Petisi Kembalikan WFH Ramai, Pakar UGM Berikan Catatan Ini

SuaraJogja.id -  Belum lama ini media sosial tengah diramaikan dengan sebuah petisi yang meminta agar perkantoran kembali menerapkan sistem Work From Home (WFH) di Jakarta. Kemacetan menjadi salah satu sorotan dalam petisi tersebut.

Menanggapi petisi tersebut, Ketua Pusat Studi Transportasi atau PUSTRAL UGM, Ikaputra, menyatakan bahwa alasan tersebut cukup logis. Apalagi setelah melihat pekerja kantoran saat melakukan sistem kerja WFH selama pandemi Covid-19.

"Tidak sedikit pekerja yang merasakan sejumlah manfaat saat melakukan WFH. Mulai dari efisiensi waktu, penghematan bahan bakar, menekan emisi gas dan polusi akibat penggunaan kendaraan menuju tempat kerja, dan lainnya," ujar Ikaputra, Sabtu (7/1/2023).

Ikaputra mengatakan pandemi Covid-19 turut memaksa sebagian besar orang lebih menggunakan teknologi komunikasi. Dari situasi tersebut muncul pemahaman tentang keuntungan penggunaan teknologi komunikasi secara online ini untuk para pekerja.

Baca Juga: Ingin Kembali WFH, Petisi Ini Sudah Ditanda Tangani Ribuan Orang

"Namun juga perlu dipahami ada banyak sektor termasuk transportasi yang tidak bergerak dan tidak produktif terutama yang bekerjanya harus bertatap muka dan memanfaatkan mobilitas, bukan kantoran. Ketika tidak bergerak, di rumah saja, ada banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan," tuturnya.

Dosen pada Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM ini menilai bahwa persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan pada kebijakan WFH atau WFO. Tetapi lebih kepada bagaimana agar dapat memanfaatkan sistem komunikasi itu untuk berkegiatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

"Bukan WFH atau WFO tapi pengelolaan tentang komunikasi online atau offline ini yang lebih penting, semuanya harus jadi opsi," ucapnya.

Mengenai kemacetan Ibu Kota yang kembali muncul akibat penerapan sistem kerja WFO, kata Ikaputra, sebenarnya bisa saja diminimalisir. Salah satu caranya dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan transportasi publik. 

Namun sampai saat ini tak sedikit masyarakat di Jakarta yang tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat mobilitas sehari-hari. Sedangkan transportasi publik masih tidak begitu dilirik.

Baca Juga: Kasus Pencurian di Rumah Jaksa KPK, Pukat UGM: Bukti Pentingnya Jaga Keamanan Pegawai dan Data-data

"Untuk itu penting membangun mindset dan budaya memahami keuntungan menggunakan transportasi publik itu banyak manfaatnya," jelasnya.

Di satu sisi tansportasi publik di Jakarta sendiri belum begitu berjalan sesuai yang diharapkan. Ia menyebut persoalan transportasi di Jakarta adalah pada layanan dan jumlah penduduknya. 

Kendati demikian, ada itikad baik untuk terus berbenah mewujudkan transportasi publik yang lebih baik. Termasuk dengan penambahan dan perbaikan berbagai fasilitas. 

Misalnya saja dengan peresmian Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral dan terbesar di Indoensia yang belum lama dilakukan. Pengembangan Stasiun Manggarai ini akan meningkatkan kapasitas jumlah penumpang yang transit di sana.

"Lima tahun lalu ada sekitar 800 ribu orang per harinya yang berpindah melalui stasiun ini dan sekarang ada sekitar 1,1 juta-an orang per hari. Orang yang berpindah lebih banyak, artinya kan semakin banyak yang menggunakan, ada perbaikan layanan jadi semakin baik," paparnya.

Apabila kebijakan WFH kembali diterapkan, Ikaputra menuturkan bukan tak mungkin akan menghambat bahkan menghentikan kerja transportasi publik.

"Perputaran ekonomi di sektor transportasi akan berhenti, perputaran ekonomi hanya terjadi di kantor saja. Ini yang harus dipahami juga," tandasnya.