SuaraJogja.id - Komite SMA N 1 Semin Gunungkidul akhirnya membatalkan ketentuan nominal dan tenggat waktu iuran pembangunan di sekolah menyusul ramainya pemberitaan berkaitan dengan dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah setempat.
Komite SMA N 1 Semin juga meminta maaf kepada semua pihak. Mereka mengklaim kalau polemik yang terjadi kemarin karena kesalahpahaman antara komite dan orang tua wali murid.
Ketua 2 komite SMAN 1 Semin, Sukamso mengakui jika komite sekolah tidak memberikan kesempatan tanya jawab dalam pertemuan antara komite dengan walimurid yang difasilitasi oleh pihak sekolah.
"Karena tidak ada tanya jawab itu maka terkesan adanya pungutan tersebut," ungkap dia, Selasa (18/10/2022)
Sukamso menjelaskan mereka kembali menggelar rapat antara komite dengan wali murid. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disimpulkan jika iuran untuk sekolah yang awalnya ditentukan nominalnya diubah menjadi iuran sukarela alias sumbangan.
Demikian juga dengan tenggat waktu yang diberikan, pihak komite juga tidak memberi batas maksimal pembayaran. Semuanya diserahkan ke wali murid sesuai kemampuan dan kerelaan mereka membayar iuran.
"Kemarin ada yang mengusulkan sukarela. Akhirnya kami merubahnya menjadi sukarela," ujar dia.
Terkait munculnya anggaran Rp 800 juta yang harus dikeluarkan untuk membiayai program sekolah selama setahun, dia mengklaim angka tersebut baru rancangan. Karena dianggap kontroversi maka pihaknya mengembalikan ke wali murid terkait program yang akan dilaksanakan.
Ke depan kemungkinan besar akan banyak penyesuaian yang harus mereka lakukan. Hal tersebut juga menyesuaikan penganggaran yang digunakan untuk membiayai program tersebut. Dan ia yakin nantinya akan banyak wali murid yang memahaminya.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program-program yang ada dengan mencoba untuk mengandeng para alumni sekolah yang ada," terang dia.
Sementara itu, kepala SMAN 1 Semin, Tiya membantah bahwa dana Rp800 juta hanya diperuntukan untuk pembelian tanah. Dana Rp800 juta tersebut untuk membiayai berbagai program yang akan sekolah laksanakan setahun mendatang.
"Sebenarnya tidak seperti itu, tanahnya hanya Rp135 juta seluas seribu lima meter persegi. Sisanya untuk program lain," ucap Tiya.
Tiya menerangkan, dana Rp800 juta itu merupakan total keseluruhan program yang sudah disusun oleh komite. Ada pun asupan paling besar digunakan untuk pembangunan sarana olah raga di sekolah. Di antaranya adalah pengadaan sarana olahraga voli.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Terdakwa Ungkap Ada Intervensi dari Tahanan Korupsi Jika Tolak Duit Pungli: Dia Tahu Jumlah Anak dan Alamat Saya
-
Terdakwa Pungli Rutan KPK Ungkit Pernah Rawat Tahanan Sakit Parah: Buang Air Kecil Saja Tak Bisa
-
Sampai Nangis di Persidangan, Terdakwa Pungli Rutan KPK Menyesal Ikut Peras Tahanan Korupsi
-
Rela Setor Uang Rp20 Juta ke Petugas Rutan KPK, Tahanan Koruptor Ngaku 'Tersiksa' di Sel Isolasi: Sangat Menyakitkan
-
Bikin Ngeri! Curhatan Eks Tahanan Terpaksa Setor Pungli karena Ditakut-takuti 'Setan Penghuni' Rutan KPK
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025