapkan momen Idulfitri 1443 Hijriah bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat Muslim di Tanah Air untuk menjalin halalbihalal antarsesama.
Puan mengaku bersyukur pada momen Lebaran 2022 situasi pandemi COVID-19 sudah melandai sehingga warga bisa pulang ke kampung halaman.
Berita Terkait
-
Kepala Daerah Diperbolehkan Menggelar Halalbihalal Lebaran Idul Fitri 2022, Ini Aturannya
-
Mendagri Terbitkan Edaran Cegah Covid-19 Halalbihalal Lebaran 2022
-
Cegah Penyebaran Kasus COVID-19 Saat Halalbihalal, Mendagri: Hindari acara Makan-makan
-
Airlangga Ungkap Halalbihalal Diizinkan: Tapi Tidak Makan dan Minum
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Dukung Asta Cita, BRI Fokuskan KUR untuk Perkuat Sektor Riil
-
Gustan Ganda di Sidang Tipikor: Dana Hibah Pariwisata Bukan Strategi Pemenangan Pilkada Sleman 2020
-
UU Keistimewaan DIY Tinggal Cerita Sejarah, GKR Hemas Desak Masuk Pembelajaran Sekolah
-
PSIM Yogyakarta Lepas Kasim Botan, Manajer Tim Spill Pemain Asing Baru
-
Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Akademisi Nilai Menteri Sarat Kritik Layak Jadi Evaluasi