SuaraJogja.id - Pernyataan Jokowi bahwa menjadi capres tidak cuma bermodalkan elektabilitas dinilai sebagai sinyal kuat yang bisa mengandung tafsiran dukungan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai capres dari PDI Perjuangan pada 2024. Analisis tersebut disampaikan pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago.
Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Sabtu, menyebutkan ada beberapa alasan yang bisa menguatkan bahwa pernyataan Jokowi itu sebagai sinyal kuat memberikan dukungan kepada Puan.
Pertama, kata dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach & Consulting ini, PDI Perjuangan sudah memberikan kode keras bahwa elektabilitas yang moncer atau tinggi tidak menjadi preferensi menentukan soal dukungan capres karena mungkin PDI Perjuangan menyadari bahwa kebutuhan Indonesia tidak bisa hanya semata indikator elektabilitas.
Kedua, apakah nanti PDI Perjuangan konsisten atau ditaklukkan oleh kehendak dan realitas politik, di ujung bakal usung yang mungkin elektabilitasnya tinggi yang bakal menang? Atau tetap konsisten mendukung capres yang mengakar di parpol, yang ideologis dan punya narasi kebangsaan untuk menjawab tantangan ke depannya
Ketiga, lanjut dia, apakah itu ditujukan kepada Ganjar atau Puan, bisa menangkap pesan dan sinyal itu bahwa elektabilitas Puan tidak semoncer Ganjar.
"Jangan lupa juga mungkin Jokowi memberikan kode sinyal bahwa Mas Ganjar jangan terlalu kepedean, terlalu confidence tinggi sebab PDI Perjuangan belum tentu mengusung capres yang elektabilitasnya moncer," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan sukarelawan Bravo 5 untuk tidak buru-buru mendukung calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Jokowi mengatakan bahwa prasyarat untuk menjadi capres tidak cukup bermodalkan elektabilitas, tetapi harus mendapat dukungan partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Mereka yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi sekalipun, belum tentu mendapatkan dukungan parpol.
"Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka enggak mau, gimana?" ujar Jokowi kepada peserta Rapimnas Sukarelawan Bravo 5 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (26/8).
Baca Juga: Viral Anak Muda Bersihkan Sampah di Sungai Ini Tuai Komentar Ganjar: Yuk, Jadikan Tren!
Jokowi menegaskan bahwa regulasi memang mengatur yang dapat mengajukan capres adalah parpol atau gabungan parpol.
"Di konstitusi kita, di undang-undang kita, itu memang harus diusung oleh partai atau gabungan partai. Artinya apa? Bapak Ibu jangan mendukung kandidat itu sekarang, misalnya kita dukung Pak Fachrul Razi, pertanyaan saya, yang mengajukan partai apa. Mengajukan Pak Luhut, pertanyaan saya, partainya apa yang mengajukan," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta sukarelawan Bravo 5 tidak buru-buru mendukung tokoh sebagai capres 2024.
"Sekali lagi ojo kesusu, tidak usah tergesa-gesa," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Viral Anak Muda Bersihkan Sampah di Sungai Ini Tuai Komentar Ganjar: Yuk, Jadikan Tren!
-
Puan Sebut Akan Ada Presiden Perempuan Lagi, PAN: Tak Ada Penyebutan Gender Dalam Konstitusi
-
Fokus Purwakarta Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024
-
Pengamat Sebut Peluang Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Kini Tergantung pada Sikap Politiknya, Bertahan atau Lompat?
-
Jokowi Sebut Elektabilitas Tinggi Tak Cukup Jadi Modal Nyapres, Pengamat: Sinyal Kuat Dukung Puan Maharani Capres 2024
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Bantuan dari BRI Telah Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak di Sumatera
-
Korupsi Bupati Sleman, Kuasa Hukum Tegaskan Peran Raudi Akmal Sesuai Tugas Konstitusional DPRD
-
Sudarsono KH, Salah Satu Pendiri PSS Sleman Tutup Usia
-
5 Armada Bus Jakarta-Jogja Murah Meriah untuk Libur Sekolah Akhir Tahun 2025
-
Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang