Mahasiswa Jogja Kembali Turun ke Jalan, Tuntut Penghentian MBG dan Kopdes yang Mubazir

SuaraJogja.id - Gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai Yogyakarta. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) kembali turun ke jalan pada Senin (15/6/2026).

Aksi dimulai dari Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang. Massa kemudian bergerak menuju Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII sebagai titik konsolidasi sebelum melanjutkan long march menuju Kantor DPRD DIY. 

Setelah menyampaikan aspirasi di depan gedung legislatif daerah tersebut, mahasiswa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta untuk membacakan enam tuntutan mereka.

Seperti aksi sebelumnya, massa membawa kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mengusung tajuk "Indonesia Menjerit di Tengah Krisis: Negara Berkabung, Sipil Dikepung, Ekonomi yang Mengapung hingga Masyarakat Lontang-Lantung", mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.

Mereka menilai situasi ekonomi saat ini semakin memburuk, ditandai dengan pelemahan rupiah, naiknya harga kebutuhan pokok, serta gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda berbagai sektor.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, mengatakan isu ekonomi menjadi fokus utama aksi kali ini. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah telah memicu efek berantai yang semakin membebani masyarakat.

"Saat ini kami membawa enam tuntutan, tetapi kami terfokus pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan menuju Indonesia bangkrut. Salah satu yang kami soroti mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM," tandasnya.

Ia menilai kesulitan masyarakat memperoleh bahan bakar bersubsidi menjadi salah satu bukti bahwa kondisi ekonomi semakin menekan kehidupan sehari-hari.

"Dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite saat ini," ujarnya.

Baca Juga: 8 Orang Diperiksa dalam Kasus Dugaan Malapraktik, Dua Dokter RSUD Prambanan Dimintai Keterangan

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga secara tegas menuntut penghentian total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Kedua program unggulan pemerintah tersebut dinilai justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang memburuk.

Mahasiswa menilai MBG dan Kopdes lahir tanpa partisipasi publik yang memadai dan berisiko hanya menguntungkan kelompok tertentu. Program-program tersebut dianggap tidak menjawab persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat, seperti meningkatnya angka pengangguran, maraknya PHK, serta menurunnya daya beli.

Program tersebut disebut sebagai kebijakan yang mubazir dan berpotensi menyeret negara pada krisis yang lebih dalam apabila terus dipaksakan tanpa evaluasi. Apalagi Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini dijabat Nanik S Deyang yang dinilai tidak kompeten memimpin lembaga negara terseut.

"Nanik S Deyang mantan wartawan tapi jadi Kepala BGN, apa kompetensinya," tandasnya.

Mahasiswa menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan pemulihan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok alih-alih menggelontorkan anggaran besar untuk program yang efektivitasnya masih dipertanyakan.

Karenanya selain menuntut penghentian MBG dan Kopdes, mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok yang terus mengalami kenaikan. Sebab naiknya harga energi dan kebutuhan dasar telah memukul daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.