SuaraJogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penyusunan peta data kemiskinan di wilayahnya tuntas pada akhir 2022 sehingga bisa dijadikan sebagai dasar perancangan program penanggulangan kemiskinan tahun 2023.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Kamis, penyusunan peta data kemiskinan diawali dengan pengintegrasian data penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
Namun, Agus mengemukakan bahwa data tersebut belum memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi kemiskinan penduduk karena belum dilengkapi data penghasilan keluarga, pekerjaan, jumlah anak, dan parameter kondisi sosial ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, perlu dilakukan penambahan parameter guna melengkapi data yang sudah tersedia dan verifikasi data.
"Verifikasi juga diperlukan karena data DTKS juga berasal dari pendataan pada 2011 yang diperbarui pada 2015 sehingga sudah ada dinamika di masyarakat yang perlu di cek kembali," katanya.
Agus mengatakan bahwa peta data yang baru akan digunakan sebagai dasar perumusan program-program penanggulangan kemiskinan.
"Nantinya, program penanggulangan kemiskinan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat membutuhkan intervensi bantuan pendidikan, maka diarahkan untuk mendapat jaminan pendidikan daerah (JPD)," katanya.
"Dari peta data tersebut juga akan dapat dipantau perkembangan masyarakat. Apakah masih berada di garis kemiskinan atau sudah bisa meningkat perekonomiannya," ia menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan bahwa tim penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk di tiap kelurahan dan kecamatan perlu melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Festival Prawirotaman Kembali Digelar, Sekda Kota Yogyakarta: Jadi Magnet dan Daya Tarik Pariwisata
Dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19.
Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tercatat meningkat dari 6,84 persen pada 2019 menjadi 7,27 persen pada 2020 dan naik lagi menjadi 7,69 persen pada 2021.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan angka kemiskinan berada dalam kisaran 6,01 persen sampai 7,23 persen. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Dituding Eksploitasi Kemiskinan demi Cuan, Ini Jawaban Baim Wong
-
Disebut Eksploitasi Kemiskinan untuk Konten, Ini Penjelasan Baim Wong
-
Pemerintah Beri Solusi BLT untuk Imbangi Kenaikan BBM, Menurut Pakar Ini Tak Sebanding
-
Pemerintah Kota Surabaya Mengajak Satgas Kampung Tangguh Berkolaborasi Agar Terentas dari Kemiskinan
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Ramai di Threads, Dosen Farmasi UMY Diduga Lecehkan Mahasiswi, Kampus Panggil yang Bersangkutan
-
Peringati 250 Tahun AS, Kedutaan Besar AS Gelar Pelatihan Jurnalisme Mobile di Yogyakarta
-
Jogja Laptop Festival 2026: Axioo Suguhkan Hype AMD X1 dan Pongo 535
-
Kejagung Bergerak, Seluruh Titik SPPG DIY Disisir Kejati
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta