SuaraJogja.id - Belum lama ini media sosial tengah diramaikan dengan sebuah petisi yang meminta agar perkantoran kembali menerapkan sistem Work From Home (WFH) di Jakarta. Kemacetan menjadi salah satu sorotan dalam petisi tersebut.
Menanggapi petisi tersebut, Ketua Pusat Studi Transportasi atau PUSTRAL UGM, Ikaputra, menyatakan bahwa alasan tersebut cukup logis. Apalagi setelah melihat pekerja kantoran saat melakukan sistem kerja WFH selama pandemi Covid-19.
"Tidak sedikit pekerja yang merasakan sejumlah manfaat saat melakukan WFH. Mulai dari efisiensi waktu, penghematan bahan bakar, menekan emisi gas dan polusi akibat penggunaan kendaraan menuju tempat kerja, dan lainnya," ujar Ikaputra, Sabtu (7/1/2023).
Ikaputra mengatakan pandemi Covid-19 turut memaksa sebagian besar orang lebih menggunakan teknologi komunikasi. Dari situasi tersebut muncul pemahaman tentang keuntungan penggunaan teknologi komunikasi secara online ini untuk para pekerja.
"Namun juga perlu dipahami ada banyak sektor termasuk transportasi yang tidak bergerak dan tidak produktif terutama yang bekerjanya harus bertatap muka dan memanfaatkan mobilitas, bukan kantoran. Ketika tidak bergerak, di rumah saja, ada banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan," tuturnya.
Dosen pada Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM ini menilai bahwa persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan pada kebijakan WFH atau WFO. Tetapi lebih kepada bagaimana agar dapat memanfaatkan sistem komunikasi itu untuk berkegiatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Bukan WFH atau WFO tapi pengelolaan tentang komunikasi online atau offline ini yang lebih penting, semuanya harus jadi opsi," ucapnya.
Mengenai kemacetan Ibu Kota yang kembali muncul akibat penerapan sistem kerja WFO, kata Ikaputra, sebenarnya bisa saja diminimalisir. Salah satu caranya dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan transportasi publik.
Namun sampai saat ini tak sedikit masyarakat di Jakarta yang tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat mobilitas sehari-hari. Sedangkan transportasi publik masih tidak begitu dilirik.
Baca Juga: Ingin Kembali WFH, Petisi Ini Sudah Ditanda Tangani Ribuan Orang
"Untuk itu penting membangun mindset dan budaya memahami keuntungan menggunakan transportasi publik itu banyak manfaatnya," jelasnya.
Di satu sisi tansportasi publik di Jakarta sendiri belum begitu berjalan sesuai yang diharapkan. Ia menyebut persoalan transportasi di Jakarta adalah pada layanan dan jumlah penduduknya.
Kendati demikian, ada itikad baik untuk terus berbenah mewujudkan transportasi publik yang lebih baik. Termasuk dengan penambahan dan perbaikan berbagai fasilitas.
Misalnya saja dengan peresmian Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral dan terbesar di Indoensia yang belum lama dilakukan. Pengembangan Stasiun Manggarai ini akan meningkatkan kapasitas jumlah penumpang yang transit di sana.
"Lima tahun lalu ada sekitar 800 ribu orang per harinya yang berpindah melalui stasiun ini dan sekarang ada sekitar 1,1 juta-an orang per hari. Orang yang berpindah lebih banyak, artinya kan semakin banyak yang menggunakan, ada perbaikan layanan jadi semakin baik," paparnya.
Apabila kebijakan WFH kembali diterapkan, Ikaputra menuturkan bukan tak mungkin akan menghambat bahkan menghentikan kerja transportasi publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Sensus Ekonomi DIY Baru 9 Persen, Dibayangi Kekhawatiran Pajak hingga Penolakan Warga
-
Forum BEM DIY Sindir Demo Pro MBG demi Wajan, Gerindra Tak Muncul dalam Unjukrasa di DPRD
-
Gerah Kafe Jual Miras Dekat Sekolah dan Rumah Ibadah, Jemaah Masjid Buat Petisi Penolakan
-
Kejari Sleman Bantah Klaim Sakit, Tegaskan Raudi Akmal Memenuhi Syarat Penahanan
-
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Raudi Akmal: Pengadilan Sudah Nyatakan Saya Tak Terlibat