Mahasiswa Jogja Kembali Turun ke Jalan, Tuntut Penghentian MBG dan Kopdes yang Mubazir

Tak hanya itu, massa aksi turut mengkritik tata kelola fiskal dan keuangan negara. Mereka menilai pemerintah terlalu mudah menyalahkan faktor global ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.

"Pemerintah mestinya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi, bukan jalan-jalan ke luar negeri," ungkapnya.

Isu reformasi kepolisian juga menjadi bagian dari tuntutan mereka. Radin menilai terdapat ketidaksesuaian antara semangat reformasi Polri dengan berbagai kebijakan yang justru dinilai memperluas ruang kekuasaan institusi tersebut.

Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan maraknya pemutusan hubungan kerja, pemerintah justru dinilai membuka ruang yang lebih luas bagi anggota Polri aktif untuk menduduki berbagai jabatan.

"Masyarakat secara umum saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, banyak pekerja yang di-PHK. Malah pemerintah membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk kepolisian, memperlebar kekuasaan mereka," tandasnya.

Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. Sebab pemerintah selama ini cenderung bersikap defensif dan enggan mengakui kekeliruan dalam menjalankan kebijakan.

"Kami menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah dan mengakui segala kesalahannya," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga: 8 Orang Diperiksa dalam Kasus Dugaan Malapraktik, Dua Dokter RSUD Prambanan Dimintai Keterangan