SuaraJogja.id - Ade Armando menjadi sorotan dalam tayangannya di kanal Youtube CokroTV karena dianggap sejumlah pihak memojokkan suporter, khususnya Aremania. Ade pun meyakini polisi tidak melanggar prosedur.
Tayangan tersebut berjudul "Ade Armando: Kok Polisi yang Disalahkan Dalam Tragedi Kanjuruhan?" yang diunggah Senin (3/10/2022). Video tersebut sudah ditonton 172 ribu kali.
Ade membuka tayangan itu dengan menyebut pangkal persolan adalah kelakuan sebagian suporter Arema yang menyerbu lapangan.
"Suporter sepakbola Indonesia ini memang keterlaluan. Siapapun yang menyaksikan video-video yang kini tersebar tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu, pasti bisa mengenali bahwa pangkal persolan adalah kelakuan sebagian suporter Arema yang menyerbu lapangan. Mereka sombong bergaya preman menantang, merusak, dan menyerang. Gara-gara merekalah tragedi terjadi," tutur Ade.
Ade Armando juga menganggap lucunya Ketua Forum Komunikasi Suporter Indonesia, Richard Ahmad Supriyanto yang buru-buru mengatakan penyebab tragedi adalah tindakan represif aparat keamanan.
"Dalam surat terbukanya, ia meminta ke DPR dan Kompolnas mengevaluasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Ia juga mendesak pemerintah daerah dan pusat agar ikut bertanggungjawab terkait tragedi tersebut,"ujar Ade.
Ade pun menganggap ada upaya sengaja mengarahkan telunjuk ke pihak kepolisian. Ia pun mengajak warganet objektif.
"Marilah kita bersikap objektif. Yang jadi pangkal masalah adalah suporter Arema yang sok jagoan melanggar semua aturan dalam stadion dengan gaya preman masuk ke lapangan dengan gaya preman petentengan," sebutnya.
Terkait gas air mata, Ade menanyakan apakah kepolisian ada berada di bawah FIFA.
"Ketika polisi menggunakan gas air mata, itu adalah tindakan sesuai protap ketika mereka harus mengendalikan kerusuhan yang mengancam jiwa,"ucap Ade.
"Memang ketika penggunaan gas air mata penonton berlarian panik dan sialnya saat mereka hendak keluar stadion, panitia belum sempat membuka pintu keluar. Akibatnya terjadi penumpukan penonton saling dorong dan saling injak. Itulah yang menyebabkan tragedi terjadi. Apakah itu yang disebut tindakan represif dan pelanggaran HAM oleh polisi," bebernya.
Ade menyebut dalam pandangannya, polisi sudah melakukan kewajibannya. Sebab, polisi sejak awal sudah meminta jadwal pertandingan dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB, tapi pihak panitia berkukuh jam pertandingan tetap pukul 20.00 WIB.
"Diduga ini terkait dengan jam tayang siaran langsung melalui televisi. Sebagai prime time, yang diminati para pengiklan. Tentu saja ini masih perlu dipastikan karena masuk akal," ujar Ade.
Ade juga mengatakan stadion hanya diisi suporter Arema dan tidak ada kuota untuk suporter Surabaya. Menurutnya, polisi juga sudah meminta penonton dibatasi sesuai kapasitas stadion.
"Dalam hal ini ternyata panitia nakal, Kapasitas hanya 38 ribu tapi tiket yang dicetak 42 ribu.Bahkan diduga penonton yang masuk melampaui angka itu. Jadi sebenarnya ada over capacity," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan