SuaraJogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penyusunan peta data kemiskinan di wilayahnya tuntas pada akhir 2022 sehingga bisa dijadikan sebagai dasar perancangan program penanggulangan kemiskinan tahun 2023.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Kamis, penyusunan peta data kemiskinan diawali dengan pengintegrasian data penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
Namun, Agus mengemukakan bahwa data tersebut belum memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi kemiskinan penduduk karena belum dilengkapi data penghasilan keluarga, pekerjaan, jumlah anak, dan parameter kondisi sosial ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, perlu dilakukan penambahan parameter guna melengkapi data yang sudah tersedia dan verifikasi data.
Baca Juga: Festival Prawirotaman Kembali Digelar, Sekda Kota Yogyakarta: Jadi Magnet dan Daya Tarik Pariwisata
"Verifikasi juga diperlukan karena data DTKS juga berasal dari pendataan pada 2011 yang diperbarui pada 2015 sehingga sudah ada dinamika di masyarakat yang perlu di cek kembali," katanya.
Agus mengatakan bahwa peta data yang baru akan digunakan sebagai dasar perumusan program-program penanggulangan kemiskinan.
"Nantinya, program penanggulangan kemiskinan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat membutuhkan intervensi bantuan pendidikan, maka diarahkan untuk mendapat jaminan pendidikan daerah (JPD)," katanya.
"Dari peta data tersebut juga akan dapat dipantau perkembangan masyarakat. Apakah masih berada di garis kemiskinan atau sudah bisa meningkat perekonomiannya," ia menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan bahwa tim penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk di tiap kelurahan dan kecamatan perlu melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Makin Menyusut, Lahan Persawahan di Kota Yogyakarta Hanya Tersisa 50 Hektare
Dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19.
Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tercatat meningkat dari 6,84 persen pada 2019 menjadi 7,27 persen pada 2020 dan naik lagi menjadi 7,69 persen pada 2021.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan angka kemiskinan berada dalam kisaran 6,01 persen sampai 7,23 persen. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Reforma Agraria Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan dan Swasembada Pangan di Era Prabowo-Gibran
-
Prabowo Heran Studi Banding Pegentasan Kemiskinan ke Australia: Kok Belajar ke Negara Kaya?
-
Siapa Pak Effendi? Warga yang Teriak 'Jangan Ganggu Kemiskinan Kami' ke Bahlil Lahadalia
-
Prabowo Belajar Langsung dari Modi, Rahasia India Atasi Kemiskinan
-
Di Balik Klaim Sukses Hilirisasi Nikel: Tingkat Kemiskinan di Daerah Penghasil Justru Stagnan
Terpopuler
- Nyaris Adu Jotos di Acara TV, Beda Pendidikan Firdaus Oiwobo Vs Pitra Romadoni
- Indra Sjafri Gagal Total! PSSI: Dulu Pas Shin Tae-yong kan...
- Nikita Mirzani Tak Terima Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara: Masa Lebih Parah dari Suami Sandra Dewi
- Kini Jadi Terdakwa Kasus Pencemaran Nama Baik Hotman Paris, Iqlima Kim Dapat Ancaman
- Minta Maaf Beri Ulasan Buruk Bika Ambon Ci Mehong, Tasyi Athasyia: Harusnya Aku Gak Masukkan ke Kulkas
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Rp 6 Jutaan Terbaru Februari 2025, Kamera Andalan!
-
Pandu Sjahrir Makin Santer jadi Bos Danantara, Muliaman D Hadad Disingkirkan?
-
Alat Berat Sudah Parkir, Smelter Nikel PT GNI yang Diresmikan Jokowi Terancam Tutup Pabrik
-
Sah! OJK Cabut Izin Usaha Jiwasraya, Tak Singgung Nasib Nasabah
-
Jokowi Sentil Megawati Usai Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat
Terkini
-
Belum Dapat Instruksi ke Akmil Magelang, Sejumlah Kepala Daerah Kader PDIP Bertahan di Jogja
-
Ketum PP Muhammadiyah Sampaikan Lima Pesan untuk Para Kepala Daerah
-
PDIP Minta Kepala Daerah Tunda Hadiri Retreat di Magelang, Analis: Berpotensi Picu Konflik Internal
-
Sayangkan Band Sukatani Minta Maaf ke Polisi, Haris Azhar: Bukti Represi Kebebasan Berekspresi
-
Jengah Gelombang Aksi Massa Tak Dihiraukan Elit, Masyarakat Tradisi Jogja Gelar Teatrikal Budaya