SuaraJogja.id - Krisis pangan global sudah mulai terasa saat ini dengan semakin tingginya harga pangan, termasuk di Indonesia. Sekitar 62 negara di dunia pun sudah mengalami krisis pangan global, 32 negara diantaranya bahkan menyatakan diri bangkrut.
Untuk menghadapi ancaman krisis pangan di Indonesia, pemerintah salah satunya mencoba mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan produksi pertanian lokal. Diantaranya mengurangi impor bahan pangan seperti gandum, daging sapi, gula dan bawang putih.
"Ketergantungan impor harus dikurangi, kita impor gandum itu setiap tahun Rp60 sampai 70 triliun lho," ungkap Kepala Badan SDM Kementrian Pertanian (kementan), Dedi Nursyamsi disela deklarasi Bulaksumur di UGM, Kamis (11/8/2022).
Menurut Dedi, diversifikasi pangan lokal bisa menjadi salah satu upaya mengurangi impor bahan pangan. Impor gandum misalnya, bisa dikurangi dengan pengembangan produk pertanian lokal seperti sagu, singkong dan umbi-umbian lainnya yang sangat berlimpah di Indonesia.
Baca Juga: Mie Instan Diprediksi Naik 3 Kali Lipat, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan
Dengan demikian kenaikan harga gandum hingga tiga kali lipat akibat terganggunya pasokan gandum ke Indonesia pasca perang Rusia dan Ukraina serta larangan impor gandum dari India tidak akan jadi masalah bagi negara ini. Sebab banyak bahan pangan lokal yang bisa mengganti kebutuhan gandum di Indonesia.
"Singkong berlimpah di [negara] kita, dibiarin. Sekarang harga gandum yang naik, maka ketergantungan harus dikurangi dengan diversifikasi pangan lokal, itu yang akan menyelamatkan kita dari krisis pangan global," katanya.
Namun, diversifikasi pangan lokal, lanjut Dedi harus dilakukan secara optimal. Termasuk dalam pengolahan bahan pangan lokal agar lebih menarik.
"Diversifikasi pangan dari impor ke lokal mutlak untuk menyelamatkan kita dari krisis pangan. Nah ini yang dibutuhkan untuk [diservisikasi pangan lokal] adalah sumber daya manusia bidang pertanian yang kompeten," ujarnya.
Dedi menambahkan, Kementan menggenjot peran penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia saat ini. Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan produksi pangan lokal dalam rangka mengantisipasi krisis pangan kedepannya.
Baca Juga: Musisi Indonesia Suarakan Krisis Manusia sebagai Makhluk Sosial lewat Lagu
Dengan masifnya penyuluhan pertanian oleh SDM yang kompeten, maka 10 tahun lagi Indonesia bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Kalau saat ini baru 5,2 ton per hektar maka diharapkan bisa meningkat jadi 6 ton per hektar. Apalagi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) nomor 35 tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.
Berita Terkait
-
Pesaing Uber, Perusahaan Taksi Online Ini Malah Bangkrut
-
Kementan Tegaskan Komitmen Jokowi dan Prabowo serta Para Wapres Dukung Mentan Berantas Mafia Pangan
-
Bos Xpeng Pernah Sesumbar Bakal Balik Modal Tahun Ini, Pengamat Prediksi Bangkrut
-
Tutup Usia 78 Tahun: Apa yang Gen Z Pelajari dari Bangkrutnya Tupperware?
-
Petani NTB Nikmati Kemudahan Akses Pupuk Subsidi: Jelang Musim Tanam April Bisa Tebus Lebih Ringkas
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Sama-sama Bermesin 250 cc, XMAX Kalah Murah: Intip Pesona Motor Sporty Yamaha Terbaru
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan