SuaraJogja.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PW Anshor Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terima laporan adanya dugaan mafia tanah yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang berada di bawah salah satu koperasi di Yogyakarta. Adanya potensi menimbulkan banyak korban atas kasus ini, LBH PW Anshor membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
"Kami akan mendirikan posko pengaduan untuk para korban maupun masyarakat yang dirugikan atas jual beli kavling segera berkonsultasi ke kami," kata Ketua LBH PW Anshor, Muhammad Ulinnuha, Jumat (28/10/2022).
Disebutkan olehnya, adapun modus yang dilakukan oleh terduga pelaku mafia tanah antara lain dengan jual beli kavling dan menawarkan investasi properti tanah dengan bentuk menabung terkait kepemilikan tanah. Atas hal tersebut pihaknya mengaku akan terus mengawal kasus ini agar para korban mendapatkan haknya.
"Karena perkara ini menyangkut tentang tanah, menjadi kewajiban kami mendampingi masyarakat yang dirugikan atas permasalahan ini," terangnya.
Ulinnuha mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan proses investigasi di lapangan. Berdasarkan fakta di lapangan ia menemukan masing-masing korban dirugikan adanya jual beli kavling.
Ia menambahkan, korban dari mafia tanah ini kemungkinan menyebar di Indonesia, sebab pihaknya telah menemukan bebrapa korban dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Depok, dan Pemalang.
"Cakupannya cukup besar di Indonesia. Dari beberapa kasus yang masuk ada yang melapor ke Polres Metro Depok 3 orang, Polres Pemalang 1 orang, dan Polda DIY," terangnya.
Ia mengaku saat ini pihaknya telah mengumpulkan beberapa data terduga pelaku mafia tanah. Untuk selanjutnya Ulinnuha akan membantu para korban mengambil jalur hukum pidana maupun perdata terkait sengketa konsumen.
"Ada beberapa skenario yang saat ini sudah dan akan kami lakukan. Langkah yang kami tempuh setelah posko pengaduan kami akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sepekan Jadi Pj Gubernur DKI, PKS Sebut Heru Budi Belum Ada Gebrakan Signifikan: Baru Posko Pengaduan
-
Demo di Depan Gedung MA, Massa Jahit Mulut Tunut Berantas Mafia Tanah dan Mafia Peradilan
-
Kantor BPN Lebak Digeledah Penyidik Kejati Banten, Terkait Kasus Suap Mafia Tanah Rp15 Miliar
-
3 Hari Dibuka, Posko Pengaduan di Balai Kota Telah Terima 83 Laporan Warga
-
Baru Dibuka Tiga Hari, Posko Pengaduan di Balai Kota Terima Aduan dari 83 Warga
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- 6 Sepatu Puma Wanita yang Lagi Diskon 55 Persen di Toko Resmi, Ada Model Lari hingga Sneaker
Pilihan
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
Terkini
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul
-
Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat