SuaraJogja.id - Dinas Perhubungan (dishub) DIY mengurangi jalur Trans Jogja. Kebijakan ini diberlakukan menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
Sebab Trans Jogja menjadi salah satu angkutan umum yang terdampak kenaikan BBM ini. Trans Jogja menggunakan bio solar untuk operasionalnya. Sementara harga bio solar mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
"Kami mengatur jalurnya [trans jogja]," papar Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (06/09/2022).
Dalam pengaturan jalur Trans Jogja, Dishub membatasi jam operasional Trans Jogja. Pembatasan rute diberlakukan untuk jalur-jalur bus yang tidak ramai penumpang.
Baca Juga: Viral, Tas Sopir Trans Jogja Diduga Bakal Direbut Maling Perempuan, Begini Kronologinya
Menurut Made, saat ini rute Trans Jogja di DIY mencapai 17 jalur. Namun dari jalur tersebut, tidak semua jalur ramai penumpang.
Karenanya sebagian jalur akan dikurangi jam operasionalnya. Sedangkan jalur yang ramai tetap akan dipertahankan jam beroperasinya.
Diantaranya jalur Malioboro yang selalu ramai penumpang. Jalur ini dipastikan tidak akan pengurangan armada maupun jam operasionalnya.
"Jalur yang ramai tetap berlangsung. Kalau yang tidak ramai nanti operasinya kita kurangi," paparnya.
Meski mengurangi jam operasional sebagian rute, lanjut Made, Dishub tidak akan menaikkan tarif Trans Jogja. Saat ini Pemda menetapkan tarif bus tersebut sebesar Rp3.000 untuk sekali jalan.
Baca Juga: Beredar Video Wanita Kepergok Hendak Mencuri Tas Sopir Trans Jogja
Dishub juga belum akan menambah subsidi untuk Trans Jogja. Selama ini Pemda memberikan subsidi agar tarif bus terjangkau.
"Tarif [trans jogja] sendiri kami tidak naik, kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan transportasi umum ini, " jelasnya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan selain tidak menaikkan tarif Trans Jogja, Pemda perlu menggratiskan tarif bus untuk pelajar dan mahasiswa. Sebab sebagian besar pengguna angkutan umum tersebut adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, pelajar dan mahasiswa.
"Jika tarifnya dinaikkan tentu akan menambah kesulitan mereka saat ini," paparnya.
Huda menambahkan, Pemda juga perlu meningkatkan layanan terutama ketepatan waktu dan rute yang solutif bagi pengguna bus tersebut. Apalagi orientasi Trans Jogja bukanlah bisnis tetapi pelayanan karena operasional angkutan tersebut ditanggung APBD melalui penugasan kepada BUMD.
"Kita lebih mengutamakan banyaknya warga yang menggunakan dibandingkan PAD yang masuk dari pembayaran tiket. Indikatornya bukan berapa besar PAD masuk saja, tapi lebih pada berapa banyak warga yang menggunakan Trans Jogja," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Diperpanjang, Jadwal Terakhir LRT Jabodebek Sampai Jam 11 Malam
-
Kantor BRI Buka Sampai Jam Berapa? Ini Jadwal Lengkapnya
-
Sandiaga Dukung Monas Dibuka Sampai Malam Setiap Akhir Pekan
-
Setelah Diprotes Netizen, Pengelola Berencana Buka Monas Sampai Malam Tiap Akhir Pekan
-
Masih Batasi Jam Operasional hingga Sore, Begini Alasan Pengelola Monas
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
AI Ancam Lapangan Kerja?, Layanan Customer Experience justru Buat Peluang Baru
-
Dampak Kemenangan Donald Trump bagi Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Tantangan Diplomasi
-
Pengawasan Miras di DIY sangat Lemah, Sosiolog UGM Tawarkan Solusi Ini
-
Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
-
Ini Perbedaan Alergi Susu dan Intoleransi Laktosa pada Anak