SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengusulkan dana ganti rugi untuk penggantian sapi milik peternak yang mati karena terkena penyakit mulut dan kuku (PMK) ke Pemerintah Pusat.
"Untuk sapi-sapi yang mati sudah proses ke pusat, rencananya (ganti rugi) tahun ini, tapi bulannya tidak tahu, karena itu kewenangan di Pusat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul, Joko Waluyo di Bantul, Jumat.
Pihaknya mengaku tidak hafal jumlah sapi milik peternak Bantul yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat ganti rugi, namun diperkirakan lebih dari 100 ekor, namun nanti dari Pusat yang akan menentukan berapa yang diganti.
Dia mengatakan, ganti rugi yang ditawarkan pemerintah pusat adalah sebesar Rp10 juta per satu ekor sapi yang mati karena penyakit PMK itu. Ganti rugi hanya kepada pemilik sapi dan bukan ternak lainnya.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan di Bantul Turun Drastis di Pekan Lalu
"Saya tidak hafal, tapi persyaratan sudah, sudah ada tanda tangan dokter hewan pengampu di masing-masing wilayah, Pak lurah dan saya sebagai Kepala Dinas, kalau jumlahnya sekitar 100-an ada, nilainya Rp10 juta, hanya sapi," katanya.
Dia mengatakan, apapun jenis sapi yang mati karena terkena PMK diusulkan mendapat ganti rugi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengembalikan populasi sapi setelah berkurang karena wabah PMK.
"Pokoknya sapi, gantinya Rp10 juta, nanti harapan kami seperti itu agar dibelikan sapi, jadi petani yang sapinya mati, sapinya kembali, karena kalau tidak akan mengurangi populasi," katanya.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul, jumlah sapi yang terkena PMK hingga 14 September sebanyak 3.409 ekor, tersebar di seluruh 17 kecamatan se-Bantul.
Dari angka kasus PMK itu, yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 2.313 ekor, sementara sapi yang mati sebanyak 60 ekor, dan potong paksa 126 sapi. [ANTARA]
Baca Juga: Vaksin Booster Covid-19 Jadi Syarat Pencairan BLT, Binda DIY Siap Bantu Pemkab Bantul
Berita Terkait
-
Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi Uang Jika MinyaKita Tak Sesuai Takaran
-
Mudik 2025: Pemerintah Siapkan Kejutan! Diskon Tol dan Aplikasi Mudik Gratis Jadi Andalan?
-
Jabodetabek Banjir, Pemerintah Klaim Gencar Modifikasi Cuaca Selama Maret: Mendung Dibawa ke Laut
-
Pakar Pidana: Masyarakat Bisa Tuntut Ganti Rugi Pertamina Lewat Class Action
-
Wanti-wanti Menko PMK Pratikno ke Pemda yang Punya SDA Melimpah: Jangan Kena Kutukan Sumber Daya
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Rayakan 270 Tahun Berdirinya DIY, Ratusan Sekolah di Jogja Nabuh Gamelan Serempak
-
Luas Masa Tanam Kedua Turun Drastis, Dinas Pertanian Gunungkidul Sebut Karena Persoalan Air
-
Apresiasi Pemberian Bonus Hari Raya ke Ojol dan Kurir Online, Pakar UGM Soroti Soal Pengawasan Regulasi
-
Polisi Temukan Terduga Pelaku Pembakaran Gerbong KA di Stasiun Yogyakarta, Ini Motifnya
-
Terungkap! Satpam Salah Satu SMA di Sleman Terlibat Jaringan Penyuplai Senpi ke KKB