SuaraJogja.id - Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam, Ward Berenschot mengatakan Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) untuk mencegah praktik politik uang dalam pesta demokrasi.
"Smart reform, dengan menganalisis sistem elektoral yang ada di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana mengubah sistem supaya tingkat money politics turun," kata Ward dalam diskusi daring Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia, Kamis (23/6/2022).
Dia mencontohkan reformasi sistem pemilu tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menghentikan praktik politik di masyarakat saat pemilihan umum.
Peneliti Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) itu mengatakan salah satu acuan pengawas pemilu adalah lembaga pengawas pemilu flying squads di India.
"Menurut saya, sekarang Bawaslu tidak diberi kemampuan yang cukup untuk menghentikan money politics. Saya kira, Bawaslu bisa di masa depan, tapi perlu kewenangan yang lebih luas dan anggaran juga yang cukup, contoh negara lain," kata Ward.
Terkait reformasi sistem pemilu, Ward mengusulkan sejumlah reformasi sistem pemilu yang menurutnya dapat membuat kampanye pemilu menjadi lebih murah.
Usulan pertama adalah integrasi pemilihan untuk parlemen dan pemilihan kepala daerah. Dia menilai integrasi tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan calon di urutan pertama dalam daftar partai terbesar di parlemen untuk secara otomatis menjadi bupati atau kepala daerah.
Selanjutnya, adalah dengan memberlakukan e-voting untuk mengurangi kebutuhan saksi pemungutan suara serta melarang atau mencegah calon membayar mahar politik kepada partai.
"Tapi, yang menurut saya penting adalah perkumpulan ilmuwan politik orang Indonesia untuk membuat sebuah proposal reformasi pemilu dan membawa itu ke DPR," katanya.
Baca Juga: Bukan Cuma Menang, Risma Ungkap PDI Perjuangan Punya Target Lain di Pemilu 2024
Dia menilai para politikus di parlemen akan sepakat dengan usulan reformasi pemilu.
"Mereka seperti orang berjudi sekarang, harus keluar banyak uang tetapi tidak tahu hasilnya. Setelah pemilihan umum banyak orang masuk rumah sakit. Jadi, ini tidak sehat untuk mereka juga. Saya kira ada titik masuk di sana yang mana mereka juga mau mengubah sistem," ujarnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Minta KPU Berani Tindak Politik Uang di Pemilu 2024, Presiden Partai Buruh: Jangan Mengubah Waktu Pemilu
-
KPK Berharap Muktamar NU ke-34 yang Dibuka Hari Ini Bebas Politik Uang dan Hoaks
-
Tudingan Politik Uang Pemilihan Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa: Saya Difitnah Sangat Kejam
-
Polda Selidiki Dugaan Money Politic di Pilkada Indragiri Hulu
-
Viral Money Politic Pilkada Dicicil, Rp 7.000 Dulu, Sisanya Kalau Menang
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
Terkini
-
RPH Giwangan Siapkan Kuota 465 Hewan Kurban, Pemkot Yogya Larang Keras Panitia Cuci Jeroan di Sungai
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Imigrasi Yogyakarta Kembali Gagalkan Keberangkatan 3 Pria Diduga Jemaah Haji Non-Prosedural
-
Jangan Asal Perluas! Pemda DIY Tuntut Sistem MBG Dibenahi Total Sebelum Masuk Kampus
-
Usulan Pahlawan Nasional Sultan HB II Menanti Persetujuan Keraton Yogyakarta hingga Presiden Prabowo