SuaraJogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penyusunan peta data kemiskinan di wilayahnya tuntas pada akhir 2022 sehingga bisa dijadikan sebagai dasar perancangan program penanggulangan kemiskinan tahun 2023.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Kamis, penyusunan peta data kemiskinan diawali dengan pengintegrasian data penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
Namun, Agus mengemukakan bahwa data tersebut belum memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi kemiskinan penduduk karena belum dilengkapi data penghasilan keluarga, pekerjaan, jumlah anak, dan parameter kondisi sosial ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, perlu dilakukan penambahan parameter guna melengkapi data yang sudah tersedia dan verifikasi data.
"Verifikasi juga diperlukan karena data DTKS juga berasal dari pendataan pada 2011 yang diperbarui pada 2015 sehingga sudah ada dinamika di masyarakat yang perlu di cek kembali," katanya.
Agus mengatakan bahwa peta data yang baru akan digunakan sebagai dasar perumusan program-program penanggulangan kemiskinan.
"Nantinya, program penanggulangan kemiskinan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat membutuhkan intervensi bantuan pendidikan, maka diarahkan untuk mendapat jaminan pendidikan daerah (JPD)," katanya.
"Dari peta data tersebut juga akan dapat dipantau perkembangan masyarakat. Apakah masih berada di garis kemiskinan atau sudah bisa meningkat perekonomiannya," ia menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan bahwa tim penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk di tiap kelurahan dan kecamatan perlu melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Festival Prawirotaman Kembali Digelar, Sekda Kota Yogyakarta: Jadi Magnet dan Daya Tarik Pariwisata
Dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19.
Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tercatat meningkat dari 6,84 persen pada 2019 menjadi 7,27 persen pada 2020 dan naik lagi menjadi 7,69 persen pada 2021.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan angka kemiskinan berada dalam kisaran 6,01 persen sampai 7,23 persen. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Dituding Eksploitasi Kemiskinan demi Cuan, Ini Jawaban Baim Wong
-
Disebut Eksploitasi Kemiskinan untuk Konten, Ini Penjelasan Baim Wong
-
Pemerintah Beri Solusi BLT untuk Imbangi Kenaikan BBM, Menurut Pakar Ini Tak Sebanding
-
Pemerintah Kota Surabaya Mengajak Satgas Kampung Tangguh Berkolaborasi Agar Terentas dari Kemiskinan
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Menjaga Berkah di Dapur Subuh: Perjalanan Inspiratif Penjual Dimsum yang Berhasil Mandiri Finansial
-
Dugaan Ormas Dibenturkan dengan Demonstrans saat Kerusuhan Malioboro, Sultan Klaim Tak Tahu
-
Dua Peserta Demo di Malioboro Sempat Hilang, LBH Laporkan Sudah Pulang
-
Jadi Bank Beraset di Atas Rp500 Triliun, BRI Raih Empat Penghargaan Bergengsi Pada 2026
-
Puncak AXIS Nation Cup 2026 Segera Tiba, Tim Futsal SMA Terbaik Siap Adu Kekuatan