SuaraJogja.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman berencana mengevaluasi menyeluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman.
Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Dinkes Sleman Isa Dharmadjaja, Senin (14/11/2022). Menyusul adanya kabar Puskesmas Berbah telah menolak pasien yang merupakan korban kecelakaan, Minggu (13/11/2022).
"Ini sedang dalam proses untuk evaluasi menyeluruh," kata dia.
Isa menyebut, menanggapi adanya laporan itu, Dinkes telah meminta Kepala Puskesmas untuk membuat tindakan perencananan dan penindaklanjutan.
Baca Juga: Bawa Korban Kecelakaan yang Terluka dan Berdarah ke Puskesmas, Jimmy: Mbak Itu Menolak Kami
Menurut Isa, pihaknya juga sudah melakukan inspeksi ke lokasi dan meminta klarifikasi.
Ia menambahkan, Puskesmas yang buka 24 jam idealnya bisa melayani pasien gawat darurat seperti melahirkan atau korban kecelakaan.
Namun ia mengakui, Puskesmas di Kabupaten Sleman memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Tidak selalu ada tim dokter jaga yang stand by 24 jam di setiap Puskesmas.
"Kalau ada dokter yang jaga, itu di IGD tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada, bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat," ungkapnya.
Ketika membuat rujukan, pasien juga tidak kemudian dilepas begitu saja oleh Puskesmas. Melainkan perlu diberikan penanganan pertama terlebih dahulu.
"Supaya tidak terjadi keparahan yang lebih dari kondisi awal. Kalau itu pasien bersalin, kondisi darurat, berarti harus pasang infus, ketika dia kondisi stabil baru dirujuk ke rumah sakit," ungkapnya.
"Kalau dia pasien fraktur, patah tulang, diberi pertolongan pertama dulu, setelah stabil baru dirujuk ke rumah sakit," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Puskesmas Berbah dikabarkan menolak pasien korban kecelakaan yang dibawa oleh relawan, Minggu malam. Alasan tim medis di sana, karena mereka tidak berani melakukan tindakan.
Saat relawan akan meminta pertolongan mengantar ke rumah sakit dengan ambulans, Puskesmas juga tak berkenan. Alasannya tak ada driver ambulan yang bertugas malam itu.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Budhi Masturi membenarkan adanya kesalahan prosedur dalam penanganan pasien kecelakaan di Puskesmas Berbah.
"Menurut perawat, mereka [korban dan relawan yang menolong] masih bisa melakukan rujukan secara mandiri, ke rumah sakit. Jadi tidak dilakukan tindakan awal dan tidak diberi rujukan," ujarnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Bawa Korban Kecelakaan yang Terluka dan Berdarah ke Puskesmas, Jimmy: Mbak Itu Menolak Kami
-
ORI DIY Sesalkan Minimnya Pengetahuan Tim Medis di Puskesmas Berbah yang Diduga Tolak Pasien Korban Kecelakaan
-
Gedung Puskesmas Wanakerta Karawang Rusak Parah, Warga Dilayani di Rumah Kontrakan
-
Polres Purworejo Tangani Kasus Dugaan Polisi Selingkuh dengan Bidan Puskesmas, Segera Digelar Sidang Etik Profesi
-
Terima Kontrak Kinerja 63 Kepala Puskesmas, Wali Kota Surabaya Minta Pelayanan Wajib Selesai Minimal 25 Menit
Terpopuler
- Beda Timnas Indonesia dengan China di Mata Pemain Argentina: Mereka Tim yang Buruk
- Ibrahim Sjarief Assegaf Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia, Ini Profilnya
- Riko Simanjuntak Dikeroyok Pemain Persija, Bajunya Hampir Dibuka
- Pencipta Lagu Tagih Royalti ke Penyanyi, Armand Maulana: Padahal Dulunya Memohon Dinyanyikan
- Berapa Biaya Pembuatan QRIS?
Pilihan
-
Cerita Simon Tahamata Terlibat Skandal Match-Fixing: Titik Terendah Karier Saya
-
Panduan dan Petunjuk Pembentukan Koperasi Merah Putih: Tahapan, Usaha, Serta Pengurus
-
Bobotoh Bersuara: Kepergian Nick Kuipers Sangat Disayangkan
-
Pemain Muda Indonsia Ingin Dilirik Simon Tahamata? Siapkan Tulang Kering Anda
-
7 Rekomendasi HP Rp 5 Jutaan Terbaik Mei 2025, Memori Lega Performa Ngebut
Terkini
-
Prediksi Cuaca DI Yogyakarta Hari Ini, Hujan Masih Terjadi Imbas Kemarau Basah
-
Penggugat Tolak Mediasi Soal Ijazah Jokowi di PN Sleman, Kuasa Hukum UGM Bilang Begini
-
Prabowo Resmikan Koperasi Merah Putih, Siapkah Yogyakarta Jadi Contoh Ekonomi Kerakyatan?
-
90 Persen Alat Produksi PT MTG Ludes Terbakar di Sleman, 3 Kontainer Siap Ekspor Hangus
-
Kebakaran Pabrik Garmen di Sleman: Buruh Terancam PHK, Koalisi Rakyat Jogja Geruduk DPRD DIY