Pemerintah Pusat bakal Beri Sanksi ke Daerah yang Tak Mampu Kendalikan Inflasi, Ini Strategi Pemkab Gunungkidul

SuaraJogja.id - Pemkab Gunungkidul berupaya untuk mengendalikan laju inflasi agar tidak tersungkur menuju akhir tahun 2022 ini. Sejumlah upaya dilakukan seperti menyiapkan operasi pasar dan penyediaan kebutuhan pokok seberat 4 ton ke masyarakat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Setda) Gunungkidul, Siti Isnaini Dekoningrum Nur Handayani menerangkan, pemerintah pusat secara tegas memberi instruksi untuk mengendalikan dampak inflasi.

Pemkab Gunungkidul sendiri sudah menargetkan laju inflasi tidak lebih dari angka yang mereka sepakati.

"Kami berupaya agar inflasi ini tidak melebihi dari 6 persen," kata Siti seperti dikutip dari Harianjogja.com jaringan Suarajogja.id, Kamis (3/11/2022).

Bukan tanpa alasan batasan itu ditetapkan agar inflasi di Bumi Handayani tak terjun bebas. Pasalnya daerah yang tak mampu mengontrol laju inflasi akan diberikan sanksi. Salah satunya berupa penundaan pencairan dana alokasi umum atau DAU.

Namun pemerintah pusat juga akan memberikan reward bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Siti menyebut akan ada penghargaan dana transfer sebesar Rp10 miliar.

Dalam upaya pengendalian tersebut, beberapa langkah diantaranya dilakukan. Seperti penyediaa anggaran senilai Rp4,6 miliar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Jumlah tersebut dikucurkan dalam bantuan langsung tunai kepada nelayan, tukang ojek serta UMKM.

Termasuk juga subsidi transportasi untuk angkutan umum dan barang.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Disdag Gunungkidul, Asih Wulandari mengatakan operasi pasar murah dilakukan untuk menekan laju inflasi tersebut. Sebanyak 40 ton bahan pangan disiapkan.

Baca Juga: Rekomendasi 5 Tempat Wisata di Gunungkidul Jogja yang Mengasyikkan

"Sudah dipersiapkan 40 ton bahan pokok untuk operasi pasar," ujar dia.

Operasi pasar tersebut dilakukan di dua lokasi pada Kamis (3/11/2022) di area kantor Pemkab Gunungkidul dan operasi pasar kedua di Balai Kalurahan Bulurejo, Semin, 5 November 2022.

Bukan menjadi hal baru kegiatan ini digelar, Asih menjelaskan bahwa Oktober 2022 lalu sudah dilaksanakan lima kegiatan yang sama.

"Tiga kali diselenggarakan pemkab. Sedangkan dua kegiatan dilakukan bersama dengan Pemerintah DIY. Mudah-mudahan dengan operasi ini, daya beli di masyarakat tetap terjaga," ungkap dia.