SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai melakukan penyegelan terhadap kios-kios yang berada di Jalan Perwakilan, kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada Rabu (4/1/2023). Dengan penyegelan ini para pedagang sudah tidak lagi boleh beraktivitas atau berjualan di area tersebut.
Salah satu pedagang, Rukamto mengatakan penyegelan itu dilakukan oleh Satpol-PP pada pagi tadi. Meski memang sebelumnya sudah ada sosialisasi, tindakan itu disebut tetap sebagai shock terapi bagi para pedagang.
"Sosialisasi memang sudah ada, tapi ya gitu belum ada solusi kalau mau dipindah ke mana. SOP enggak jelas baru tadi menerbitkan SOP-nya terus dari jajaran (Satpol-PP) tahu-tahu udah shock terapi," kata Rukamto ditemui awak media, Rabu (4/1/2023).
"Kalau pengosongan lahan kan juga tidak semudah itu pengosongan lahan karena ini pertokoan sejak dulu," imbuhnya.
Dijelaskan Rukamto, tanah kios-kios tersebut memang milik Keraton Yogyakarta. Namun di sisi lain, ia juga mengakui para pedagang menyewa kios-kios tersebut.
Nilai sewa per kavling pun tidak bisa dibilang murah yakni mencapai Rp70 juta per tahun. Kendati demikian, Rukamto tidak memaparkan lebih jauh kepada siapa para pedagang tersebut membayar sewa tersebut.
"Saya kerja sama dengan pihak yang punya toko, kerja sama berjalan. Apalagi baru perpanjang kemarin 2 tahun pas sebelum Covid-19, lalu Covid-19 harus tambah lagi setahun. Jadi masa kontrak kami habis 2023 bulan Oktober," terangnya.
"Ini soalnya bukan PKL, ini pertokoan. Jadi mana hati nurani dari kebijakan yang ada ini. Pemerintah Kota Jogja sudah sewenang-wenang tidak punya toleran. Kalau ini di dalamnya itu banyak karyawan, baru kami membenahi listrik, septic tank, yang kemarin ini hampir 3 bulan setengah untuk infrastruktur, ditambah pandemi Covid-19 juga," ucapnya,
Pihak sebenarnya tidak menolak rencana untuk pengosongan ruko-ruko di Jalan Perwakilan tersebut. Hanya saja mereka menuntut kejelasan relokasi tempat yang akan terima ke depan.
Selain itu, Rukamto menyebut setidaknya para pedagang seharusnya masih diberi waktu hingga 2024 atau 2025. Sepaket dengan rencana pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) sebagai pusat budaya di Malioboro.
"Belum, belum sampai arah ke situ (relokasi kemana). Harapan kita kan sampai 2024 itu satu paket pembangunan JPG. Kalau ini ditutup, lahannya kosong itu mau untuk apa, apa mau nggo ngingu (pelihara) kucing, wedus (kambing), kan gitu. Ya ayo lah win-win solution, selesaikan masalahnya bersama," tandasnya.
Merespon tindakan penyegelan ini, ditambahkan Rukamto, para pedagang hari ini akan langsung menggelar audiensi dengan Pj Wali Kota Yogyakarta. Mereka juga akan mengirimkan surat ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Kembali Disambut Rizky Ridho Hingga Yakob Sayuri
- Pemain Keturunan Rp260,7 Miliar Bawa Kabar Baik Setelah Mauro Zijlstra Proses Naturalisasi
- 4 Pilihan Alas Bedak Wardah yang Bikin Glowing dan Tahan Lama, Murah tapi Berkualitas!
- 4 Rekomendasi Sepatu Running Adidas Rp500 Ribuan, Favorit Pelari Pemula
- 6 Rekomendasi Lipstik yang Tahan Lama Terbaik, Harga Terjangkau Mulai Rp30 Ribuan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Xiaomi RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik 2025
-
Bertemu Rocky Gerung, Kapolri Singgung Pepatah Tentang Teman dan Musuh
-
3 Rekomendasi HP Murah Samsung RAM Besar 8 GB Memori 256 GB, Harga Cuma Rp 2 Jutaan
-
9 Sepatu Lari Murah Rp500 Ribu ke Bawah di Shopee, Performa Nyaman Desain Keren!
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Juli 2025
Terkini
-
2026 Tol Jogja-Solo Sampai Kalasan Bisa Dinikmati, Ini Progres Terbarunya
-
Operasi Patuh Progo 2025 Yogyakarta Digelar, Knalpot Brong Disita dan Tilang di Tempat
-
Jogja Siaga Stunting, Data Terbaru Ungkap Ratusan Keluarga Berisiko: Ini yang Dilakukan Pemkot?
-
Rumah Dihancurkan, Warga Lempuyangan Ngamuk, PT KAI Dituding Tak Manusiawi Saat Eksekusi
-
SDM Rendah? Wanita Ini Lecehkan Yogyakarta di Instagram, Akunnya Langsung Raib