Soroti Besaran Upah Minimum di DIY, Pakar Ekonomi UGM: Sudah Tidak Layak, Harus Naik

SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna menilai memang diperlukan kenaikan upah minimum buruh di DIY. Menurutnya upah minimum saat ini sudah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Jogja. 

"Kalau dari saya tidak layak ya, yang jelas kan sekarang BBM itu naik jadi Rp10 ribu, belum lagi kebutuhan-kebutuhan harga pokok misalnya. Jelas enggak cukup ya apalagi untuk misalnya kebutuhan sekolah, ada dana sosial sumbangan juga. Jadi memang (UMP DIY 2022) Rp1,8 juta itu tidak cukup," kata Hempri saat dihubungi awak media, Senin (31/10/2022).

Diketahui Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DI Yogyakarta (DIY) bahkan telah memberikan sejumlah tuntutan terkait dengan upah tersebut. Salah satunya dengan menuntut Pemda DIY untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) menjadi Rp 3,7 juta hingga Rp 4,2 juta.

"Kalau tidak salah perhitungan kebutuhan hidup layak kemarin Rp4,2 juta ya di DIY. Nah saya kira 1,8 jelas tidak cukup. Sehingga menurut saya memang harus ada kenaikan untuk itu," ucapnya.

Baca Juga: Sebut Survei KHL Jogja Bisa Capai Rp4 Juta, Dewan Pengupahan Soroti Hal Ini Dalam Penetapan Upah DIY 2023

Kendati demikian, Hempri menilai kenaikan upah itu tidak bisa diberikan tanpa pertimbangan yang matang. Tetap diperlukan berbagai perhitungan secara rasional untuk menentukan angka tersebut.

Dalam hal ini pemerintah tidak hanya perlu mempertimbangkan kesejahteraan buruh saja. Melainkan juga dari sisi kesehatan perusahaan itu sendiri.

"Kenaikan-kenaikan itu juga harus kita lihat secara rasional, artinya kita lihat dari sisi ya buruh juga harus tetap sejahtera. Satu sisi kita juga harus lihat bagaimana inflasi, iklim investasi di daerah, saya kira itu juga perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan," tuturnya 

"Sehingga ya harapannya terjadi titik temu kompromi antara misalnya perusahaan dengan buruh," imbuhnya.

Jika kenaikan upah pada 2023 tidak terlalu signifikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya maka, kata Hempri akan memberatkan dari sisi buruh. Mengingat saat ini harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat. 

Baca Juga: Ada Dugaan Mafia Tanah, LBH PW Anshor DIY Buka Posko Pengaduan

"Iya (berat kalau hanya naik sedikit). Artinya memang kenaikan harga bbm ini kan Rp10 ribu lumayan itu yang akhirnya menularnya ke kebutuhan-kebutuhan pokok. Upah ini ya harus naik lah menurut saya," tandasnya. 

Sebelumnya, Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KSPSI DIY), Irsyad Ade Irawan menambahkan bahwa penetapan upah merupakan langkah krusial untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

"Meskipun pekerja atau buruh di DIY sudah berkerja dan memiliki produktivitas yang tinggi, namun pekerja buruh tetap saja diupah murah," ujar Irsyad.

"Upah yang didapatkan setiap bulan selalu lebih kecil dari biaya untuk mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," imbuhnya.

Maka dari itu tuntutan buruh sejauh ini dengan menaikan upah 2023 pada angka Rp3,7 hingga Rp 4,2 juta.