Ilustrasi COVID-19 (pixabay.com)
Calon menteri unifikasi dari Korea Selatan yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea Kwon Young-se menyatakan bersedia mendorong bantuan kemanusiaan untuk Korut, termasuk perawatan COVID, mengirim persediaan jarum suntik dan peralatan medis lainnya.
Sementara itu, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan AS tidak berencana mengirim vaksin ke Korut tetapi mendukung upaya internasional untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang rentan di sana.
AS mendesak Pyongyang untuk memfasilitasi upaya itu. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Terapkan Lockdown, Korea Utara Laporkan Kematian Pertama Akibat COVID-19
-
Update Covid-19 Global: Korea Utara Laporkan Kematian Pertama
-
Korea Utara Terserang Covid-19 untuk Pertama Kali, Terindikasi Kasus Omicron di Pyongyang
-
Kasus Pertama Covid-19 Ditemukan, Korea Utara Berada di Darurat Nasional Terparah
-
Sudah 2 Tahun Pandemi, Korut Umumkan Wabah Pertama Covid-19, Perintahkan Lockdown Total!
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan