Pemerintah Pusat bakal Beri Sanksi ke Daerah yang Tak Mampu Kendalikan Inflasi, Ini Strategi Pemkab Gunungkidul

SuaraJogja.id - Pemkab Gunungkidul berupaya untuk mengendalikan laju inflasi agar tidak tersungkur menuju akhir tahun 2022 ini. Sejumlah upaya dilakukan seperti menyiapkan operasi pasar dan penyediaan kebutuhan pokok seberat 4 ton ke masyarakat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Setda) Gunungkidul, Siti Isnaini Dekoningrum Nur Handayani menerangkan, pemerintah pusat secara tegas memberi instruksi untuk mengendalikan dampak inflasi.

Pemkab Gunungkidul sendiri sudah menargetkan laju inflasi tidak lebih dari angka yang mereka sepakati.

"Kami berupaya agar inflasi ini tidak melebihi dari 6 persen," kata Siti seperti dikutip dari Harianjogja.com jaringan Suarajogja.id, Kamis (3/11/2022).

Baca Juga: Rekomendasi 5 Tempat Wisata di Gunungkidul Jogja yang Mengasyikkan

Bukan tanpa alasan batasan itu ditetapkan agar inflasi di Bumi Handayani tak terjun bebas. Pasalnya daerah yang tak mampu mengontrol laju inflasi akan diberikan sanksi. Salah satunya berupa penundaan pencairan dana alokasi umum atau DAU.

Namun pemerintah pusat juga akan memberikan reward bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Siti menyebut akan ada penghargaan dana transfer sebesar Rp10 miliar.

Dalam upaya pengendalian tersebut, beberapa langkah diantaranya dilakukan. Seperti penyediaa anggaran senilai Rp4,6 miliar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Jumlah tersebut dikucurkan dalam bantuan langsung tunai kepada nelayan, tukang ojek serta UMKM.

Termasuk juga subsidi transportasi untuk angkutan umum dan barang.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Disdag Gunungkidul, Asih Wulandari mengatakan operasi pasar murah dilakukan untuk menekan laju inflasi tersebut. Sebanyak 40 ton bahan pangan disiapkan.

Baca Juga: Jalan di Piyungan Amblas, Polres Gunungkidul Siapkan 3 Jalur Alternatif Ini Dari Wonosari Menuju Jogja

"Sudah dipersiapkan 40 ton bahan pokok untuk operasi pasar," ujar dia.