Ramai Sosok Desmond J Mahesa Soal Minta Maaf ke Soekarno, Pernah Jadi Korban Penculikan 98

SuaraJogja.id - Ramai pemberitaan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa digeruduk Kader PDIP Purworejo di sebuah rumah makan. Ia dituduh menghina Bung Karno dan Megawati Soekarno Putri terkait usulan negara meminta maaf kepada Sukarno.

Menurut Desmond, meminta maaf kepada keluarga Bung Karno hanya akan memenuhi ego dari keluarga Sukarno. "Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno, memang Sukarno tidak bermasalah?" katanya.

Namun, saat ini Desmond sudah meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Berikut profil dan sepak terjang dari Desmond J Mahesa.

Desmond lahir di Banjarmasin, Kalimantan SelatanTanggal Lahir, Minggu, 12 Desember 1965. Ia dikenal publik sejak menjadi salah satu korban penculikan aktivis pro demokrasi di tahun 1997/1998. 

Ia menjadi salah satu dari 9 orang aktivis yang beruntung karena dibebaskan atas desakan masyarakat luas. Namun, ada 14 orang rekannya yang sampai saat ini masih tak diketahui keberadaannya. Saat itu,  Desmond menjabat sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta ketika diculik.

Di era Reformasi, Desmond menjadi pengacara profesional dengan berbagai kasus besar seperti menangani konglomerat Eka Cipta Wijaya dan penyerangan kantor Majalah Tempo sebagai pembela Tommy Winata. Ia sempat menjadi pengacara mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Muchdi Purwoprandjono dalam kasus Munir.

Untuk pendidikan S1, Desmond menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambang Mangkurat dan menyelesaikan S2 di STIH IBLAM Jakarta.

Selanjutnya, Desmond bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Saat ini, menjabat wakil ketua komisi III DPR dengan menjadi wakil dari daerah pemilihan (dapil) Banten II. Ia mengantongi 103.837 suara dan menjadi Juara Dapil pada Pemilu Legislatif 2019.

Sebelumnya pada Pemilu Legislatif 2014, Desmond mengantongi 61.275 suara dari daerah pemilihan ( dapil ) Banten II dan pada Pemilu Legislatif 2009 mengantongi 13.439 suara dari dapil Kalimantan Timur.

Baca Juga: Digeruduk Massa Kader PDIP yang Murka, Desmond Mahesa: Saya Minta Maaf

Sebelumnya, Sejarawan dari Universitas Nasional, Jakarta, Andi Achdian menyebut negara layak menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan buruk yang dilakukan Suharto dan rezimnya Orde Baru, kepada Sukarno dan keluarganya.

“Permintaan maaf itu sebagai jendela untuk membuka wacana sejarah yang sudah terbentuk selama beberapa dekade di bawah Orde Baru,” kata Achdian, Rabu (09/11). 

“Itu sebagai pintu masuk untuk membuka dialog tentang apa yang terjadi di tahun 60-an dan pelanggaran HAM yang terjadi saat itu.

“Melalui maaf itu juga akan membebaskan kita dari trauma dan meluruskan sejarah masa lalu tentang G30S,” ujarnya.

Salah satu perlakuan buruk terhadap Sukarno, menurut Achdian, adalah pengambilalihan kekuasaan secara tidak resmi melalui Ketetapan MPRS XXIII tahun 1967 lalu kemudian menjadikannya sebagai tahanan politik.

Dalam kepemimpinan Rezim Orde Baru, Achdian mengatakan, pemerintah membangun narasi sejarah secara resmi yang mendelegitimasi posisi Sukarno sebagai pendiri bangsa dan pahlawan nasional.