SuaraJogja.id - Lusi Milla mengaku bahwa dihentikannya BRI Liga 1 untuk sementara waktu telah berdampak terhadap program yang ia susun bersama Persib Bandung.
Seperti yang telah diketahui bersama, jika PSSI telah menghentikan sementara Liga 1 Indonesia buntut dari insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang (1/10/2022) yang telah menewaskan setidaknya 125 korban jiwa.
Pemberhentian sementara Liga 1 bagi Luis Milla menjadi masalah besar untuk klubnya, mengingat tren positif yang diraih oleh Persib Bandung dalam tiga laga terakhirnya. Pelatih asal Spanyol tersebut sangat menyayangkan hal ini mengingat timnya sudah siap untuk melakoni derby klasik melawan Persija Jakarta.
"Bagi kami tentu ini menjadi masalah yang besar karena Persib sudah menunjukkan perbaikan dan sekarang tim meraih tiga kemenangan beruntun. Kami mengoleksi sembilan poin dan sudah sangat siap untuk menghadapi Persija," ungkap Luis Milla.
Eks pelatih Timnas Indonesia tersebut mengaku jika semua ini di luar kendalinya. Ia pun tidak tahu kapan Persib Bandung akan kembali berlaga.
"Saya paham kami harus melalui hari demi hari, tidak terlalu memikirkan akhir pekan ini karena dipastikan tidak ada pertandingan. Saya tidak tahu kapan kami akan bermain lagi karena itu di luar kendali saya," imbuhnya.
Kendati demikian, Luis Milla sudah memiliki program lain untuk Persib Bandung. Sambil lalu menunggu informasi terbaru mengenai Liga 1, ia mengaku akan melakukan latihan dengan intensitas yang seperti biasanya.
"Rencananya adalah pekan ini akan melakukan latihan dengan baik dengan intensitas dan sikap seperti ini. Itu rencana saya karena akhir pekan ini tidak akan bertanding. Saya menunggu informasi yang terbaru (mengenai Liga)," jelasnya.
Pernyataan Luis Milla tersebut mendapat respons dari kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Mereka mengklaim jika bukan hanya Persib Bandung yang terganggu, melainkan semua peserta BRI Liga 1 musim 2022-2023 juga merasa terganggu.
Baca Juga: Alasan Gunakan Gas Air Mata ketika Buburkan Suporter di Kanjuruhan, Polri : Untuk Membela Diri
"Ga cuman persib pastinya, hampir semua tim terganggu. berdoa aja semoga ada solusi buat kedepannya dan kasus ini cepet selesai," kata salah seorang netizen.
"Bukan Cuman Persib , Pasti 17 Club Lainnya Selain Arema, Pasti Keganggu," kata netizen yang lain.
Kontributor : Moh. Afaf El Kurnia
Tag
Berita Terkait
-
Alasan Gunakan Gas Air Mata ketika Buburkan Suporter di Kanjuruhan, Polri : Untuk Membela Diri
-
Luis Milla Ikut Berbahagia atas Keberhasilan Persib U-16 Di Elite Pro Academy
-
Oknum TNI Tendang Suporter di Tragedi Kanjuruhan Minta Maaf ke Ibu Korban: Saya Khilaf, Bu
-
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Suporter Bekasi Serukan Revolusi PSSI: Iwan Bule Gagal Total!
-
Kasus Oknum TNI Tendang Aremania Saat Tragedi Kanjuruhan, Jenderal Dudung: Kita Tunggu TGPF
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Rp4 Miliar untuk Jembatan Pucunggrowong: Kapan Warga Imogiri Bisa Bernapas Lega?
-
2000 Rumah Tak Layak Huni di Bantul Jadi Sorotan: Solusi Rp4 Miliar Disiapkan
-
Malioboro Bebas Macet? Pemkot Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus dari Terminal Giwangan untuk Turis
-
Tunjangan DPRD DIY Bikin Melongo, Tunjangan Perumahan Lebih Mahal dari Motor Baru?
-
KPKKI Gugat UU Kesehatan ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?