Wacana Mengemuka, Pakar UGM Ingatkan Amandemen UUD 1945 Tak Bisa Asal-asalan dan Berbiaya Mahal

SuaraJogja.id - Wacana amandemen kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 seringkali mengemuka. Padahal sejak disahkan oleh para pendiri bangsa, UUD 1945 sudah mengalami amandemen hingga empat kali hingga saat ini.

Amandemen tersebut bukan perkara yang mudah. Butuh biaya yang tinggi untuk mengubah UUD 1945 yang mengatur tentang Negara Hukum, Tujuan Negara, dan Demokrasi tersebut.

"Perlu kajian khusus untuk amandemen UUD 1945 karena berbiaya mahal," ungkap Dosen Fakultas Filsafat Pancasila UGM, Sindung Tjahyadi di UGM, Sabtu (27/08/2022).

Tak hanya membutuhkan biaya yang besar, amandemen tak bisa dilakukan asal-asalan. Perubahan tersebut harus disesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi saat ini.

Apalagi dalam UUD 1945 termatub juga Pancasila yang menjadi ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Bila amandemen dilakukan sembarangan maka dikhawatirkan akan mengubah rumusan sila-sila Pancasila.

Bukan berarti amandemen salah atau tidak salah. Namun perlu disesuaikan dengan perubahan secara kontekstual.

"Perspektif gambar besar akan pancasila harus dilihat jadi perlu kajian terus," tandasnya.

Sementara Direktur Institut Filfasat Pancasila, Yoseph Umarhadi mengungkapkan amandemen kelima UUD 1945 merupakan keputusan politik. Namun dari kajian ilmiah secara ilmiah, penelitian pengkajian justru mendesak dilakukan. Sebab UUD 1945 ini sebenarnya merupakan edisi terbaru 2003 pasca amandemen keempat.

"UUD 1945 ini kan dalam konteks 20 tahun lalu, dalam perkembangan jaman, terutama manusia antarbangsa dan dinamika politik serta ekonomi dan sebagainya sudah berubah. Artinya kita perlu meminta bantuan filsafat dan ahli hukum dan sebagainya marilah mencermati [UUD 1945]," paparnya.

Baca Juga: Peringatan HUT MPR RI, Wapres Maruf: Konstitusi Harus Jadi Rujukan Berbangsa dan Bernegara

Yoseph menambahkan, UUD 1945 sebagai konstitusi jangan sampai tersandera oleh kepentingan elit politik. Apalagi ada tantangan yang muncul saat ini seperti ideologi yang sempit atau fundalisme agama.

Elite politik juga menyandera nilai-nilai dasar UUD 1945 untuk kepentingan sendiri. Belum lagi adanya tantangan menangani kemiskinan absolut, ketidakadilan dan kesejahteraan yang jadi persoalan mendasar bangsa.

"Kita sebagai warga negara hendaknya peka, ini jadi tanggungjawab kita semua manakala perjalanan bangsa tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, ya kita harus teriak. Apa yang salah, apakah implementasi atau tafsir nilai dasar yang belum semua kita pahami, hanya dipahami segelintir elite," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi