Kembali Dapat Laporan, Ombudsman DIY Dalami Dugaan Sekolah Jual Seragam

SuaraJogja.id - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY kembali melakukan peninjauan kepada sekolah terkait dengan dugaan menjual seragam untuk anak didiknya tahun ini. Terbaru ada SMA Negeri 3 Yogyakarta yang didatangi oleh ORI pada Kamis (14/7/2022) kemarin.

"Ya kemarin kami memang sudah ke SMA Negeri 3 (Yogyakarta) karena menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan seraga," kata Asisten ORI DIY Muhammad Rifki saat dihubungi awak media, Jumat (15/7/2022).

Dalam pengecekan di lapangan kemarin, Rifki menuturkan sudah ditemui langsung dengan kepala sekolah dan jajaran. Saat itu memang juga terlihat ada tumpukan bahan seragam.

"Kami di sana sudah ketemu dengan kapala sekolah dan jajaran, ya memang secara visual kami melihat mendapati di sana memang ada tumpukan bahan seragam," terangnya.

Baca Juga: Merasa Diintimidasi Aparat, Warga Sleman Minta Rekomendasi ke Ombudsman DIY

Disampaikan Rifki, dari penjelasan kepala sekolah dan jajaran bahwa bahan seragam itu nantinya akan dijual kepada orang tua siswa. Walaupun memang penjualan kepada orang tua itu belum sempat dilakukan.

"Karena saat ini belum ada rapat dengan orang tua wali murid termasuk salah satunya membahas soal seragam ini. Jadi sekarang sekolah masih fokus MPLS. Jadi belum ada penjualan seragam. Iya memang sudah direncanakan itu dijual," ungkapnya.

Rifki menegaskan saat ini pihaknya belum melakukan tindakan apapun terkait dugaan penjualan seragam itu. Sebab memang belum ada praktik seragam yang benar-benar dijual.

Kendati begitu ia menyebut praktik penjualan seragam itu tidak diperbolehkan sebab memang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dari kemarin, kami baru melihat ke lapangan mencari data informasi keterangan. Ini belum kami simpulkan apa-apa. Jadi proses masih berjalan, masih tahap analisis secara internal," ungkapnya.

Baca Juga: Ombudsman DIY Curiga Banyak Siswa Baru Berbekal Surat Miskin

Aturan terkait dengan penjualan seragam sendiri di antaranya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang intinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam.