SuaraJogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penyusunan peta data kemiskinan di wilayahnya tuntas pada akhir 2022 sehingga bisa dijadikan sebagai dasar perancangan program penanggulangan kemiskinan tahun 2023.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Kamis, penyusunan peta data kemiskinan diawali dengan pengintegrasian data penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
Namun, Agus mengemukakan bahwa data tersebut belum memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi kemiskinan penduduk karena belum dilengkapi data penghasilan keluarga, pekerjaan, jumlah anak, dan parameter kondisi sosial ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, perlu dilakukan penambahan parameter guna melengkapi data yang sudah tersedia dan verifikasi data.
"Verifikasi juga diperlukan karena data DTKS juga berasal dari pendataan pada 2011 yang diperbarui pada 2015 sehingga sudah ada dinamika di masyarakat yang perlu di cek kembali," katanya.
Agus mengatakan bahwa peta data yang baru akan digunakan sebagai dasar perumusan program-program penanggulangan kemiskinan.
"Nantinya, program penanggulangan kemiskinan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat membutuhkan intervensi bantuan pendidikan, maka diarahkan untuk mendapat jaminan pendidikan daerah (JPD)," katanya.
"Dari peta data tersebut juga akan dapat dipantau perkembangan masyarakat. Apakah masih berada di garis kemiskinan atau sudah bisa meningkat perekonomiannya," ia menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan bahwa tim penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk di tiap kelurahan dan kecamatan perlu melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Festival Prawirotaman Kembali Digelar, Sekda Kota Yogyakarta: Jadi Magnet dan Daya Tarik Pariwisata
Dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19.
Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tercatat meningkat dari 6,84 persen pada 2019 menjadi 7,27 persen pada 2020 dan naik lagi menjadi 7,69 persen pada 2021.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan angka kemiskinan berada dalam kisaran 6,01 persen sampai 7,23 persen. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Dituding Eksploitasi Kemiskinan demi Cuan, Ini Jawaban Baim Wong
-
Disebut Eksploitasi Kemiskinan untuk Konten, Ini Penjelasan Baim Wong
-
Pemerintah Beri Solusi BLT untuk Imbangi Kenaikan BBM, Menurut Pakar Ini Tak Sebanding
-
Pemerintah Kota Surabaya Mengajak Satgas Kampung Tangguh Berkolaborasi Agar Terentas dari Kemiskinan
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
BRI Perkuat Pemerataan Ekonomi Lewat AgenBRILink di Perbatasan, Seperti Muhammad Yusuf di Sebatik
-
Liburan Akhir Tahun di Jogja? Ini 5 Surga Mie Ayam yang Wajib Masuk Daftar Kulineranmu!
-
Jelang Libur Nataru, Pemkab Sleman Pastikan Stok dan Harga Pangan Masih Terkendali
-
Waduh! Ratusan Kilometer Jalan di Sleman Masih Rusak Ringan hingga Berat
-
Dishub Sleman Sikat Jip Wisata Merapi: 21 Armada Dilarang Angkut Turis Sebelum Diperbaiki