SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan kajian berbagai program bantuan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu daerah ini untuk diusulkan ke Kementerian Sosial agar mendapat fasilitasi dari Pemerintah Pusat.
Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo di sela Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial di Bantul, Kamis mengatakan sudah bertemu dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos guna membicarakan terkait program bantuan jaminan sosial dari pemerintah.
"Tahun 2023 harapan kita akan banyak mendapatkan banyak program-program yang kemarin kami minta Dinas Sosial dan jajaran untuk mengkaji, membuat sebuah terobosan usulan program yang akan kita paparkan ke Kemensos, harapan kita betul-betul akan dapatkan fasilitasi," katanya.
Dia mengatakan, jika nantinya Pemkab Bantul mendapatkan fasilitasi dari pusat, maka akan mengurangi beban pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Mantapkan Kualitas Layanan Rumah Sakit di Bantul
"Bila mendapat fasilitasi itu akan mengurangi beban berat mental moral kita, beban pikir kita terutama tingkat desa, kaitannya dengan urusan urusan jaminan sosial atau bantuan jaminan sosial, misalnya PKH (program keluarga harapan), BPNT (bantuan pangan nontunai), dan lain sebagainya," katanya.
Wabup juga mengatakan, dalam menanggulangi kemiskinan, yang dibutuhkan saat ini bukan bagaimana mengetahui tentang teori, tetapi bagaimana membangun sebuah sinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
"Itu yang penting, saya sering sampaikan di rapat-rapat pemda, tujuan kita bernegara, berpemerintahan bukan hanya mengejar nilai plus dari pemerintah, tetapi bagaimana rakyat merasakan sentuhan program, sentuhan anggaran dari pemda, untuk perubahan menuju pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, dan dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan adalah bagaimana menuju kesejahteraan masyarakat.
"Jadi kesejahteraan masyarakat yang didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu, dan bicara kesejahteraan itu kan dari miskin dikasih program, didampingi, difasilitasi dan 'setting goal' menuju kepada kesejahteraan," katanya.
Wabup Bantul juga berharap, dengan program bantuan jaminan sosial dari pemerintah daerah maupun yang akan difasilitasi pusat dapat mengurangi kemiskinan, atau paling tidak naik kelas atau meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
"Karena yang terjadi di tengah tengah kita masyarakat kita yang masuk kategori miskin ini miskin terus tidak pernah naik tingkat, karena berharap bantuan terus kalau kemudian hilang namanya protes, tetapi ketika sudah mampu tetap menerima bantuan tidak mau berfikir diberikan orang lain, lantas kapan naik kelas," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Bansos! Budiman Ungkap Kunci Atasi Kemiskinan Ada di Tangan Kelas Menengah
-
Aldi Satya Mahendra Sekolah di Mana? Cetak Sejarah Pembalap RI Pertama Juarai WorldSSP300
-
MAN 2 Bantul Meriahkan Expo Kemandirian Pesantren di UIN Sunan Kalijaga
-
Seru! MAN 2 Bantul Sukses Gelar Penerimaan Tamu Ambalan 2024
-
Langsung Kunjungi DPRD DIY, Siswa MAN 2 Bantul Belajar Demokrasi
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Jordi Onsu Terang-terangan Ngaku Temukan Ketenangan dalam Islam
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
-
Review DADOO: Nostalgia Game Ular Tangga yang Bisa Main Multiplayer Secara Online
Terkini
-
Dampak Kemenangan Donald Trump bagi Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Tantangan Diplomasi
-
Pengawasan Miras di DIY sangat Lemah, Sosiolog UGM Tawarkan Solusi Ini
-
Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
-
Ini Perbedaan Alergi Susu dan Intoleransi Laktosa pada Anak
-
Bahlil Bantah Jokowi Masuk Golkar: Beliau Berdiri di Atas Semua Partai