Polemik Tunggakan Pembayaran Rp11 Miliar ke 61 Hotel di Jogja Usai Acara Kemenag, Pihak EO Angkat Bicara

SuaraJogja.id - PT Digsi yang ditunjuk sebagai Event Organizer (EO) dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII tahun 2022 buka suara terkait polemik tunggakan tagihan yang ditaksir mencapai Rp11 Miliar kepada 61 hotel di Yogyakarta. 

Direktur Utama PT Digsi Lewi Siby memaparkan duduk perkara dari awal hingga akhirnya nominal tunggakan pembayaran ke puluhan hotel di Jogja itu mencuat ke publik.  

Disebutkan Lewi bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pesparawi 2022 yang disepakati sejak awal bukan diangka Rp40-50 miliar. Melainkan mencapai nominal Rp68 miliar yang dikeluarkan oleh panitia.

"Seperti info yang keluar dari Kemenag maupun Pemda yaitu dana yang tersedia Rp30 miliar itu benar adanya dan sudah kami berikan semua dan sudah kami realisasikan untuk acara Pesparawi untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah sesuai dengan peruntukan," kata Lewi secara daring kepada awak media, Kamis (29/12/2022).

Lewi mengaku ada banyak pertimbangan sebelum akhirnya mengambil pekerjaan tersebut. Mengingat kekurangan dana yang cukup besar itu tadi atau sebesar Rp38 miliar.

"Sebelum kami sepakat menjalankan event ini, kami pun mendapatkan hasil diskusi terkait dengan Rp38 miliar itu. Kami diminta tolong untuk membantu menyarankan membuat konsep agar bisa mendapatkan Rp38 miliar ini, kekurangan dari event tersebut," ungkapnya.

Dari situ, pihaknya menyarankan untuk meminta bantuan dari para pengusaha maupun pejabat yang terlibat dalam acara itu. Mengingat tidak sedikit pula pejabat dan pengusaha yang terlibat di dalamnya.

Kemudian tercetuslah sebuah konsep malam penggalangan dana dengan tujuan untuk menutup kekurangan anggaran tadi. Konsep yang bertajuk Royal Dinner itu bahkan sudah disepakati oleh semua pihak.

Royal Dinner sendiri direncanakan juga akan turut menghadirkan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku orang nomor satu di DIY. Tentunya bersama dengan para pejabat dan pengusaha yang diundang.

Baca Juga: Rekomendasi 10 Hotel di Jogja yang Murah Hingga Harga Terbaik

"Tapi ternyata kenyataannya itu event yang kami suggest untuk penggalangan dana tidak terjadi sama sekali sampai dengan acara kita selelsai," ujarnya.

Hal itu dikarenakan, kata Lewi, pihaknya di situ hanya sebagai penyedia jasa saja. Sehingga tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang mengundang para pejabat dan pengusaha dalam acara penggalangan dana itu.

Sehingga kekurangan dana sebesar Rp38 miliar itu tidak dapat dicukupi. Mengingat acara penggalangan dana pun tidak teralisasi. 

"Kita sebagai penyedia jasa tidak ada wewenang apapun untuk mengundang. Jadi itu semua kita bebankan pada pihak Pemda, maupun waktu itu pihak LPPN," tuturnya. 

Menurut Lewi, konsep penggalangan dana melalui Royal Dinner itu bukan tanggungjawab pihaknya dalam hal ini EO semata. Melainkan dibagi dua yakni PT Digsi selaku EO yang bertugas membuat konsep itu. 

Dan untuk yang bertanggungjawab mengundang para pengusaha dan pejabat termasuk dengan Sri Sultan HB X sendiri adalah dari Pemda DIY maupun panitia lain baik dari LPPN dan LPPD.